Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Sudah rahasia umum di tengah publik bahwa pungli masih saja terjadi di institusi pendidikan. Bukan sekali dua kali kasus pungli dialami orang tua/wali murid, melainkan berulang kali. Mirisnya, upaya mengatasinya tampak tidak serius dan biasanya berakhir dengan menutup kasus tanpa ada sanksi tegas.
Di Depok, sejumlah SMK dan SMA negeri diduga melakukan pungli kepada para siswanya dengan istilah “sumbangan pendidikan”. Nominal uang yang diminta mencapai Rp2 juta lebih. Pihak sekolah beralasan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang pemerintah berikan tidak mencukupi untuk menanggung semua kegiatan siswa.
Tentu hal itu memberatkan para orang tua/wali murid, tetapi mereka juga khawatir akan berdampak pada pendidikan anak-anak mereka. Namun, ketika berita tersebut sampai ke Wali Kota Depok Muhammad Idris, ia menyebut tidak semua sekolah di kotanya diduga melakukan pungli. Ia meminta untuk meluruskan istilah “pungli” karena ada pungutan yang memang disepakati antara komite sekolah dan orang tua/wali murid. Ia tidak mau digeneralisasi seolah semua sekolah di Depok meminta-minta uang kepada siswa. (Tempo, 19-9-2023).
Faktanya, kasus pungli di sekolah seolah telah menjadi “budaya” dalam sistem pendidikan era demokrasi. Pertanyaannya, apakah memungut uang dari para orang tua/wali murid di sekolah atas nama komite dapat dibenarkan? Bukankah sektor pendidikan menjadi tanggung jawab penuh negara yang seharusnya digratiskan, kok ini malah memungut uang rakyat?
Komite Boleh Memungut Uang?
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 44/2012. Salah satunya, menteri bisa membatalkan pungutan atau sumbangan jika penyelenggaraan/satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
Alhasil, publik harus benar-benar jeli membedakan antara pungutan dan sumbangan. Pungutan tidak termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah/pemda, tetapi diselenggarakan masyarakat/swasta. Sementara itu, sumbangan sekolah dapat termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah, pemda, maupun masyarakat/swasta. Keduanya harus dilaporkan, baik pengumpulannya, penyimpanan, dan penggunaan dananya, serta dipertanggungjawabkan ke para orang tua/wali murid, komite sekolah, dan pemangku kepentingan.
Ada rambu-rambu terkait pungutan yang telah diatur oleh pemerintah. Pertama, pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik, orang tua, ataupun wali murid yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, ataupun kelulusan mereka.
Ketiga, tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua murid.
Pelanggaran atas aturan di atas akan mendapat sanksi, yakni mengembalikan sepenuhnya uang ang telah dipungut kepada para siswa dan orang tua murid. Artinya jelas, komite sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan uang ke orang tua murid. Dengan demikian, alasan Wali Kota Depok terkait kesepakatan komite dan orang tua murid, perlu ditelusuri kembali, bisa jadi benar bahwa itu memang pungli.
Budaya Pungli
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Martaji mengatakan pungli di sekolah merupakan “lagu lama” yang terus diputar ulang. Menurutnya, ada tiga pihak yang diduga pelaku pungli di sekolah, yakni oknum pihak sekolah, komite sekolah, dan koordinator kelas (korlas).
Bisa dipastikan, keberadaan komite sekolah dan korlas justru mempersubur budaya pungli dan semestinya dibubarkan. Fenomena pungli diduga merata terjadi di semua kabupaten/kota. (Media Indonesia, 13-9-2023).
Apa faktor penyebab pungli? Pertama, biasanya terjadi karena berdasarkan rekayasa kebutuhan pendanaan sekolah yang kurang. Kedua, pungli sering terjadi karena berkedok pungutan uang untuk infak, seragam, gedung, study tour, ekstrakurikuler, buku ajar, wisuda, dan sebagainya. Ketiga, komite sekolah beralasan pungutan itu menunjang proses pembelajaran. Kemudian, komite sekolah menugaskan korlas menyebarkan info pungutan dan menjadi kasir dan penagih pungli di tiap kelas.
Akhirnya, pungli terus eksis, orang tua/wali murid pun terus berupaya mengais uang lewat berbagai pekerjaan. Komite yang semestinya berperan sebagai controlling agency di sekolah, justru menjadi centeng sekolah dalam melakukan pungli.
Praktik pungli yang masih terus berlangsung tentu meneror orang tua/wali murid. Mengapa pemerintah tidak mencabut kewenangan komite sekolah dalam melakukan penggalangan dana? Apalagi kewenangan itu tertuang dalam Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, pasal 10 ayat 1. Selama kewenangan ini dilegalkan, mustahil budaya pungli bisa hilang di institusi pendidikan.
Preseden Buruk bagi Dunia Pendidikan
Rapor merah sistem pendidikan Indonesia harus menjadi alarm bagi pemerintah. Pungli terjadi di berbagai sektor publik, bukan hanya institusi pendidikan. Inilah tabiat demokrasi yang senantiasa melahirkan masalah, juga menyelesaikan masalah dengan hadirnya masalah baru. Akhirnya, masalah tidak bisa diselesaikan hingga ke akarnya.
Pakar pendidikan sekaligus Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Muchlas Samami menyatakan praktik pungli kerap terjadi dengan kedok “infak”. Ia mengatakan tidak bisa menutup mata terkait maraknya kasus pungli. Apalagi salah satu penyebabnya ialah anggaran dari pemerintah setempat tidak mencukupi kebutuhan sekolah sehingga kesempatan pungli pun muncul.
Inilah problematik pendidikan yang kian hari kian karut-marut. Adanya Kurikulum Merdeka yang masih menjadi pro-kontra serta menimbulkan masalah baru juga belum terselesaikan. Permasalahan zonasi sekolah, UKT kampus yang menyulitkan mahasiswa dan orang tua mahasiswa, serta masalah pungli di sekolah, menambah deretan preseden buruk bagi dunia pendidikan.
Di sisi lain, belum ada sanksi tegas bagi pelaku pungli di sekolah, kecuali sekadar dijatuhkan sanksi berupa pencopotan jabatan ataupun pindah tugas. Sebagian palar pendidikan sampai berpendapat bahwa semestinya para pelaku dikenai pasal pemerasan dan terjerat undang-undang tindak pidana korupsi.
Namun, berharap sanksi dalam demokrasi bisa berefek jera, merupakan hal yang mustahil. Selama sistem yang diterapkan adalah demokrasi, pelaku kejahatan, termasuk pungli, masih bebas beraksi. Sanksi tidak membuat mereka gentar untuk berhenti korupsi karena sering ada potongan hukuman dan bebas kurungan asalkan memiliki banyak uang jaminan.
Pungli Perbuatan Menzalimi
Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188).
Jika demikian, setiap muslim tidak akan mencari harta dengan jalan batil, apalagi Allah telah menurunkan syariat-Nya untuk ditaati, termasuk tidak melakukan pungli. Imam Adz-Dzahabi menggolongkan pungli sebagai dosa besar. Dari buku karya Muhammad Abduh Tuasikal berjudul Pungutan Liar Termasuk Dosa besar dinyatakan, pungli termasuk dalam al-kabair. Firman Allah Swt. “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asy-Syura’: 42).
Orang yang melakukan pungli mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Ia menzalimi orang lain karena berulang kali memungut upeti. Orang yang mengambil pungli, baik pencatat dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, mereka sama-sama pemakan harta haram.
Hal senada dinyatakan Imam Nawawi bahwa pungli adalah sejelek-jeleknya dosa karena menyusahkan dan menzalimi orang lain. (Ibnu Katsir, An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wal al Atsar, II). Dalam Islam, pelaku pungli, suap, korupsi, atau penerima gratisfikasi, akan diberi sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan kadi sebagai takzir dalam sistem pidana Islam.
Khatimah
Dalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan pokok dan asasi manusia, serta merupakan hak setiap warga negara. Negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan akses pendidikan secara gratis untuk semua kalangan rakyatnya.
Anak-anak dari semua kelas sosial dapat mengakses pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah membayar para gurunya. Contohnya, pada 965 masa kepemimpinan Khalifah Al-Hakam II, ada 80 sekolah umum Cordoba dan ada 27 sekolah khusus untuk anak-anak miskin.
Selain itu, biaya untuk meningkatkan mutu pendidikan bukanlah dengan pungli, melainkan dari harta kepemilikan umum dan zakat mal (ternak, pertanian, perdagangan, emas, dan perak). Pos-pos ini mengalirkan harta baitulmal karena bertumpu pada sektor produktif.
Pada intinya, kembali pada sistem pendidikan Islam dalam naungan Khilafah merupakan solusi cerdas untuk mengakhiri pungli. Pelakunya akan ditindak tegas hingga tidak berani melakukannya lagi. Para pejabat negaranya pun amanah dalam mengurusi berbagai kebutuhan rakyat yang vital, termasuk pendidikan. Wallahualam. [MNews/Gz]

Pendidikan harusnya menjadi tanggung jawab negara, jaminan pendidikan murah bahkan gratis oleh negara, menjadikannya titik tekan kemaslahatan, tapi itu hanya ada dalam sistem khilafah, mustahil terealisasi di sistem kapitalis sekuler begini!.