Muslimah News, NASIONAL — Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih ditempati oleh banyak warga di berbagai daerah di Indonesia, bahkan dihuni lansia yang sudah tidak berdaya. Ketidaklayakannya mulai dari tidak memiliki kamar mandi bertahun-tahun, rumah di tepi jurang, rumah hampir roboh, bahkan ada yang sudah roboh tanpa perhatian pemerintah.
Sebagaimana terjadi pada Ngadi (63) dan Muhammad Fauzi (49) warga Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Jawa Timur. Rumah keduanya tidak memiliki kamar mandi selama bertahun-tahun.
Demikian pun dengan Jamal (52) warga Jalan Zamrud, RT 53, Kelurahan Berebas Tengah. Ia kini pasrah karena dinding rumah ambruk pada Kamis, (21-9-2023) dini hari. Rumah yang ia huni bersama istri dan seorang anaknya, berada di bibir jurang.
Kisah serupa datang dari Bekasi. Seorang nenek berusia 59 tahun tertindih bangunan rumah yang sudah rapuh di Kp. Penombo RT 001/004 Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (27-9-2023).
Tidak Mampu
Fakta banyaknya RTLH direspon oleh pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati bahwa negara tidak mampu menuntaskan masalah RTLH.
“Itu hanya sebagian dari insiden yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan tentu lebih banyak lagi. Namun, dari sebagian insiden tersebut didapatkan gambaran bahwa negara ini tidak mampu menuntaskan masalah RTLH,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (4-10-2023).
Secara faktualpun, lanjutnya, diakui oleh pemerintah bahwa jumlah rumah tangga yang belum menempati rumah layak huni masih sangat banyak, mencapai 40—50%.
“Diakui juga oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastut, bahwa backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat masih sebesar 12,1 juta,” imbuhnya.
Artinya, Iin menyimpulkan, kebutuhan akan kepemilikan perumahan rakyat yang layak huni masih besar di Indonesia.
“Padahal, masalah kekurangan rumah layak huni telah ada bertahun-tahun dan pemerintah sendiri mengeklaim telah membuat program yang mampu menuntaskan masalah RTLH dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni Program Sejuta Rumah (PSR) yang telah dicanangkan sejak 29 April 2015. Namun fakta menunjukkan sebaliknya, bukan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, tetapi semakin banyak masyarakat yang tinggal di RTLH,” ulasnya.
Adanya jutaan rumah tidak layak huni, sambungnya, menunjukkan bahwa akses terhadap rumah layak masih belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin. Alhasil,simpulnya, masalah RTLH terus berlanjut tanpa solusi tuntas.
Tidak Solutif
Iin tidak menampik bahwa pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah. Namun, menurutnya, itu merupakan solusi pemerintah yang tidak solutif
“PSR yang dipropagandakan oleh pemerintah sebagai angin segar bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian layak. Namun faktanya, tidak semua masyarakat dapat mengakses program ini. Pasalnya masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, antara lain memiliki penghasilan tetap, memiliki masa kerja atau usaha minimal satu tahun, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain,” urainya.
Bagi rakyat miskin, ucapnya, persyaratan ini tentu memberatkan. “Bagaimana mungkin memiliki usaha, modal saja tidak dimiliki,” cetusnya.
Di samping itu, terangnya, rumah dari program PSR ini bukan gratis, tetapi harus dibayar walaupun dicicil dan ditambah bunga dari cicilan pembayaran rumah yang harga rumah itu sendiri mencapai ratusan juta. “Jadi bagaimana mungkin hal ini terjangkau atau terpenuhi oleh rakyat miskin?” herannya.
Alhasil, lanjut Iin, jumlah RTLH akan tetap tinggi, bahkan setiap tahun bisa naik.
Kapitalisme
Dalam pandangan Iin, selama negeri ini masih mengadopsi sistem kapitalisme, tidak akan pernah memberi kemudahan akses memperoleh rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
“Ditambah konsep good governance yang merupakan tata kelola kekuasaan yang dianggap baik menurut kapitalisme telah membuat pemerintah berperan sebagai regulator yang hanya melayani kepentingan operator, minus pelayanan pada kebutuhan rakyat, khususnya kebutuhan pokok rumah layak huni,” bebernya.
Ia mengungkapkan, para operator diberikan berbagai kemudahan regulasi bisnis properti maupun bantuan finansial untuk mengembangkan bisnis propertinya, tetapi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah layak huni dipersulit aksesnya.
“Demikian pula program PSR mengacu kepada konsep tersebut sehingga model pemerintahan semacam ini selamanya tidak akan mampu menyelesaikan persoalan RTLH,” tegasnya.
Jika pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat, ujarnya, seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah RTLH yang masih tinggi jumlahnya dan mengakhiri kesulitan masyarakat secara serius. “Namun faktanya pemerintah lalai berkepanjangan,” sesalnya.
Khilafah
Iin yakin, hanya Khilafah yang mampu menjamin rakyat bisa tinggal di rumah layak huni bahkan syar’i.
“Khilafah tidak akan pernah menyerahkan urusan jaminan tersedianya rumah yang layak huni kepada operator yang hanya berorientasi mencari keuntungan karena negara adalah raa’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung dari bahaya rumah yang tidak layak huni),” jelasnya.
Khilafah yang menerapkan sistem Islam secara kafah, tegasnya, akan mencegah adanya bahaya yang akan menimpa rakyatnya yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Oleh karena itu, Khilafah membuka akses seluas-luasnya untuk rakyat agar bisa memiliki rumah layak huni dengan mekanisme sesuai syariat Islam. Bahkan Khilafah bisa memberikan gratis rumah layak huni untuk rakyat miskin sehingga tidak ada lagi RTLH. Tuntaslah persoalan RTLH oleh Khilafah,” pungkasnya. [MNews/IA]

Masalah dinegeri ini sudah semakin kompleks, sistem ekonomi kapitalis terbukti gagal mengatasi masalah kebutuhan rakyat yang mendasar : sandang pangan papan