[Kabar] UIY: Penolakan Warga Rempang karena Ada yang Tidak Beres

[Kabar] UIY: Penolakan Warga Rempang karena Ada yang Tidak Beres

Muslimah News, NASiONAL — Menyoroti adanya penolakan yang keras dari warga Rempang terhadap rencana relokasi di wilayahnya yang akan dikembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menilai, pasti itu terjadi karena ada yang tidak beres.

“Ketika rakyat begitu keras menolak, pasti ada sesuatu yang tidak beres berlangsung di sana,” ujarnya dalam Fokus to the Point: “Rempang Bergolak, Demi Oligarki?” di UIY Official, Selasa (19-9-2023).

Ia menerangkan, ketika orang menyebut investasi, investasi itu kan modal. “Artinya, akan ada kegiatan ekonomi yang kita sudah bisa membayangkan akan memberikan nilai tambah di wilayah itu dan akan memberikan kemakmuran kepada warga di situ. Mestinya ini berita baik. Tapi, ketika itu kemudian ditolak sampai segitunya, sekali lagi pasti ada sesuatu yang tidak beres, satu titik yang sangat esensial, yaitu ketidakadilan,” ucapnya.

Terlebih, lanjutnya, mereka sudah mengungkapkan akan digusur pemerintah, mengganti istilah mengosongkan, padahal intinya sama saja, harus pindah dari tempat itu.

Banyak Hal

Faktanya, ia mengemukakan, ketika mereka pindah, pasti menyangkut banyak hal. “Pertama, ada aspek sosiologis, psikologis, juga finansial. Mereka harus meninggalkan semua sejarah kehidupan mereka, apalagi ini kampung yang  sudah sangat lama ada di situ. Itu tidak mudah karena menyangkut historis yang kadang-kadang bersifat sangat emosional,” jelasnya.

Kedua, sebutnya, ketika dipindahkan, berapa kompensasinya?  “Ketika hitung-hitungannya tidak bisa menutupi semua keberatan sosiologis maupun psikologis, maka penolakan terus akan terjadi. Karena itulah, penting bagi kita untuk mengkaji ulang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, UIY menilai, legalitas lahan rakyat yang dipersoalkan justru akan menambah masalah. “Ini menyangkut cara pandang negara dalam menghargai rakyatnya. Menghargai rakyatnya itu kan bukan sekadar pada aspek formalitas administratif. Ketika Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan mereka tidak punya sertifikat, lah iya, mana ada? Banyak sekali kampung yang enggak punya sertifikat. Itu kan aspek legalitas modern yang  baru datang ini hari. Yang namanya Indonesia itu ada pada 1945, sedangkan mereka sudah tinggal, jauh sebelumnya,” paparnya.

Demi Siapa?

Ia menyatakan, semestinya mindset yang utama adalah pada pertanyaan, sebenarnya investasi itu demi siapa? Dikatakan, demi pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi itu demi siapa? Demi rakyat ataukah rakyat dikorbankan demi investasi? Itu pertanyaan yang sangat mendasar,” cetusnya.

Memang, lanjutnya, pasti akan dijawab bahwa investasi ini demi rakyat. “Tapi, kalau rakyat menolak, berarti kan bukan demi rakyat. Mereka ada di situ, kok. Kalau ada kebaikan, kemakmuran,  kesejahteraan, pokoknya serba yang hebat-hebat itu, maka mestinya kan mereka di tempat itu yang paling banyak menikmati,” ungkapnya.

Lalu, ia kembali mempertanyakan, kalau jawabannya investasi itu untuk negara, negara dalam arti apa? Dalam arti siapa?

“Negara ini kan mesti diterjemahkan lagi. Apakah ini pemerintah? Pemerintah pusat atau daerah? Kalau ia penduduk, penduduk yang mana? Dalam kerangka apa? Bentuknya seperti apa? itu kan sesuatu yang kadang-kadang tidak terjelaskan, tidak terperincikan, pada akhirnya tidak terwujudkan secara nyata,” kritiknya.

Oleh karena itulah, menurutnya, muncul banyak ironi. “Di tengah gemerlapnya Freeport, ada banyak rakyat yang jauh dari fasilitas pendidikan, jauh dari kesejahteraan. Kalau itu dipaksakan, sangat mungkin terjadi juga di Rempang,” tuturnya.

Jadi, UIY mengingatkan, meletakkan warga, khususnya di lokasi proyek strategis dalam kerangka investasi itu penting sekali.

“Teorinya sudah sangat banyak. Ada yang disebut partisipatoris, ada juga plasma-inti. “Akan tetapi, teori itu kan kemudian ada yang bisa dilaksanakan, ada yang tidak. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang berhasil, ada yang tidak,” ucapnya.

Pengabaian

Hanya saja, menurutnya, yang paling berat itu ketika ada pengabaian sehingga ia menduga bahwa  yang terjadi di Rempang adalah akibat ada pengabaian. “Sampai kemudian bukan hanya warga di Rempang yang protes, tetapi seluruh puak Melayu juga melakukan itu, bahkan ada yang  di pulau lainnya ikut turun memprotes,” ungkapnya.

Hal itu, ujarnya, menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang tidak tahu. “Ini hari saya kira pemerintah tidak bisa lagi mengatakan bahwa sudah 80% setuju. Lalu seperti apa persetujuan itu? Kalau 80% setuju, tidak akan ada penolakan,” sindirnya.

Lalu, tambahnya, dikatakan ada provokator. “Provokator itu kalau tidak benar, pasti tidak diikuti. Tapi kalau provokator itu benar, itu bukan provokator karena memang ia menyampaikan hak-haknya. Mereka pasti akan melihat ini seperti apa. Kemudian prosesnya kayak apa. Mereka jelas kaget, belum ada pembicaraan apa-apa, kok mau diukur, dipasang patok. Itu kan sudah jelas, pasti ada sesuatu yang tidak beres,” tegasnya.

Jadi, ujarnya, kalau memang investasi itu untuk rakyat, pasti rakyat yang akan dikedepankan, bukan timeline mengejar waktu.

Pengaturan Islam

Kemudian ia mengutarakan pengaturan Islam terhadap persoalan ini, yakni mesti didudukkan terlebih dahulu, ini sebenarnya milik siapa?

“Milik individu, milik umum, atau milik negara. Negara itu boleh menyerahkan kepada siapa pun sepanjang lahan atau wilayah itu milik negara atau milkiyah Daulah. Tapi ketika itu milik umum, apalagi milik pribadi, negara tidak boleh semena-mena menyerahkan kepada investor, seperti Pulau Rempang ini,” urainya.

Jika kemudian negara telah menyerahkan kepada entitas bisnis, ucapnya, atas dasar apa pemerintah menyerahkan itu?

Oleh karenanya, ia menekankan, mesti dilihat dulu apakah ini ada wilayah milik pribadi, milik adat, atau milik umum. “Pelanggaran  terhadap kepemilikan, pasti akan menimbulkan reaksi. Jika ada milik pribadi, mesti minta izin kepada yang memiliki. Istilah yang tepat bukan ganti rugi, tapi ganti untung dan yang punya tanah boleh menolak,” jelasnya.

Namun, tuturnya, dengan pendekatan yang rasional, yang baik, apalagi betul-betul rakyat bisa melihat keuntungan yang didapatkan, pada umumnya mereka bisa menerima.

“Dengan pendekatan seperti itu, kita akan memperoleh simpati dan simpati itu akan memperlancar proses. Tidak malah menangkap. Alih-alih mendapatkan hak, yang ada malah rakyat mendapatkan sanksi,” kritiknya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *