[Kabar] Domein Verklaring pada Kasus Rempang, Pembangunan Berwatak Kolonial?

[Kabar] Domein Verklaring pada Kasus Rempang, Pembangunan Berwatak Kolonial?

Muslimah News, NASIONAL — Presiden Jokowi mengatakan, konflik di Rempang hanya soal komunikasi. Namun, jelas bahwa ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah soal pilihan paradigma pembangunan yang cenderung meminggirkan hak hidup warga, selain lingkungan.

Mengutip Kompas (20-9-2023), paradigma ini sebenarnya warisan kolonial. Melalui Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang dikeluarkan pada 1870, pemerintah kolonial menetapkan asas domein verklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom (milik) seseorang dianggap sebagai domein atau milik negara. Berikutnya, tanah-tanah itu bisa disewakan kepada pengusaha.

Politik agraria tersebut secara sistematis melemahkan kedudukan penduduk lokal. Dalam kasus Pulau Rempang, berdasarkan penjelasan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada rapat kerja dengan Komisi II DPR, 12 September 2023, status 17 ribu hektare tanah di Pulau Rempang merupakan kawasan hutan. Warga tidak memiliki hak milik dan terdapat pengajuan permohonan hak pengelolaan atas nama BP Batam pada areal penggunaan lain (APL) dengan luas 600 ha.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Maria S.W. Sumardjono mempertanyakan, ”Apakah dalam klaim kawasan hutan itu termasuk tanah warga 16 kampung tua? Yang jelas, warga secara turun-temurun telah bermukim sejak 1834, jauh sebelum RI merdeka, sehingga klaim kawasan hutan itu jelas tumpang tindih dengan tanah warga yang pemilikannya didasarkan pada penguasaan fisik tetapi tanpa alat bukti hak.”

Oleh karenanya dikatakan, berbagai sengketa agraria yang terus terjadi menunjukkan bahwa paradigma pembangunan kita belum lepas dari watak kolonial.

Watak Kolonial?

Pendapat senada diungkapkan sejarawan Nicko Pandawa yang menilai bahwa dengan praktik domein verklaring pada kasus Rempang menunjukkan watak pemerintah yang kolonial.

“Dengan domein verklaring dan apa yang terjadi di Rempang selama September ini, saya lihat pemerintah sekarang ini tidak ada bedanya dengan negara kolonial, wataknya kolonial. Tidak ada bedanya sama sekali,” ucapnya dalam acara diskusi: “Rempang, Cermin Rezim Garang?” di kanal Media Umat, Ahad (1-10-2023).

Apalagi, sambungnya, watak kolonial ini ditambah pemikiran kapitalisme dan menggandeng pihak komunis Cina. “Jadi, ini gado-gado. Semua ideologi kufur itu berkumpul,” cetusnya.

Ia menggambarkan hal tersebut juga dalam sejarah Rempang yang ada dalam Kesultanan Riau Lingga.

“Kesultanan ini pada 1911 dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda dan sejak saat itulah status seluruh Kepulauan Riau menjadi tidak jelas. Mereka seharusnya menjadi pemilik berdaulat dari tanah-tanah yang mereka kuasai itu, tetapi kemudian status mereka dibuat hampa tatkala pemerintah kolonial Belanda menerapkan Domein Verklaring Agrarische Wet,” jelasnya.

Konsep ini, lanjutnya, merupakan negaraisasi dalam UU Agraria yang dibuat dan dilegalisasi oleh Belanda sejak 1870.

“Lahan yang tidak punya bukti kepemilikan, secara otomatis beralih menjadi milik negara. Lalu negara berwenang untuk mengelola lahan itu, termasuk menyerahkan lahan kepada pihak lain,” bebernya.

Tidak Mengindahkan Kepemilikan dalam Islam

Ia menerangkan, ini adalah hukum yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dan Belanda tidak mengindahkan aspek kepemilikan lahan dalam Islam yang telah dijalankan oleh Kesultanan Riau Lingga selama ratusan tahun sebelum Belanda datang.

“Belanda meniadakan semua sebab kepemilikan lahan yang ada di Kepulauan Riau Lingga. Dipatok saja lahan-lahan atau pulau-pulau tertentu dan diakui sebagai milik Belanda,” ujarnya.

Ia mencontohkan sebuah dokumen surat izin pada 1924 yang sampai sekarang masih ada di Tanjung Pinang.

“Dokumen ini dikeluarkan oleh otoritas Belanda di Tanjung Pinang kepada seorang Melayu yang bernama Raja Haji Abdullah. Dalam struktur masyarakat di Riau dan Lingga, kalau ada orang memiliki nama Raja berarti keturunan Yang Dipertuan Muda. Dalam dokumen surat izin ini, otoritas Belanda memberikan izin bagi seorang keturunan Yang Dipertuan Muda untuk memiliki tanah di Pulau Penyengat,” jelasnya.

Hanya saja, ia mempertanyakan, “Bagaimana ceritanya Pulau Penyengat yang merupakan pusat administrasi kesultanan, ketika kesultanan itu dihapus langsung otomatis menjadi milik Belanda dengan domein verklaring tadi sehingga seorang keturunan bangsawan Riau itu untuk memiliki tanah di Pulau Penyengat harus minta izin kepada Belanda?”

Sedangkan, lanjutnya, sejatinya Pulau Penyengat itu adalah milik nenek moyang Raja Haji Abdullah. “Ini adalah nasib Pulau Penyengat yang merupakan pusat kebudayaan Riau Lingga,” ucapnya.

Memang saat ini, ia menyatakan, korbannya adalah Rempang. “Namun, bukan berarti wilayah lain, pulau lain, atau provinsi lain itu bisa tenang-tenang saja menyaksikan saudara-saudara kita di Rempang sedang dizalimi. Bisa jadi, you are the next,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Share

One thought on “[Kabar] Domein Verklaring pada Kasus Rempang, Pembangunan Berwatak Kolonial?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *