Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Segala cara dilakukan pemerintah demi menggaet investasi untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah bahkan merevisi undang-undang agar bisa memberikan banyak insentif bagi investor dan mereka pun akan tertarik untuk menanamkan kapitalnya. Tindakan pemerintah itu bisa berdampak buruk dan memberikan mudarat bagi rakyat dan negara.
Upaya pemerintah memanjakan investor tampak pada revisi undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang telah disahkan pada Selasa (3-10-2023). Salah satu poin yang diatur adalah hak atas tanah investor di IKN.
Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) sampai 190 tahun. HGU diberikan dalam dua siklus, yaitu yang pertama adalah 95 tahun. Jika siklus pertama selesai dan investor hendak menambah lagi, HGU bisa diperpanjang untuk siklus kedua selama 95 tahun juga. Dengan demikian total HGU diberikan selama 190 tahun.
Pemberian HGU sampai 190 tahun merupakan hal yang sangat tidak biasa. Rata-rata HGU biasanya maksimal 100 tahun. Di Cina, misalnya, HGU untuk proyek residensial (tempat tinggal) seperti apartemen adalah 70—90 tahun. Adapun konsesi HGU untuk pabrik maksimal 50—60 tahun.
Selama ini, konsesi HGU di Indonesia juga berlaku dengan rentang waktu seperti itu. Seperti konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang jangka waktunya 80 tahun (CNN Indonesia, 4-10-2023).
Diduga, kebijakan ini diambil karena pengembalian investasi (return of investment/ROI) proyek IKN diprediksi akan sangat lama karena dimulai dari nol. ROI di IKN baru optimal jika rentang waktu HGU di atas 100 tahun. Hal ini bisa membuat investor enggan berinvestasi. Nah, untuk menarik investor, pemerintah memperpanjang HGU.
Mudarat
Meski seolah menguntungkan, kebijakan HGU ini bisa membawa mudarat. Yang pertama, pemerintah makin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan. Kedua, investor bisa mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama. Ketiga, pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Walhasil terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor. Keempat, dikhawatirkan investor yang sudah mendapatkan HGU malah tidak menggarap lahannya.
Apakah pemberian HGU sampai 190 tahun sudah cukup untuk menarik investor? Ternyata tidak. Biasanya investor akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi lagi. Hal ini sudah diakomodasi dalam revisi UU IKN. Disebutkan dalam pasal 38B ayat 9 bahwa pemerintah akan memberikan insentif bagi para pengusaha properti yang membangun hunian di IKN. Namun, bentuk insentifnya tidak dijelaskan dalam beleid tersebut (Kompas, 3-10-2023).
Semua Demi Oligarki
Semua perubahan regulasi tersebut ditujukan untuk kepentingan investor alias para kapitalis. Mereka mendapatkan lahan dan bisa memanfaatkannya hingga tiga generasi. Sedangkan rakyat justru kesulitan untuk mengakses lahan.
Selama jangka waktu 190 tahun tersebut, lahan akan dieksploitasi habis-habisan. Dengan demikian, ketika konsesi berakhir dan lahan diserahkan kembali pada pemerintah, kondisinya sudah rusak hebat. Tinggallah dampak lingkungan yang harus masyarakat tanggung.
Revisi UU IKN yang sarat kepentingan oligarki ini merupakan produk demokrasi. Berbagai kemudahan regulasi dan insentif diberikan pada oligarki, layaknya karpet merah agar mereka melenggang dengan mudah di IKN.
Tidak tanggung-tanggung, semua peraturan yang bertentangan dengan revisi UU IKN dinyatakan tidak berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b. Dengan demikian, dalam proyek pembangunan IKN ini, seolah-olah oligarki “harga mati” karena semua regulasi ditujukan untuk mengabdi pada kepentingan oligarki.
Selama ini, demokrasi dicitrakan sebagai sistem pemerintahan yang pro terhadap kepentingan rakyat. Namun, dalam revisi UU IKN terbukti bahwa demokrasi didesain untuk kepentingan oligarki.
Sejak awal, publik sudah menolak pembangunan IKN, pemerintah yang ngotot untuk memindahkan ibu kota. Kini demi merealisasikan IKN, pemerintah mengobral “lahan” dan insentif IKN pada para investor. Tampak bahwa tidak ada kepentingan rakyat dalam proyek tersebut. Yang ada hanyalah kepentingan penguasa dan pengusaha.
Penguasa membuat peraturan yang mengakomodasi kepentingan pengusaha, sedangkan pengusaha menyokong penguasa dengan guyuran dana untuk kontestasi. Klop, keduanya bekerja sama untuk keuntungan masing-masing. Sedangkan kepentingan rakyat tidak diperhitungkan.
Nah, dengan kondisi demikian, masih pantaskah demokrasi disebut pemerintahan rakyat?
Pembangunan untuk Rakyat
Satu-satunya sistem pemerintahan yang arah pembangunannya demi kemaslahatan rakyat adalah sistem Islam, yaitu Khilafah. Tugas khalifah adalah melakukan pengurusan urusan rakyat (riayah syu’unil ummah). Dengan demikian, pembangunan apa pun yang dilakukan adalah demi rakyat.
Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.” (HR Muslim).
Di dalam demokrasi, para pemimpin lebih mencintai oligarki daripada rakyatnya. Sedangkan di dalam Khilafah, penguasa mencintai rakyatnya dan bekerja untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Terkait dengan pembangunan IKN, proyek prestisius ini jelas tidak mendesak untuk dilakukan karena sudah ada ibu kota yaitu Jakarta. Adapun persoalan-persoalan yang melingkupi Jakarta seperti macet, kepadatan penduduk, banjir, dll. seharusnya diselesaikan tanpa perlu pindah ibu kota.
Dalam politik ekonomi Islam, Khilafah menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok rakyat, serta kesempatan terpenuhinya kebutuhan sekunder seluruh rakyat, orang per orang, secara menyeluruh. Kebutuhan dasar rakyat itu meliputi kebutuhan pokok berupa sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan dasar rakyat secara umum, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan adalah yang mewujudkan politik ekonomi Islam ini. Bukan proyek prestisius yang tidak urgen. Pembiayaan pembangunan dalam Khilafah berasal dari baitulmal, bukan mengandalkan investasi para oligarki. Dengan demikian, independensi negara tetap terjaga. Negara tidak didikte oleh para investor pemilik modal.
Terkait lahan, Khilafah akan mengelolanya sesuai dengan syariat. Basis pengelolaannya adalah pada jenis kepemilikan lahan tersebut. Jika lahan tersebut milik negara, ia hanya akan digunakan untuk kepentingan rakyat, tidak untuk diserahkan pada swasta. Jika lahan tersebut milik umum, negara yang mengelolanya dan hasilnya diberikan kepada rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun jika lahan tersebut milik pribadi, rakyat yang memilikinya boleh mengelola dan memperjualbelikannya.
Pada faktanya, lahan IKN awalnya berupa hutan, maka terkategori kepemilikan umum. Meski ada hutan yang terkategori milik negara, yaitu hutan lindung yang tidak boleh diambil hasilnya, karena dipelihara untuk kelestarian alam. Sedangkan hutan yang terkategori kepemilikan umum, maka haram diserahkan pada swasta, meski dengan skema HGU.
Negara Khilafah akan mengelola hutan tersebut. Jika dibutuhkan sebagai paru-paru bumi, hutan tersebut akan dilarang untuk dialihfungsikan. Jika luas areal hutan sudah cukup sehingga boleh ada alih fungsi hutan, alih fungsi harus dilakukan secara bertanggung jawab, baik untuk pemukiman, industri, tambang, perkebunan, maupun yang lainnya.
Pemanfaatan hutan ini dilakukan oleh negara dengan dukungan rakyat warga desa di sekitar hutan. Dengan demikian, terjadi pemberdayaan ekonomi warga sekitar oleh negara sehingga warga ikut sejahtera. Rakyat secara umum juga ikut sejahtera karena ikut menikmati hasil hutan, baik berupa kayu maupun hasil hutan lainnya.
Dengan arah pembangunan yang sesuai syariat ini, Khilafah akan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Wallahualam. [MNews]
