Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Krisis pangan dunia sepertinya kian nyata. Berbagai negara tampak kalang kabut mencari bahan pangan untuk rakyatnya, termasuk Indonesia. Jika dahulu impor beras sangat mudah, kini susah untuk dicari. Semua negara pun sibuk mengamankan keselamatan negaranya sendiri.
Sebagaimana pengakuan bapak nomor satu di negeri ini. Saat ini, hanya ada satu negara (Kamboja) yang mau mengekspor beras, sedangkan 19 negara pengekspor lainnya sudah membatasi diri. Meskipun saat ini Indonesia memiliki 2 juta ton stok beras dan 400 ribu ton masih perjalanan, jumlah ini dinilai masih kurang untuk menghadapi krisis pangan mendatang. Akhirnya, impor beras sebanyak 250 ribu ton pun akan dilakukan. (Tempo, 15-9-2023).
Upaya Menyelamatkan Rakyat
Program Pangan Dunia merilis bahwa pada akhir 2022, ada 379 juta jiwa di 36 negara yang berada dalam krisis pangan. Lima negara teratas adalah Somalia, Afghanistan, Niger, Mali, dan Guinea. Menurut Laporan Global Krisis Pangan 2023, negara Asia yang mengalami kerawanan pangan adalah Afghanistan, Bangladesh (Cox’s Bazaar), Myanmar, Pakistan (Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, dan Sindh), dan Sri Lanka.
Dari data tersebut, tampak jelas krisis pangan ada di depan mata. Namun, di bumi belahan lain, bagi yang tanahnya luas dan subur, serta teknologinya bagus, kelangkaan pangan masih belum terasa. Beberapa negara yang memiliki produksi lebih, seperti Cina, India, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan sebagainya, biasa menjual hasil panennya ke negara lain. Namun, dengan adanya isu krisis pangan ini, banyak yang akhirnya memutuskan tidak lagi mengekspor beras, sebagaimana India beberapa waktu lalu.
Keputusan tersebut merupakan salah satu upaya negara untuk mengamankan rakyatnya. Mereka tidak ingin krisis pangan di negara lain juga menghantam negara mereka. Akhirnya, negara-negara tersebut mengurusi kebutuhannya sendiri. Mereka seakan tidak peduli dengan krisis negara lain. Andaikan ada keinginan untuk mengirim beras, itu dilakukan demi mencari keuntungan.
Ulah Nasionalisme
Kondisi semacam ini terjadi akibat adanya penerapan nasionalisme yang berhasil menyekat negara-negara dunia menjadi nation-state. Sekat ini membuat pemimpin negara peduli dengan kondisi rakyat di wilayahnya saja. Sekat ini juga membuat kegiatan jual beli terbebani pajak yang tidak sedikit. Hasilnya, kalaupun negara dapat mengimpor bahan pangan, harganya cukup mahal.
Sementara itu, sejarah menunjukkan bahwa nation-state merupakan konsep negara buatan Barat. Inggris dan sekutu saat itu sengaja mengembuskan nasionalisme untuk memisahkan negara Islam menjadi negara-negara kecil yang tersekat atas nama kedaerahan. Barat, yang memiliki misi penjajahan dengan kapitalismenya, ingin menguasai negeri-negeri muslim. Agar tujuannya tercapai, mereka membangun ide nasionalisme ini.
Lambat laun, paham ini menjadi penghambat bagi negeri-negeri muslim untuk peduli dengan saudara muslim di penjuru dunia lainnya. Jangankan masalah pangan, urusan keamanan seperti di Palestina yang dikuasai Israel saja, umat muslim tidak tergerak untuk menolong. Apalagi krisis pangan yang ada saat ini, banyak negeri muslim yang membutuhkan, tetapi semua sedang sibuk sendiri mengurusi kebutuhan negaranya.
Peran Negara
Sebagai penanggung jawab atas seluruh rakyat, seharusnya negara punya penyelesaian terhadap masalah krisis pangan. Bukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh. Kalau dilihat, saat ini impor dianggap sebagai penyelesaian atas krisis pangan. Alhasil, negara terus menyandarkan kebutuhan pangannya dari impor, padahal impor terus-terusan justru memperlihatkan kelemahan negara dalam mencukupi kebutuhan rakyat. Juga menunjukkan kalau kebijakan politik pertanian yang ada tidak mendukung kebutuhan rakyat, tetapi justru mendukung para konglomerat.
Namun, selama kebijakan yang diambil berlandaskan materi (keuntungan) sebagaimana pandangan kapitalisme, negara tidak akan mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Butuh negara yang memiliki visi misi jelas dalam menyelesaikan krisis dengan tidak menimbulkan masalah baru. Negara seperti ini hanya ada pada negara yang berlandaskan Islam, bukan kapitalisme.
Mengulurkan Tangan
Islam mengajarkan bahwa umat muslim satu sama lain ibarat satu tubuh. Apabila salah satu bagian sakit, bagian tubuh yang lain akan mengobati. Begitu pula umat Islam, jika ada umat Islam yang mengalami kesulitan, umat lainnya akan berupaya menolong.
Krisis pangan sendiri sebenarnya tidak terjadi sekarang saja. Dahulu, pernah terjadi bencana kelaparan pada masa Khalifah Umar bin Khaththab. Dalam kondisi tersebut, Khalifah Umar menulis surat ke Gubernur Mesir Amru bin Ash yang berisi permintaan bantuan pangan karena Hijaz saat itu sedang mengalami paceklik. Amr bin Ash pun langsung mengirimkan bantuan.
Sejarawan Mesir abad ke-9 Ibnu Abdul Hakam menceritakan, ada kumpulan hewan yang tidak terputus membawa hadiah dari Sungai Nil ke Hijaz. Setelah menerima kiriman itu, Umar ra. mengirim setiap unta dan isi tunggangannya ke rumah-rumah warga. Hal itu terus dilakukan hingga bencana kelaparan dan krisis pangan teratasi.
Sikap Khalifah Umar dan Amru bin Ash merupakan contoh bahwa tidak ada sekat antara Hijaz (negeri Arab) dan Mesir. Di daerah mana pun, memiliki warna kulit apa pun, umat Islam adalah saudara dan wajib ditolong kala butuh bantuan. Mereka juga tidak meminta imbalan materi atas kebaikan yang mereka berikan, melainkan melakukan dengan penuh ikhlas karena Allah.
Semua bisa terealisasi karena saat itu umat Islam ada dalam satu naungan, yakni Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah (Umar bin Khaththab). Oleh karena itu, apabila kita ingin menghentikan krisis seperti saat ini, hanya pada sistem Islam kita dapat berharap. Selain dapat menghapus sekat nasionalisme, Khilafah juga memiliki sistem aturan yang dapat menyelesaikan segala krisis yang ada, termasuk krisis pangan. Wallahualam. [MNews/Gz]

Kapitalisme mencetak manusia individualis