Instansi Pemerintah Doyan Impor, Bukti Visi dan Performa Kepemimpinan yang Eror

Instansi Pemerintah Doyan Impor, Bukti Visi dan Performa Kepemimpinan yang Eror

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi geram lantaran banyak instansi pemerintahan (kementerian/lembaga maupun pemda) yang masih sering membelanjakan anggaran untuk membeli barang impor. Jokowi menyatakan, pendapatan negara berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dianggarkan ke APBN dan APBD semestinya tidak digunakan untuk belanja barang impor. Jokowi juga menuturkan, realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru mencapai 69%, sedangkan di APBD justru lebih rendah lagi yakni 56%. (Kompas, 3-10-2023).

Kualitas Belanja Negara

Di sisi lain, Jokowi heran karena realisasi belanja produk dalam negeri masih rendah, padahal belanja instansi pemerintahan juga penting untuk menggerakkan ekonomi, khususnya UMKM. Akibatnya, belanja instansi tidak memiliki trigger ekonomi bagi produk-produk UMKM maupun perusahaan-perusahaan dalam negeri, melainkan kepada negara lain. Ia pun meminta para sekretaris daerah, sekretaris menteri, dan sekretaris jenderal kementerian/lembaga mengingatkan anak buahnya untuk membeli produk dalam negeri.

Sejatinya, isu instansi pemerintahan doyan impor ini sudah santer sejak 2022 lalu. Pasalnya, belanja negara memang berperan signifikan dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Namun, kualitas pelaksanaannya selama ini masih kurang baik. Hal ini ditandai dengan lambannya realisasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) di awal tahun anggaran dan terjadinya penumpukan belanja di akhir tahun anggaran.

Pemerintah sendiri mengeklaim sudah selalu berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran K/L. Salah satu upaya untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran tersebut adalah reformulasi sistem penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Sistem ini berfungsi mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Mengutip CNBC Indonesia (30-11-2022), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ditegaskan Presiden pada tanggal 30-3-2022 melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Seluruh K/L diinstruksikan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan adanya instruksi ini, satuan kerja (satker) K/L perlu meninjau kembali paket-paket pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan agar memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk barang/jasa yang dipersyaratkan. Namun di awal penerapannya, satker K/L ternyata mengalami kendala kesulitan mendapatkan data TKDN produk barang/jasa yang dibutuhkan sehingga menyebabkan tertundanya kegiatan pengadaan barang/jasa.

Begitu pula, reorganisasi beberapa K/L yang berpengaruh pada capaian realisasi belanja, di antaranya di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Dampaknya yakni tertundanya capaian realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hanya saja, yang pasti, adanya kebijakan baru pemerintah akan berdampak pada kualitas belanja K/L, kendati kebijakan baru tersebut dalam rangka menciptakan good governance, spending better, dan akuntabilitas belanja pemerintah.

Anggaran adalah Persoalan Politis

Pembuatan anggaran belanja pada dasarnya adalah masalah pembuatan berbagai pilihan atau prioritas secara rasional, ekonomis, dan bebas politik. Namun pada praktiknya, nyatanya penganggaran sangat terkait dengan politik. Maksudnya, menyangkut posisi tawar antara berbagai kekuatan yang mempunyai wewenang di instansi untuk menentukan anggaran yang penting dan yang tidak penting.

Tersebab hal itu, proses maupun produk kerja yang berdasarkan anggaran di suatu instansi adalah produk politik yang terkait erat dengan pola siapa yang mendapat apa, siapa yang terlibat, juga permasalahan dan konflik yang muncul dalam penyusunan anggaran tersebut.

Tidak heran, dalam mekanisme penyusunan anggaran, sering kali rentan terjadi penyalahgunaan anggaran, bahkan proses perumusannya sangat mungkin didominasi kepentingan elit. Proses penyusunan anggaran tersebut justru hanya formalitas, yang tidak jarang masih jauh dari konsep good governance, sebagaimana cita-cita pemerintah selama ini. Dengan demikian, ketika aspek kepentingan tertentu -apalagi kepentingan kapital dan kekuasaan- ini telah mendominasi suatu instansi pemerintahan, anggaran dengan mindset doyan belanja impor pun bukan sesuatu yang aneh lagi.

Eror

Mencermati semua ini, tidak berlebihan jika kita katakan bahwa mindset instansi doyan impor ini menegaskan adanya visi dan performa kepemimpinan yang eror dari para pejabat pemerintahan. Alih-alih bekerja mengemban amanah melayani masyarakat, mereka justru bekerja melayani kepentingan terkuat di instansinya. Di tingkat Pemda, kondisi ini diperburuk oleh adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Akibatnya, instansi pemerintahan daerah justru makin bebas menyusun anggaran dan keuangannya tanpa harus terikat birokrasi dengan pemerintah pusat.

Namun demikian, realitas seperti ini sudah jamak terjadi baik instansi/lembaga pemerintahan di pusat maupun daerah. Tidak heran pula ketika ekses lain dari konsep penyusunan anggaran belanja yang demikian itu akan membuka berbagai celah korupsi dengan dalih mark up anggaran.

Belum lagi peluang-peluang suap dan gratifikasi dari pihak luar (pemodal misalnya) kepada pejabat terkait demi alasan ramah birokrasi, tentu saja kecamuk kepentingan makin pelik di instansi tersebut. Akibat terburuknya, pejabat benar-benar bekerja dalam kendali kepentingan, tetapi melepaskan mandat sejati dirinya selaku pemimpin dan pelayanan umat. Astagfirullah!

Born to be Leader

Postur pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kepemimpinan berpikir berdasarkan ideologi sahih, yakni ideologi Islam, itulah yang akan memberikan visi dan performa kuat bagi kepemimpinan negara sekaligus pelayanan mereka kepada rakyatnya. Impor memang bisa menjadi salah satu solusi ketika memang kebutuhan barang/jasa di dalam negeri tidak memadai. Namun impor semestinya tidak menjadi fokus penyediaan sumber daya kerja dan belanja negara.

Sebab, negara yang sangat/terlalu bergantung pada impor juga wujud negara yang jauh sekali dari karakter mandiri, bahkan berpotensi besar dikendalikan oleh negara eksportir. Ini tidak ubahnya ciri khas negara terjajah. Pantaslah jika postur pemerintahan suatu negara diisi oleh orang-orang yang tidak dilahirkan untuk menjadi pemimpin (not to born to be leader) melainkan menjadi pembebek, hal ini akan berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan pesanan (by order). Dalam negara penganut ideologi kapitalisme, tentu saja penentunya adalah para kapitalis.

Jelas, kondisi buruk ini tidak lagi bisa disolusikan sekadar dengan reformasi birokrasi, melainkan harus dengan revolusi sistemis, termasuk agar orang-orang yang mengisi jabatan pemerintahan tidak hanya mereka yang bertakwa tetapi juga memiliki kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan urusan masyarakat.

Wewenang Pengelolaan Anggaran Khilafah

Dalam struktur Khilafah, terdapat baitulmal yang berfungsi sebagai pos penyimpanan berbagai pemasukan negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya. Baitulmal juga menjadi lembaga yang bertugas memungut dan membelanjakan harta kaum Muslim.

Orang yang memiliki wewenang untuk mengelola pemasukan dan pembelanjaan anggaran di baitulmal adalah Khalifah. Rasulullah saw. Telah mencontohkan hal ini, begitu juga dengan para khalifah sesudah beliau. Adakalanya mereka mengangkat orang untuk mengurus harta dan menangani berbagai urusan harta tersebut.

Di dalam Shahihain dari Abu Hurairah ra. dinyatakan, “Rasulullah saw. pernah mengutus Umar untuk mengurusi zakat.” Juga Ibnu Ishhaq dan Khalifah bin Khiyath telah menuturkan riwayat, keduanya mengatakan, “Abu Bakar pernah mengangkat Abu Ubaidah bin al-Jarrah untuk mengurusi baitulmal, kemudian Abu Bakar mengutusnya ke Syam.”

Sentralisasi penanggung jawab anggaran negara sebagaimana di masa Khilafah ini sangat efektif meminimalisasi berbagai peluang kebocoran anggaran. Di samping itu, ketakwaan dan kemampuan para khalifah maupun jajarannya mengemban amanah birokrasi, juga mencegah peluang mereka untuk mengkhianati anggaran negara sesuai posnya, baik itu untuk kemaslahatan umat sebagai implementasi politik dalam negeri maupun aktivitas politik luar negeri Khilafah. Wallahualam. [Mnews]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *