Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Peristiwa Rempang makin membelalakkan mata publik atas kekuatan oligarki dalam menguasai negeri. Tidak ada kata “salah” ketika berkaitan dengan kepentingan pemerintah. Rakyatlah yang harus mengalah, menyerahkan kepemilikan mereka berupa tanah kepada negara. Menorehkan kembali catatan buruk penerapan sistem kapitalisme.
Suara kontra terhadap proyek strategis nasional (PSN) pun kembali mengemuka. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi. mengungkapkan bahwa PSN di Pulau Rempang belum memiliki Amdal atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang seharusnya sudah dikaji sebelum adanya kesepakatan antara PT MEG dan Xinyi Group pada Juni 2023. (Tempo, 25-9-2023).
Selain kasus Rempang, Wadas (Jawa Tengah) dan IKN juga tidak memiliki kajian dalam PSN. Akibatnya, Wadas mengalami banjir, begitu pula IKN. Di Mandalika, masyarakat yang kukuh menolak melepas tanah mereka, terkurung di dalam dan tidak memiliki jalan akses keluar. Anak sungai sumber air bersih mereka juga ditutup.
Wajar jika publik pantas menyebut bahwa PSN bikin tragis. Rakyat menjadi “bulan-bulanan” (korban permainan) para kapitalis dalam sistem kapitalistis.
PSN Bikin Tragis
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti beberapa PSN dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) era Jokowi banyak dibumbui kerusakan alam dan konflik. Proyek-proyek tersebut kerap menimbulkan ketidakadilan dan penindasan. (IDN Times, 25-9-2023).
Ada empat catatan YLBHI terkait ketidakadilan dan penindasan pada rakyat akibat PSN. Pertama, adanya tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebih. Demi ambisi proyek-proyek ini, negara melakukan serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) kepada rakyat yang mempertahankan tanah, air, dan ruang hidupnya.
Aparat negara yang diturunkan untuk menghadapi masyarakat sipil, menyebabkan kekerasan fisik dan nonfisik serta kriminalisasi akhirnya muncul. Faktanya, pembangunan yang menghamba pada investor dan dilegitimasi UU Cipta Kerja serta turunannya dan UU Minerba ini, dibuat secara sewenang-wenang dan melanggar konstitusi.
Kedua, pembangunan sarat akan konflik kepentingan bisnis dan politik, ditambah penyelesaian konflik dengan pendekatan keamanan dan kekerasan. Kebijakan reforma agraria era Jokowi disimplifikasi dengan bagi-bagi tanah, bukan pada substansi perombakan struktur timpang penguasaan lahan.
Ketiga, ada 106 konflik agraria dan PSN ditangai YLBHI dan LBH di seluruh Indonesia. Paparan data kriminalisasi mencakup wilayah konflik SDA, khususnya di wilayah PSN dengan lebih dari satu juta rakyat menjadi korban.
Keempat, semua proyek PSN merugikan masyarakat. Sungguh PSN membuat tragis, rakyat hanya bisa menangis, menahan sakit yang sulit terobati karena lahan tempat mereka tinggal diambil paksa demi PSN.
Sisi Borok PSN
Ancaman kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan seolah tampak di depan mata. Muncul ancaman alih fungsi lahan produktif pertanian, berkurangnya kawasan hutan, matinya sumber mata air atau hilangnya wilayah tangkapan air, hingga pencemaran akibat perluasan industri.
Di Jawa Barat, akan ada 12 proyek jalan tol, 2 pelabuhan, 5 jalur kereta, 6 bendungan dan, 1 tanggul pantai. PSN mendominasi eksploitasi dan ekstraksi SDA di sana. Parahnya lagi, pasti memicu konflik sosial akibat perebutan ruang-ruang hidup masyarakat. (suara[dot]com).
Akibat PSN, masyarakat kerap kali kehilangan pekerjaan dan sumber pencariannya karena tanah yang biasanya digunakan menghidupi kehidupan mereka sudah tidak ada lagi. Jika terjadi pemaksaan oleh pemerintah atas masyarakat untuk memberikan tanah mereka, bukankah ini merupakan tindakan pelanggaran HAM?
Namun, publik sangat mengerti, tidak ada HAM jika hal itu menyangkut kepentingan pemerintah yang dipimpin oligarki. Nasi telah menjadi bubur, tanda tangan telah Presiden Jokowi bubuhkan pada 17 November 2020 silam, yakni berupa Perpres 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tidak peduli meski proyek ini terus merugikan negara dan utang kian bertambah karena alokasi pendanaan berasal dari utang luar negeri.
Rakyat Jadi “Bulan-bulanan”.
Dalam sistem kapitalisme, terjadi perkawinan kekuatan modal dengan politik kekuasaan yang mendorong roda pemerintahan bergerak selaras dengan kepentingan ekonomi neoliberal. Ekonomi neoliberal mendukung kepentingan kapitalis dengan membangun perangkat pertahanan, keamanan, serta hukum, bahkan melalui praktik kekerasan jika diperlukan sehingga hak kepemilikan privat dan fungsi pasar dapat beroperasi. (Heynen, hlm. 3—5).
Inilah yang terjadi pada Indonesia yang pemerintahannya menerapkan sistem kapitalisme. Rakyat terus jadi “bulan-bulanan” (korban permainan) penguasa dan oligarki. Kepentingan ekonomi neoliberal tampak kasat mata dalam wajah PSN.
Pada 2020, anggaran yang digelontorkan untuk menjalankan PSN adalah sebesar Rp4.809,7 triliun yang diserap dari APBN, APBD, BUMN, dan Swasta. PSN diproyeksikan sebagai instrumen memudahkan arus penanaman modal asing maupun dalam negeri. PSN digadang-gadang mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif. Ironisnya, alih-alih terwujud, malah sebaliknya, masyarakat justru kehilangan mata pencarian akibat pengambilan lahan oleh negara.
Proyek Pembangunan dalam Islam
Dalam Islam, pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tersebut harus dikelola negara dan dibiayai dari dana milik umum. Boleh berasal dari sumber kepemilikan negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya.
Jika harus ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lain. Pembangunan dilakukan atas dasar pelayanan negara kepada publik. Sebelum melakukan pembangunan, ada perencanaan matang dan itqan (profsional) karena kebijakan negara akan melahirkan konsekuensi serius terhadap tatanan masyarakat.
Dari aspek jangka waktu pengadaannya, pembangunan infrastruktur dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Pertama, infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan menundanya akan menimbulkan bahaya atau dharar bagi umat. Misal, satu kampung atau komunitas tertentu belum memiliki jalan umum, sekolah, universitas, rumah sakit, dan saluran air minum. Kedua, infrastruktur yang dibutuhkan tetapi tidak begitu mendesak dan masih bisa ditunda pengadaannya, misalnya jalan alternatif, pembangunan gedung sekolah tambahan, perluasan masjid dll. (Abdurrahman al-Maliki, (1963), As-Siyasah al-Iqtishadiyah Al-Mutsla).
Kemudian, cara membiayai proyek pembangunan dalam Islam. Pertama, meminjam ke negara asing atau lembaga keuangan global, tetapi tidak dibolehkan jika terdapat unsur riba di dalamnya. Kedua, memproteksi dengan mengambil kemaslahatan dari beberapa aset yang termasuk milik umum, seperti pertambangan komoditas strategis (hutan, air, minyak bumi, gas). Rasulullah saw. pernah memproteksi sebuah lahan di Madinah untuk menggembalakan kuda dan itu untuk kepentingan negara.
Ketiga, mengambil pajak (dharibah), hanya boleh dipungut jika diperuntukkan untuk biaya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan sifatnya mendesak. Namun, yang dipungut hanyalah laki-laki kaya dan warga negara muslim.
Khatimah
Dalam sistem kapitalisme, rakyat terus merugi dan sengsara. PSN akhirnya hanya menjadi momok menakutkan bagi masyarakat karena lahan dan harta mereka dirampas secara paksa. Sedangkan Rasulullah saw. telah bersabda, “Tidaklah halal seseorang untuk mengambil tongkat milik saudaranya, kecuali atas kerelaannya.” (HR Ibnu Hibban).
Akibat berpaling dari sistem Islam dalam pembangunan infrastruktur, yang terjadi ialah proyek pembangunan infrastruktur tidak lebih dari proyek perebutan jatah-jatah kekuasaan untuk mengisi kantong para elite. Jauh dari fungsinya yang mulia, yakni sebagai sarana bagi para penguasa untuk menunaikan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat dan meraih rida Allah Taala. Wallahualam. [MNews/Gz]
