Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Upaya Polri membongkar sindikat jaringan narkoba internasional terbesar di Indonesia patut kita apresiasi. Nama Fredy Pratama sebagai mastermind atau pengendali transaksi bisnis narkoba dalam dan luar negeri, menjadi perbincangan hangat. Kasus ini mengingatkan kita pada terpidana mati gembong narkoba Freddy Budiman. Hingga kini, Fredy Pratama masih menjadi buron.
Dari sekitar 408 laporan yang masuk pada periode 2020—2023, polisi menetapkan total 884 tersangka yang terafiliasi dengan sindikat narkoba Fredy Pratama. Total barang bukti yang disita 10,2 ton sabu-sabu dan jumlah aset yang disita mencapai Rp10,5 triliun.
Bagai patah satu tumbuh seribu, setelah Freddy Budiman, kini muncul Fredy Pratama dalam peredaran gelap narkoba. Mengapa kasus narkoba terus menggurita?
Melibatkan Berbagai Kalangan
Mengutip Kompas (12-9-2023), pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan bahwa perputaran uang terkait sindikat narkoba jaringan internasional Fredy Pratama mencapai Rp51 triliun. Sekretaris Utama PPATK Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan temuan tersebut adalah catatan sejak 2013 sampai September 2023.
BNN mengungkap terdapat 49 jaringan narkotika internasional dan nasional telah menyasar seluruh kalangan desa dan kota di Indonesia. Berdasarkan data 2021, prevalensi pengguna narkoba mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2019, yakni mencapai 4,8 juta orang.
Para pelaku narkoba berasal dari berbagai kalangan. Bahkan, tidak sedikit aparat penegak hukum juga terlibat dalam jaringan narkoba, seperti eks Kasat Narkoba Lampung Selatan yang terjaring sindikat Fredy Pratama. Ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat serta sanksi pidana menantinya di pengadilan.
Dampak Sistem Sekuler Kapitalistik
Gurita narkoba tidak akan pernah hilang selama sistem kehidupan sekuler kapitalistik diterapkan. Ada benang merah antara penerapan sistem sekuler kapitalistik dan menyuburnya sindikat peredaran narkoba. Hal ini terangkum dalam poin-poin berikut.
Pertama, asas sekularisme menjadikan visi misi kehidupan hanya berorientasi materi. Asas ini mendorong individu berperilaku konsumtif dan hedonistis. Ketika kesenangan materi yang dikejar, segala cara dilakukan demi mencapai sesuatu yang disebut kebahagiaan materi.
Di sisi lain, gaya hidup liberal yang menjadi ciri khas sistem ini akan membuat seseorang merasa bebas melakukan apa saja, termasuk memilih jalan yang salah dengan menjadi pengguna, pengedar, bahkan produsen barang haram seperti narkoba.
Narkoba menjadi solusi meraih pundi-pundi uang tatkala kesempitan ekonomi melanda. Narkoba juga kerap menjadi obat penenang ketika keresahan hidup menggejala. Alhasil, setiap tahunnya, banyak bermunculan pecandu dan pengedar narkoba berbeda muka. Indikasi ini bisa kita saksikan dari para pelaku kejahatan narkoba yang berasal dari berbagai kalangan, yakni ibu rumah tangga, pelajar, artis, selebgram, hingga aparat.
Kedua, narkoba menjadi bisnis yang menggiurkan. Narkoba di Indonesia tidak pernah habis karena Indonesia merupakan salah satu negara target utama pasar bisnis narkoba. Sebagaimana prinsip penawaran dan permintaan dalam ekonomi kapitalisme, ketika permintaan barang meningkat, pengadaan stok barang akan meningkat pula.
Dalam kacamata kapitalisme, narkoba adalah barang yang bernilai ekonomi. Alhasil, transaksi gelap narkoba akan terus berlangsung selama permintaan terhadap narkoba meningkat. Peningkatan ini akan selalu beririsan dengan jumlah pengguna, pengedar, dan bandar narkoba.
Ketiga, penegakan hukum dalam upaya memberantas narkoba masih menjadi PR besar. Saat ini, regulasi hukum terkait narkoba berjalan lambat. Kinerja Polri dalam membongkar dan memberantas narkoba memang bagus. Hanya saja, penegakan hukum terhadap pelaku narkoba belum memberikan efek jera.
Contohnya, kebanyakan pengguna narkoba hanya dihukum rehabilitasi tanpa dipidana, padahal pengguna, pengedar, maupun bandar sama-sama melakukan kejahatan. Islam memang mengakui adanya rehabilitasi bagi pengguna, tetapi bukan berarti para pengguna bebas dari sanksi pidana. Inilah bedanya hukum sekuler dengan Islam.
Belum lagi jika bicara HAM terkait vonis mati. Para pejuang HAM menilai bahwa vonis mati tidak mengurangi angka kejahatan narkoba. Menurut mereka, hukuman mati melanggar hak asasi dan memicu aksi balas dendam. Dengan adanya hukuman mati saja, peredaran narkoba masih banyak, lalu apa jadinya jika hukuman mati dihapus dari daftar sanksi hukum di Indonesia? Bisa jadi angka kejahatan akan meningkat lebih tajam.
Di sisi lain, keseriusan pemerintah dalam mencegah perdagangan narkoba antarnegara, terlihat kurang serius. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak jalur laut. Lengahnya negara menjaga perbatasan di jalur laut ini akhirnya membuka jalan bagi para bandar melakukan transaksi gelap narkoba. Para pelaku kerap menyelundupkan narkoba menggunakan pelabuhan “jalur tikus” yang lolos dari pengawasan aparat.
Lantas, bagaimana sindikat peredaran narkoba ini bisa diberantas secara tuntas?
Solusi Islam
Upaya memberantas narkoba harus dilakukan dengan langkah strategis dan fundamental, yakni melalui upaya pencegahan sistemis dan penindakan yang efektif. Begini mekanismenya.
Pertama, pre-emptif, yakni melakukan edukasi fundamental melalui ketakwaan personal dalam lingkungan keluarga dan komunal dalam sosial masyarakat. Untuk mewujudkan ketakwaan ini, sistem pendidikan harus berbasis akidah Islam. Dengan pola asuh dan pendidikan Islam, akan terbentuk kesadaran untuk taat kepada Allah Taala. Dengan ketaatan inilah individu akan menjauhi segala hal yang dilarang dalam Islam, termasuk narkotika.
—
Kedua, preventif, yakni melakukan fungsi pengontrolan dan pengawasan setiap perbuatan dan tempat-tempat yang menjurus pada kemaksiatan dan kejahatan. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting dalam melakukan tabiat amar makruf nahi mungkar. Alhasil, ketika ada indikasi perbuatan individu yang melanggar Islam, masyarakat bisa langsung mengadukan dan melaporkannya ke pihak berwenang setelah sebelumnya menasihati atau mengingatkan individu tersebut.
Upaya preventif lainnya ialah negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pada rakyat. Tidak bisa dimungkiri, munculnya kejahatan narkoba dapat dipicu faktor ekonomi. Jika negara bisa memberikan jaminan kesejahteraan, besar kemungkinan angka kejahatan akan berkurang. Begitu juga dengan lapangan kerja yang tersedia, negara tidak akan membiarkan rakyat berbisnis dengan barang-barang yang diharamkan. Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang halal dan berkeadilan.
—
Ketiga, kuratif, yakni melakukan penindakan berupa sanksi bagi pelanggar. Sistem Islam mengatur sanksi dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu sanksi ta’zir. Hukuman ta’zir adalah sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh kadi (hakim). Sanksi ta’zir bisa berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya.
Pengguna narkoba yang baru berbeda hukumannya dengan pengguna narkoba yang lama. Hukuman itu juga berbeda bagi pengedar narkoba atau bahkan pemilik pabrik narkoba. Takzir dapat sampai pada tingkatan hukuman mati. (Shiddiq al-Jawi, Hukum Seputar Narkoba dalam Fikih Islam).
Khatimah
Sindikat jaringan narkoba tidak akan selesai dengan pidana hukum buatan manusia. Sumber masalah maraknya kejahatan narkotika adalah paradigma salah yang membuahkan kehidupan yang salah arah, yakni penerapan ideologi sekuler kapitalisme. Oleh karena itu, upaya pre-emptif, preventif, dan kuratif akan berjalan efektif manakala sistem yang diterapkan bersandar pada syariat Islam secara kafah. [MNews/Gz]
