Penulis: Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI – Ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam tergusur sebagai buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eco-City. Proyek ini dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, yakni Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.
Penggusuran ini berawal dari rencana pengembangan kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” di daerah itu. Pembangunan ini menjadi fokus pemerintah pusat usai Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Cina akhir Juli lalu. Terlebih lagi adanya komitmen investasi dari perusahaan asal Cina, Xin Yi International Investment Limited.
Sebelumnya, Kawasan ini menjadi proyek strategis nasional dan telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. (Tempo[dot]co).
Laman kepri[dot]nu[dot]or[dot]id menjelaskan bahwa pembangunan Rempang Eco-City juga menggusur 1.835 bangunan di daerah itu. Angka ini merujuk Laporan tentang Percepatan Investasi Pulau Rempang Direktorat Pengelolaan Pertanahan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang terbit pada Oktober 2022.
Dalam laporan itu, tercatat pula 15 titik pengajuan hak pengelolaan lahan (HPL) yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam. Adapun Luas area 15 titik HPL tersebut, yaitu 6.115.450 m² atau seluas 611,5 Ha. Sedangkan hasil ukur yang disetujui seluas 5.675.602 m² atau seluas 567,5 Ha.
Pengembangan kawasan Eco-City tersebut digarap melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Pembangunan itu hendak menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, manufaktur, logistik, dan kawasan pariwisata terintegrasi guna meningkatkan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Selain itu, pembangunan Rempang Eco-City ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080.
Mengorbankan Rakyat
Tentu miris menyaksikan intimidasi aparat saat hendak melakukan pengukuran lahan. Rakyat sendiri tentu punya alasan untuk menolak relokasi. Meski pemerintah berdalih bahwa warga belum memiliki hak legalitas tanah. Namun, jauh sebelumnya, warga telah mengajukan legalitas tanah, tetapi tidak kunjung diberikan.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat, padahal masyarakat telah menempati wilayah tersebut sejak 1834.
Pemerintah juga berdalih bahwa pembangunan Rempang Eco-City merupakan proyek strategi nasional yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaan kritisnya, apakah proyek strategis nasional ini harus mengorbankan rakyat? Melihat latar belakang kasus ini jelas kepada siapa pemerintah berpihak.
Spirit Kapitalisme
Kasus di Pulau Rempang bukanlah kasus pertama. Berdalih proyek strategi nasional dan mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengorbankan rakyat. Jikapun ada relokasi dan ganti rugi, hal demikian hanyalah obat penenang. Untuk jangka panjang proyek-proyek tersebut hanya menguntungkan segelintir orang. Sejatinya, proyek tersebut adalah proyek korporasi.
Harus diakui, jeratan investasi para oligarki sudah sedemikian parah. Terlebih setelah ketuk palu UU Omnibus Law yang menghapus seluruh hambatan masuknya investasi di lapangan. Alhasil, saat pembangunan suatu negara hanya bersandar pada investasi, saat itu pula arah pembangunan ditentukan segelintir orang. Melalui investasi pula, korporasi dengan mudah mendikte kebijakan pemerintah meski harus mengorbankan rakyat.
Pada Juni 2017 lalu, Presiden mengeluarkan Perpres 58/2017 tentang perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Perpres yang mengandung 245 proyek tersebut utamanya mengatur mengenai aspek pembiayaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat terlaksana dengan pembiayaan nonpemerintah.
Pada saat yang sama, Indonesia benar-benar mengandalkan investasi dalam pembangunan. Untuk itu, berbagai produk kebijakan yang memihak investor pun hadir. Ini adalah bukti nyata adanya lingkar kekuasaan yang menghubungkan kepentingan pengusaha dan penguasa. Dengan dalih apa pun, bahkan dengan dalih proyek strategis nasional sekalipun, yang tampak adalah lingkaran oligarki yang mengendalikan satu negara.
Tidak perlu heran sebab ini merupakan realisasi dari prinsip kapitalisme. Dalam sistem inilah, peran negara tereduksi dan beralih pada pemilik modal. Tentu kita tidak menginginkan kisah pilu masyarakat di Pulau Rempang terus berulang.
Oleh karena itu, menghadirkan paradigma pembangunan yang berbasis pada Islam adalah alternatif tunggal. Dengan menelaah secara saksama, akan terlihat komparasi paradigmatik antara sistem Islam dan kapitalisme.
Perspektif Islam
Dalam Islam, prinsip pembangunan tidak tegak atas pilar yang membawa mudarat bagi rakyat sebab prinsip pelayanan pemerintah terhadap rakyat merupakan amanah yang akan Allah hisab kelak. Oleh karenanya, pembangunan terlaksana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat dan dilakukan secara mandiri.
Tidak ada pengalihan peran negara terhadap individu dalam pemerintahan Islam sebab hal tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat. Alhasil, seorang penguasa harus memiliki mentalitas negarawan yang amanah dalam melayani dan mengurus rakyat.
Sistem yang diadopsi tentu tidak kalah pentingnya karena seluruh kebijakan berpijak pada konsep-konsep pemikiran yang lahir dari sistem tersebut. Jika dalam kapitalisme negara abai dan perannya beralih pada pemodal adalah perkara pasti, dalam Islam sungguh berbeda.
Dalam Islam, negara berperan utuh dalam mengurus seluruh kemaslahatan rakyat, termasuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang negara lakukan bukan hanya berpijak pada upaya mewujudkan kemaslahatan rakyat, tetapi juga berpijak pada prinsip politis. Maksudnya, pembangunan negara bertujuan untuk menunjukkan ketinggian Islam dan syariatnya sekaligus.
Pembangunan-pembangunan yang pemerintah Islam lakukan pada masa kejayaan Islam berpijak pada prinsip yang kukuh bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Inilah spirit yang dapat kita jejaki pada berbagai bangunan peninggalan peradaban Islam. Keindahan bangunan serta fungsinya merupakan mahakarya yang tidak hanya lahir dari penguasaan terhadap ilmu arsitek, tetapi juga spirit Islam yang begitu dalam.
Jika hari ini negara berfokus membangun proyek strategis nasional dengan label kota wisata, eco-city, green city, atau apa pun itu, pada masa peradaban Islam pun sudah ada kota-kota megah yang ramah lingkungan dan rakyat merasakan kemaslahatan pembangunan tersebut.
Melalui pendanaan baitulmal, proyek pembangunan berjalan secara mandiri. Negara akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap yakni fai’, ganimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Juga pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, serta pemasukan dari hak milik negara berupa usyur, khumus, rikaz, dan tambang. Jika kas baitulmal kosong, negara dapat memobilisasi pengumpulan dana dari kalangan orang kaya (aghniyah).
Negara tidak boleh membuka celah masuknya investasi di sektor yang terkategori kepemilikan umum. kepemilikan umum sepenuhnya diatur oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta, baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi.
Kontras dengan realitas hari ini, negara justru membangun dengan mengandalkan pembiayaannya dari investasi. Alhasil, kendali kebijakan ada pada segelintir orang. Selama sistem kapitalisme masih eksis, keberpihakan pemerintah jelas bukan pada rakyat. Masih betah dengan sistem ini? [MNews/Gz]
