Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Pihak berwajib kembali mengungkap rumah produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan. Atas kasus ini, polisi telah menetapkan dan menahan lima orang tersangka. Para tersangka dijerat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 dan/atau Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30 dan/atau Pasal 7 jo Pasal 33 dan/atau Pasal 8 jo Pasal 39 dan/atau Pasal 9 jo Pasal 35 UU 44/2008 tentang Pornografi.
Problem Klasik
Problem pornografi ini sesungguhnya merupakan problem klasik. Netizen Indonesia merupakan pengakses situs pornografi terbanyak di dunia, wajar jika industri pornografi membidik Indonesia sebagai pasar. Seakan menjadi bisnis yang tidak pernah padam, industri pornografi menjanjikan perputaran uang yang sangat besar.
Pendapatan total industri ini tidak main-main. Jika merujuk pada industri pornografi dunia seperti di AS, pada 2006 saja, industri pornografi sedunia mencapai 97,6 miliar dolar AS. Pantauan toptenreviews[dot]com bahkan pernah menuliskan total pendapatan industri pornografi ini lebih besar dari total pendapatan delapan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia, yaitu Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix, dan EarthLink.
Kemajuan teknologi dan digitalisasi media membuat industri pornografi berkembang berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Apalagi saat ini banyak aplikasi yang yang berkonotasi seksual dengan konten 18+. Menyedihkannya, rata-rata usia termuda anak-anak pengakses pornografi adalah 11 tahun (setara kelas 4 atau 5 SD). Di antara usia 15—17 tahun, 80 persennya terbiasa mengakses materi pornografi.
Indonesia memang telah memiliki seperangkat regulasi untuk membasmi pornografi. Sebut saja UU 4/2008 tentang Pornografi, serta Perpres 25/2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) yang langsung dikoordinasikan oleh Kemenko PMK dengan peraturan turunannya yaitu, Permenko Kesra No. 1/2013 tentang Sub Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Sayang, semua itu seakan tumpul mengurai problem pornografi, bahkan Indonesia menuju negeri darurat pornografi. Tentu semua ini tidak bisa sekadar diselesaikan dengan menyerukan pentingnya ketahanan keluarga tanpa melihat akar masalahnya secara utuh.
Entah bingung mengurai masalah atau khawatir melanggar prinsip kebebasan, negara akhirnya terkesan diam. Kalaupun terlihat mendiskusikan masalah ini, perdebatan mengenai batasan antara nilai-nilai moral, unsur erotika, dan pornografi dalam seni saja tidak pernah tuntas dalam pembahasan, padahal negara berperan besar menjadi perisai sekaligus menertibkan sistem di masyarakat.
Negara sebagai Perisai Informasi
Negara berperan sebagai perisai yang melindungi rakyat dari paparan informasi maupun visualisasi yang tidak pantas. Abainya negara jelas akan menjadi celah pebisnis syahwat. Mereka yang tidak peduli akan kebobrokan akhlak hanya akan berpikir cara meraup keuntungan dari candu pornografi di masyarakat.
Kenyataannya, konten-konten dewasa ini berkontribusi besar dalam mengacaukan sistem di masyarakat. Teror konten-konten pornografi tersebut kemudian memantik munculnya kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, maupun masalah sosial lainnya.
Kejahatan dengan motif syahwat sendiri banyak dan membanjiri ruang-ruang pemberitaan. Tentu kita tidak bisa menganggap hal ini sebagai satu hal wajar, melainkan masyarakat perlu memahami ini sebagai masalah yang membutuhkan solusi.
Negara harus paham bahwa saat ini media sosial sudah menjadi referensi masyarakat dalam membentuk realitas sosial. Negara harus memastikan media sosial bersih dari konten pornografi sekecil apa pun.
Negara pun jangan hanya melihat pornografi sebatas apa yang disebut “konten dewasa”, sedangkan pada saat yang sama diam dari realitas sosial yang membolehkan kaum perempuan mengumbar aurat, pacaran, atau pergaulan tanpa batasan lainnya. Alhasil, penting untuk menyuguhkan konsep sistem yang bisa mengurai masalah dari hulu hingga hilir.
Mengatur Sistem yang Ada
Faktor lain yang membuat industri pornografi ini seakan tidak pernah padam adalah sistem sosial dan pergaulan yang sedang berjalan. Stimulus-stimulus syahwat hadir di ruang-ruang sosial. Medianya beragam, entah hadir lewat syair-syair lagu dengan nada “syur”, visualisasi yang menstimulus syahwat, tontonan, mode, ataupun interaksi tanpa batasan. Industri pornografi sendiri muncul karena ada “pasar” yang membutuhkan pelampiasan dari stimulus.
Alhasil, negara harus bisa menelaah sistem rusak liberalisme hari ini yang sesungguhnya memberi celah besar bagi seseorang untuk mudah terstimulus. Sistem ini juga menganut prinsip kebebasan untuk melampiaskan stimulus tersebut. Masyarakat merasa bebas mengakses pornografi, bebas menggunakan aplikasi kencan, bebas melakukan apa pun untuk memuaskan syahwat.
Dampaknya, terjadilah perselingkuhan, bisnis esek-esek menjadi hal lumrah, hubungan tanpa status kian menjadi fenomena. Anak-anak muda ramai mengajukan dispensasi pernikahan, sedangkan orang tua sibuk mengajukan perceraian. Sungguh, kekacauan sistem ini adalah buah dari prinsip kebebasan yang lahir dari paradigma berpikir yang memisahkan agama dari kehidupan.
Pentingnya Islam sebagai Referensi
Untuk mengurai masalah pornografi ini, Islam memiliki konsep khas. Setidaknya ada dua hal penting untuk mengurai pornografi. Pertama, menerapkan syariat yang melindungi sistem tata sosial. Kedua, penerapan politik media yang melindungi masyarakat dari paparan informasi sampah.
Sistem pergaulan (ijtima’iy) dalam Islam diatur dengan seperangkat syariat mengenai interaksi manusia. Islam mengatur agar perempuan dan laki-laki menjaga aurat. Islam juga memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga interaksi, tidak berdua-duaan; juga tidak bercampur baur dan berinteraksi, kecuali dalam perkara muamalat, pendidikan, dan kesehatan. Islam mengatur agar keduanya sama-sama menjaga kemuliaan dan kehormatan dalam rangka mewujudkan tata sosial yang sehat.
Di sisi lain, negara berperan dalam melindungi masyarakat dari informasi dan visualisasi media yang mengacaukan sistem sosial masyarakat. Negara tidak akan berkompromi dengan industri pornografi dengan alasan prinsip kebebasan. Negara akan menjadi perisai dan melindungi siapa pun dari paparan konten pornografi. Ini karena negara berperan mewujudkan penjagaan jiwa sebagai implementasi maqashidush-syariah.
Penelaahan terhadap syariat tidak akan memunculkan perdebatan panjang mengenai definisi pornografi. Dalam Islam, telah jelas batasan aurat, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Demikian juga konten yang hadir di masyarakat melalui media, negaralah yang berperan besar untuk menyelesaikannya.
Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi yang negara terapkan harus memberi efek jera agar kasus serupa tidak terulang. Menurut syariat Islam, kasus pornografi terkategori kasus takzir, yakni khalifah yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku.
Jenis hukumannya bisa dalam bentuk pemenjaraan hingga hukuman mati sesuai hasil ijtihad khalifah. Jika kasus pornografi ini berkaitan dengan kasus perzinaan, akan ditegakkan had zina sebagai sanksi bagi para pelaku. Ghayru muhsan mendapat 100 kali cambuk, sedangkan muhsan berupa hukuman rajam.
Khatimah
Darurat pornografi adalah masalah besar. Solusi atas masalah ini tidak bisa tuntas hanya dengan membenahi individu. Masalah ini hadir karena adanya prinsip kebebasan yang lahir dari sebuah sistem hidup dan diamnya negara atas masalah ini.
Jika sistem hari ini terbukti memberikan habitat yang subur bagi industri pornografi dan hanya Islam yang memiliki konsep ampuh untuk menuntaskannya, mengapa tidak beralih ke sistem Islam? Wallahualam. [MNews/Gz]
