Konflik Agraria Membara, Negara Membela Siapa?

Konflik Agraria Membara, Negara Membela Siapa?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Belakangan, konflik lahan antara penguasa dan rakyat makin membara. Setelah kasus Rempang, Kantor Bupati Pohuwato di Gorontalo terbakar diamuk massa. Mereka berunjuk rasa meminta ganti rugi lahan yang tidak kunjung terpenuhi ke perusahaan tambang emas. Massa geram dan aksi tersebut pun berakhir ricuh.

Gara-gara lahan, hubungan penguasa dan rakyat mengalami kebuntuan. Betapa tidak, rakyat kerap tergusur dari tanah mereka dengan dalih pembangunan. Dalam kurun waktu delapan tahun pemerintahan Jokowi, terdapat 73 konflik agraria akibat proyek strategis nasional (PSN).

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menjelaskan konflik agraria terjadi di seluruh sektor pembangunan, mulai dari pertanian, tambang, hingga pembangunan properti. Dari puluhan konflik agraria yang meletus, adakah pembelaan negara untuk rakyat? Yang ada, rakyat terkena getahnya.

Rakyat Menjadi Korban

Konflik agraria sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Dalam hal ini, rakyat adalah pihak yang paling sering mendapat perlakuan sewenang-wenang. Mereka kerap menjadi korban represifnya pemerintah dan aparat. Buktinya, beberapa kasus lahan sering kali berakhir dengan kekerasan dan air mata. Apa saja?

Pertama, pembangunan sirkuit Mandalika NTB. Pembangunannya memang sudah kelar, dan sudah menjadi tempat kompetisi MotoGP beberapa waktu lalu. Hanya saja, Sirkuit Mandalika menyisakan pilu bagi warga terdampak. Dalam proses pembangunannya banyak diwarnai intimidasi terhadap warga. Pakar PBB untuk HAM kala itu menyatakan terdapat indikasi perampasan tanah masyarakat, dalam pengerjaan proyek Mandalika di NTB. Warga mengakui mendapat ancaman dan intimidasi jika tidak segera pindah dari lahan mereka. Ada pula yang mendapat ganti rugi tidak sepadan, bahkan beberapa belum mendapat kompensasi ganti rugi untuk lahannya yang sudah rata menjadi tanah.

Kedua, pembangunan tol Padang-Pekanbaru pada 2021. Jalan tol Padang-Pekanbaru di atas kawasan padat penduduk dan lahan produktif. Saat itu, warga mengeluh dan merasa khawatir, pembangunan tol akan menghilangkan tempat tinggal, sumber pendapatan, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Meski demikian, tol tersebut pada akhirnya berjalan sesuai rencana proyek strategis nasional. Keluhan-keluhan rakyat hanya dianggap angin lalu bagi pemerintah.

Ketiga, konflik Wadas dengan aparat. Konflik ini bermula dari penolakan warga atas aktivitas penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas. Mereka merasa waswas penambangan tersebut akan merusak 28 titik sumber mata air yang menjadi sumber penghidupan dan mata pencaharian penduduk setempat. Sekadar diketahui, Batuan Andesit di Wadas merupakan materiel yang dibutuhkan dalam pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional. Dalam pembangunan tersebut, aparat melakukan penangkapan terhadap 64 warga Wadas yang menolak penambangan.

Keempat, konflik Pulang Rempang-Galah. Konflik ini berawal dari penolakan warga terhadap proyek Rempang Eco-City. Prpyek tersebut membuat warga terancam kehilangan tempat tinggal yang sudah mereka huni secara turun temurun. Mereka menolak keras janji manis terkait penyiapan hunian tetap relokasi bagi masyarakat terdampak. Bentrok pun terjadi. Hasilnya, aparat melakukan tindak kekerasan hingga menangkap 43 warga yang berdemo.

Masih banyak konflik agraria yang memunculkan letusan konflik yang membuat hubungan penguasa dengan rakyat meruncing. Semisal, proyek lumbung pangan atau food estate di Sumatera Utara, pembangunan Waduk Sepaku Semoi yang jadi infrastruktur penunjang ibu kota negara di Kalimantan Timur, pembangunan bandara dan kilang minyak di Air Bangis Sumatra Barat, proyek tambang pasir Royal Boskalis, serta pengadaan tanah bagi infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Komodo dengan menggusur Hutan Bowosie oleh Badan Otorita Labuan Bajo.

Oligarki Melenggang

Sederet konflik tersebut mengindikasikan bahwa negara tidak ubahnya penyedia karpet merah bagi investor, baik asing maupun lokal. Atas nama proyek strategis nasional, perampasan hak tanah dan lahan rakyat menjadi dalih pembenar bagi penguasa untuk mengakomodasi kepentingan oligarki kekuasaan.

Konon, penguasa adalah pemimpin yang mengayomi. Namun, realitasnya, penguasa tidak lebih sekadar pemimpin yang mengayomi urusan oligarki kekuasaan. Beraneka proyek strategis dibangun hanya untuk memberi angin surga untuk oligarki dan investor.

Istilah oligarki belakangan ini kerap mewarnai ruang publik. Sebagian masyarakat menyadari bahwa negeri ini sedang dikuasai segelintir elite borjuis bernama oligarki. Dalam kamus oligarki, tidak ada nama rakyat dalam kepentingan mereka. Dalam hal ini, negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator. Berlindung di balik proyek-proyek negara, oligarki kekuasaan menggarong hak dan tanah rakyat. Mereka bekerja sama dengan investor mendanai proyek-proyek strategis. Siapakah investor yang dimaksud? Tidak lain adalah para pemilik modal (kapitalis) dan korporasi.

Demikianlah dampak sistem kapitalisme jika masih diterapkan. Akibat keserakahan kapitalisme, rakyat menjadi korban, oligarki kekuasaan terus melenggang.

Perspektif Islam

Pada dasarnya, tanah merupakan bagian dari alam semesta milik Allah Taala. Allah Swt. berfirman, “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid [57]: 2).

Dari sini, kita bisa mengambil dua hal penting, yaitu pemilik hakiki tanah adalah Allah Swt. dan Dia memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum-Nya. Oleh karenanya, pengaturan dan pengelolaan tanah harus ditetapkan berdasarkan hukum Allah semata.

Menurut hukum Islam, tanah dapat dimiliki dengan enam cara, yakni melalui (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihyaul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), dan (6) iqtha’ (pemberian negara kepada rakyat).

Islam menetapkan setiap individu rakyat bisa memiliki lahan dengan cara mengelola tanah mati, yakni tanah tidak bertuan, yang tidak ada pemiliknya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim (yang menyerobot tanah orang lain).” (HR At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad).

Menghidupkan tanah mati yang dimaksud ialah memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan seorang pun, yakni dengan cara menanaminya dengan pohon, bercocok tanam, atau membangun bangunan di atasnya.

Islam menetapkan hak kepemilikan tanah akan hilang jika tanah tersebut dibiarkan atau ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Negara akan memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang mampu mengelolanya.

Dalam kapitalisme, kepemilikan tanah bergantung pada selembar sertifikat. Kepemilikan tanah yang dihuni secara turun temurun bisa diklaim milik negara hanya karena tidak bersertifikat. Adapun dalam Islam, kepemilikan tanah yang sudah dihuni dan dikelola berpuluh tahun tidak dapat diambil siapa pun bahkan oleh negara sekalipun, hanya karena tidak bersertifikat. Inilah di antara keadilan Islam dalam mengatur kepemilikan tanah.

Selain itu, negara boleh mengambil tanah rakyat untuk kepentingan dan kemaslahatan umum dengan keridaan pemilik tanah. Jika pemilik tanah tidak rida, negara tidak boleh menggusur paksa, apalagi bertindak sewenang-wenang. Jika pemilik tanah rida, negara dapat memberikan ganti untung yang membuat pemilik tanah tidak mengalami kesusahan.

Khatimah

Keadilan atas status kepemilikan tanah dan pengaturannya hanya bisa dirasakan dalam sistem Islam kafah. Dalam Islam, negara adalah pelindung, pengurus, dan bertanggung jawab penuh atas apa yang diurusnya.

Sudah terlalu banyak kezaliman yang terpampang dalam penerapan ideologi kapitalisme. Hanya sistem Islam kafah yang dapat menjawab dan mewujudkan apa dan bagaimana seharusnya negara berlaku adil dan amanah kepada rakyatnya. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *