Harga LPG Melambung, Tanda Liberalisasi Kian Membubung

Harga LPG Melambung, Tanda Liberalisasi Kian Membubung

Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq

Muslimah News, OPINI — Siapa yang tidak membutuhkan Liquid Petroleum Gas (LPG)? Mulai dari skala rumah tangga, usaha, hingga perkantoran menggunakan bahan bakar ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa barang ini salah satu komoditas pokok bagi masyarakat.

Sayangnya, tidak semua rakyat dapat merasakan  harga LPG yang murah. Sejak 27/2/2022, harga gas yang tidak bersubsidi ternyata mengalami kenaikan. Jika harga di lokasi filling plant sekitar Rp187.000—Rp197.000, di luar radius 60 km bisa di atas Rp200.000. Contohnya di wilayah Jawa, harga jual berkisar Rp200.000 (detikfinance.com, 28/02/2022).

Sangat Memberatkan

Menurut Irto Ginting, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), kenaikan ini dipicu naiknya harga minyak dan gas dunia, yakni Contract Price Aramco (CPA) yang mencapai 775 dolar AS/metrik ton, naik 21% dari sebelumnya.

Meskipun kenaikan harga LPG ini hanya berlaku untuk nonsubsidi, tetapi tetap saja dinilai memberatkan masyarakat. Dalam kondisi masih pandemi, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, sedangkan pendapatan tidak jua mengalami kenaikan. Sekarang ditambah dengan makin tingginya harga LPG, lengkap sudah penderitaan rakyat.

Selain itu, bukan tidak mungkin jika akhirnya masyarakat akan beralih ke tabung subsidi. Alasannya, tabung melon ini jauh lebih murah dengan kualitas bahan yang sama. Masalah lain yang berpotensi terjadi adalah kecurangan, yakni LPG diberi campuran bahan lain agar lebih murah atau demi untung semata. Perilaku seperti ini sangat membahayakan rakyat. Alih-alih bisa lebih hemat, malah berisiko meledak.

Negara Kaya

Jika menengok sektor pertambangan, negeri ini merupakan penghasil gas bumi terbesar. Kekayaan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jikalau tidak gratis, setidaknya harganya bisa jauh lebih murah.

Sayangnya, hal itu tidak mungkin terjadi karena harga seluruh komoditas bahan bakar, baik minyak bumi maupun gas alam, harus mengikuti harga di pasar dunia. Selain itu, hampir seluruh tambang migas di negeri ini dikelola swasta (asing).

Pertamina sebagai pemain nasional hanya menguasai beberapa tambang, itu pun bukan tambang besar. Dengan dalih kecanggihan teknologi dan butuh biaya besar, tambang negeri Zamrud Khatulistiwa ini diserahkan pada asing, seperti ExxonMobil dan Chevron sebagai pemain andalan perusahaan migas.

Berhasilnya swasta bermain di bagian hulu dan harga migas yang harus mengikuti ketentuan dunia adalah buah dari masuknya UU Migas yang bernuansa liberal. Pemain asing diizinkan masuk untuk mengeruk kekayaan alam, sedangkan anak negeri sendiri hanya mendapat sedikit tempat.

Kalau sudah begini, para kapitalislah yang akan meraup untung, sedangkan bangsa sendiri mendapat buntung. Ujung-ujungnya rakyat jua yang merasakan dampak buruknya. Inilah buah liberalisasi yang dibiarkan membubung tinggi.

Gas adalah Milik Rakyat

Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Hadis di atas menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak (hutan, laut, danau, perairan serta tambang dan migas) dikuasai oleh negara. Oleh karenanya, haram dimiliki atau dikelola perorangan apalagi asing. Islam mewajibkan negara mengelolanya, kemudian hasilnya diberikan pada rakyat, baik muslim maupun nonmuslim.

Gas LPG, misalnya, karena berhubungan dengan kebutuhan umat, sudah seharusnya tidak ada perbedaan antara rakyat. Kaya atau miskin berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Jikalau yang satu mendapat gas dengan harga murah atau bahkan gratis, yang lain pun harus demikian.

Hanya saja, pengelolaan yang demikian hanya akan terwujud jika negara mengambil Islam dan mencampakkan hukum liberal. Sebagaimana dilakukan Khilafah selama 13 abad yang menerapkan hukum Islam dan mampu menjadi negara independen. Jadi, kapan kita mau mengulang masa itu? [MNews/Has]

Share

One thought on “Harga LPG Melambung, Tanda Liberalisasi Kian Membubung”

  1. Hanya saja, pengelolaan yang demikian hanya akan terwujud jika negara mengambil Islam dan mencampakkan hukum liberal. Sebagaimana dilakukan Khilafah selama 13 abad yang menerapkan hukum Islam dan mampu menjadi negara independen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *