Muslimah News, NASIONAL — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah. Usulan itu disampaikan Rycko merespons pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4-9-2023).
Safaruddin menyampaikan informasi ada masjid di wilayah Kalimantan Timur yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Merespons Safaruddin, Rycko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika. Menurutnya, masjid atau tempat ibadah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah.
Kompak Menolak
Usulan Rycko tersebut sontak menuai protes dan penolakan dari berbagai kalangan. Mulai dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily yang menilai wacana itu bakal menyalahi semangat kebebasan beragama yang selama ini sudah dijamin konstitusi.
“Ini sudah kayak zaman penjajahan saja, rumah ibadah dikontrol semuanya oleh pemerintah. Saya kira berlebihan jika tempat ibadah dikontrol pemerintah atau aparat pemerintah,” kata Ace dikutip dari CNN Indonesia (5-9-2023). Ia menilai kontrol yang terlalu kuat dari negara atas kehidupan beragama, berpotensi menjadi paksaan dan terjadi upaya untuk melakukan intervensi terhadap ranah pribadi dalam beragama.
Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga menentang keras usulan ini karena tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi, melainkan lebih mengarah kepada pemerintahan totalitarianisme. Selain itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menolak usul BNPT tersebut. Bahkan, Gultom menganggap wacana tersebut menunjukkan bentuk rasa frustasi pemerintah dalam menangani radikalisme.
Antikritik
Pengamat kebijakan publik Ir. Retno Sukmaningrum, M.T. menegaskan, usulan tersebut mengukuhkan rezim hari ini antikritik dan hipokrit.
“Upaya membungkam sikap kritis terhadap penguasa adalah bentuk hipokrit sistem demokrasi. Kebebasan berpendapat hanyalah isapan jempol. Meski di mulut penguasa mengucapkan tidak masalah dikritik, tetapi cap radikal akan disematkan bagi para penentang,” jelasnya kepada MNews, Rabu (13-9-2023).
Begitu pula, tambahnya, sederet jerat hukum telah siap memberangus siapa pun yang berbeda sikap.
“Hanya para penjilatlah yang menolak mengakui kegagalan penguasa mengelola negeri ini. Padahal bertumpuknya utang setiap tahun, kezaliman, dan kesejahteraan yang makin sulit diraih, menjadi fenomena yang nyata di depan mata. Sikap penguasa yang makin otoriter, justru menunjukkan sikap frustasi mereka mengerem laju kerusakan negeri yang dikelola dengan sistem kapitalisme demokrasi ini,” urainya.
Menurutnya, pengelolaan negeri yang mengikuti maunya para kapitalis, para oligark menjadi konsekuensi logis dari diantarkannya mereka ke puncak-puncak kekuasaan. “Namun, meski di puncak, tetaplah mereka “boneka” yang dimainkan oleh para kapitalis,” ujarnya.
Memasung Ajaran Islam
Retno menyatakan, pengontrolan masjid dengan membatasi khotbah yang disampaikan di tengah masyarakat sama saja dengan memasung ajaran Islam, memilah, dan memilih ajaran yang disukai penguasa.
“Tidak sesuai dengan mau penguasa, dianggap ajaran radikal. Ini sungguh suatu bentuk kelancangan dengan menempatkan ajaran Islam tunduk di bawah hawa nafsu penguasa,” kritiknya.
Apalagi, lanjutnya, yang disampaikan adalah ajaran Islam sebagai kritik kebijakan yang diterapkan oleh penguasa.
“Ini justru wujud kesadaran masyarakat bahwa penguasanya bukanlah malaikat. Layak diingatkan, dikritik, dimuhasabah jika salah dan meleceng dari kebijakan. Itu merupakan tugas rakyat. Sebaliknya, tugas penguasa adalah mendengarkan setiap kritik dan nasihat rakyatnya. Bukan buru-buru mencapnya teroris, radikal, atau membungkam mereka dengan berbagai kebijakan,” tukasnya.
Kehidupan Islam
Retno mengemukakan, dalam Islam, urusan agama termasuk urusan negara. “Islam tidak mengenal sekularisme. Dalam sejarah Islam, di awal Daulah Islam, tegaknya masjid justru menjadi sentral kegiatan pemerintahan, perancangan strategi perang, dan perluasan wilayah Daulah,” ungkapnya.
Oleh karenanya, ia menekankan, bukan hal yang tabu dan menyalahi aturan saat rakyat membahas kebijakan penguasa. “Begitu pula, bukan tindak kriminal saat rakyat mengkritik penguasa, bahkan berhadapan muka sekali pun,” tegasnya.
Ia memisalkan sikap legawa Umar bin Khaththab saat mendapat kritikan dari rakyatnya. “Ini harusnya menjadi contoh para pemimpin negeri ini. Kisah tersebut dimuat dalam kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu karya Prof. Wahbah Zuhaily,” jelasnya.
Kritikan pemuda tersebut, lanjutnya, yakni,
قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ اِتَّقِ الله ياَ عُمَرُ فَقَالَ آخَرُ أَلِمِثْلِ أَمِيْرِ اْلمُؤْمِنِيْنَ يُقَالُ مِثْلُ هَذَا اْلكَلاَمِ فَأَجَابَ عُمَرُ لاَ خَيْرَ فِيْكُمْ إِنْ لَمْ تَقُوْلُوْهَا وَلاَ خَيْرَ فِيَّ إِنْ لَمْ أَسْمَعْهَ
“Seorang laki-laki berkata pada Umar ra., ‘Bertakwalah! Wahai Umar.’ Lalu pemuda lain menyahut, ‘Layakkah ungkapan itu ditujukan pada seorang Amirumukminin (Pemerintah)?’ Dengan bijak Umar menjawab, ‘Tidak ada kebaikan pada diri kalian apabila kalian tidak mengatakannya (kalimattaqwa) dan tidak pula ada kebaikan dalam diriku apabila aku tidak mau mendengarnya (dari kalian).’.”
Retno menyatakan, umat Islam adalah umat mulia yang punya standar tentang kemuliaan dan punya aturan mulia dalam menjalani kehidupan.
“Jika di antara umat Islam masih ada yang berteriak keras dengan kebijakan penguasa hari ini, justru mereka adalah umat yang tengah hidup. Umat yang sadar akan ‘izzah al ‘uzmah mereka. Mereka tidak rida umat Muhamad saw. yang mulia ini diinjak-injak oleh kebijakan yang lahir dari kapitalisme rusak ini,” cetusnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika umat Islam diam dan bungkam saat kezaliman menimpa, berarti mereka rida dengan kehinaan. “Itu bukan karakter seorang muslim. Saatnya mereka disadarkan dan dibangunkan,” tandasnya. [MNews/Ruh]
