Pepesan Kosong Perjuangan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Pepesan Kosong Perjuangan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Pada 28-9-2023, MA mengabulkan permohonan uji materiil atas regulasi KPU yang mengatur cara perhitungan kuota minimal calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2024 mendatang. Adapun pemohon dalam perkara ini adalah Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan. (Republika, 29-8-2023).

Aliansi tersebut meminta agar Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dinyatakan bertentangan dengan Pasal 245 UU Pemilu dan UU Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pasal 245 UU Pemilu mengatur bahwa bakal caleg yang diajukan parpol untuk setiap dapil harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Namun, pada Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 yang mengatur cara menghitung kuota minimal 30% caleg perempuan, malah membuat jumlah bekal caleg perempuan tidak akan mencapai 30%.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, apabila hasil penghitungan menghasilkan angka di belakang koma tidak mencapai (lima), akan dilakukan pembulatan ke bawah. Kondisi ini kemudian dianggap menjadikan jumlah bakal caleg perempuan tidak mencapai 30%.

Kuota Perempuan, Solusi?

Menurut para aktivis gender, banyaknya perempuan di parlemen merupakan kemenangan politik. Makin banyak perempuan yang terlibat di parlemen, makin tinggi peluang berubahnya nasib perempuan yang kini kian nelangsa dan penuh diskriminatif.

Pertanyaannya, mengapa sedari awal diberlakukannya aturan kuota 30% perempuan, yakni 2003, hingga saat ini nasib perempuan masih saja terpuruk? Artinya, sudah hampir 20 tahun kebijakan ini diberlakukan, tetapi nihil dari hasil.

Lihat saja, upah perempuan masih saja diskriminatif. Angka kekerasan terhadap perempuan malah makin naik setiap tahunnya. Eksploitasi perempuan pun kian marak saja. Bahkan, publik disodorkan sosok-sosok perempuan yang alih-alih memperjuangkan nasib kaumnya, mereka malah asyik korupsi. Lantas, apakah dengan menambah jumlah perempuan di parlemen, berbagai persoalan perempuan bisa selesai?

Pepesan Kosong Perjuangan

Mari kita telisik kiprah perempuan di parlemen yang justru kerap membuat gaduh. Ketua DPR Puan Maharani, misalnya, dianggap publik tidak pro rakyat sebab banyak kebijakan yang ia tetapkan di tengah penolakan rakyat. Contohnya UU Omnibus Law Cipta Kerja, ia ketok justru saat berlangsungnya demonstrasi rakyat berjilid-jilid.

Oleh sebab itu, sebesar apa pun kuota perempuan di parlemen, tidak akan pernah bisa mengubah nasib perempuan, apalagi seluruh rakyat. Ini karena pegiat gender gagal melihat akar permasalahan yang terjadi pada persoalan perempuan.

Pegiat gender memahami bahwa keterpurukan perempuan diakibatkan oleh kurangnya keterlibatan perempuan di ranah publik. Namun, mereka lupa, yang terzalimi oleh kebijakan hari ini bukan hanya kaum perempuan, melainkan juga kaum laki-laki. Lihatlah betapa regulasi saat ini menjadikan para pekerja bagai kuda, bekerja tanpa henti dengan upah yang minim.

Keterpurukan ekonomi juga bukan hanya dialami kaum perempuan. Persoalan yang menimpa perempuan pun bisa jadi akibat dari nelangsanya nasib laki-laki, misalnya KDRT yang sebagian besar akibat permasalahan ekonomi. Andai saja laki-laki bisa menghidupi keluarganya, istri dan anak-anaknya hidup dengan layak, persoalan ini tentu tidak akan banyak terjadi.

Dengan demikian, solusi keterpurukan perempuan akibat persoalan ini bukanlah dengan mengeluarkan perempuan dari rumah. Justru yang demikian hanya akan melahirkan berbagai persoalan baru, seperti tingginya angka kenakalan remaja akibat alpanya orang tua dari pengasuhan.

Wajar juga jika perjuangan para pegiat gender yang terus berupaya menambah kuota perempuan dalam parlemen disebut sekadar pepesan kosong. Seberapa pun jumlah perempuan di parlemen, tidak akan bisa mengubah nasib perempuan dan laki-laki. Ini karena akar persoalannya bukan pada ketaksetaraan, melainkan pada penerapan sistem politiknya yang sekuler.

Demokrasi, Akar Persoalan

Jika kita menelisik lebih dalam, akar persoalannya terletak pada penerapan sistem sekuler demokrasi. Pertama, asas demokrasi yang sekuler menjadikan hukum yang diterapkan dalam pemerintahan tidak sesuai dengan hukum Allah Taala. Ayat-ayat konstitusi ada di atas ayat-ayat suci Al-Qur’an. Dari sinilah awal musibah manusia karena ayat-ayat konstitusi adalah buatan akal manusia yang lemah sehingga akan penuh kecacatan.

Seperti kebijakan larangan sekolah mewajibkan seragam muslimah kepada murid-muridnya. Bukankah ini akan menjadikan para muslimah bebas untuk membuka auratnya Salah satu pemicu kejahatan terjadi notabene berawal dari aurat perempuan. Bukankah ini pula yang akan memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan?

Kedua, kontestasi sistem demokrasi yang mahal akan melahirkan politik transaksional. Kondisi ini akan berkonsekuensi keterlibatan para cukong politik dan menjadi jalan para pengusaha untuk bisa menyetir kebijakan penguasa. Dalam demokrasi, siapa yang memiliki uang, ialah yang akan menang. Bukankah ini pun akan menjadi jalan lahirnya regulasi yang tidak pro rakyat? pAkhirnya, baik laki-laki maupun perempuan, akan hidup kian nelangsa.

Selain itu, kiprah perempuan di parlemen terlihat seolah hanya “pemanis”. Buktinya jarang kita temui suara lantang anggota dewan yang perempuan dalam membela kaumnya. Belum lagi melihat fenomena banyaknya artis perempuan yang direkrut parpol, seakan perempuan diposisikan hanya sebagai pendulang suara. Bukankah ini pun bentuk eksploitasi nyata pada perempuan?

Demokrasi juga tidak bersungguh-sungguh ingin meninggikan derajat perempuan. Demokrasi hanya menjadikan perempuan sebagai alat untuk memuluskan kepentingan segelintir elite. Kebanyakan dari anggota parlemen, baik laki-laki ataupun perempuan, hanya sibuk memenuhi tuntutan para pemilik modal dan oligarki.

Islam sebagai Solusi

Melihat akar persoalan keterpurukan umat manusia yang terletak pada penerapan sistem demokrasi, sudah selayaknya kita mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam. Pertama, sistem pemerintahan Islam berlandaskan pada akidah Islam. Akidah ini menuntut penerapan Islam secara kafah sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah.

Jika sudah bersumber dari Allah Swt. sang pembuat alam semesta, umat akan hidup dengan penuh berkah-Nya. Umat akan sejahtera, baik laki-laki dan perempuan akan tercukupi kebutuhannya. Ini karena negara hadir secara totalitas dalam mengurusi urusan umat.

Kedua, Islam memiliki cara pandang yang khas terhadap perempuan. Ide kesetaraan hanyalah kedok peradaban Barat dalam menutupi ketakmampuannya dalam menyelesaikan persoalan perempuan. Barat menjadikan perempuan sebatas faktor produksi yang bisa kapan saja dieksploitasi.

Sebaliknya Islam, memuliakan perempuan dengan segala potensinya. Dari sisi kemanusiaan, perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama, hanya ketakwaanyalah yang membedakan derajat mereka. Alhasil, perempuan dan laki-laki akan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebajikan.

Adapun pembagian peran laki-laki sebagai qawammah (pemimpin rumah tangga) dan perempuan sebagai ummun wa rabbatul baiti, sejatinya pembagian peran ini bukan sedang mendiskreditkan perempuan. Sebaliknya, Allah Swt. menginginkan ada ta’awun (kerja sama) antara keduanya agar terciptanya kemaslahatan.

Seorang ayah yang bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ibu akan benar-benar menjalankan perannya sebagai ibu dan manajer rumah tangga sehingga ia akan menjadikan rumahnya sebagai tempat ternyaman bagi para penghuninya. Lahirlah dari sana generasi yang kenyang akan kasih sayang dan mantap imannya tersebab ibunya menjadi madrasatul ula bagi anak-anak mereka.

Begitu pun di ranah publik. Perempuan bukan tidak boleh berkiprah, justru ada banyak kewajiban yang menghendaki perempuan terjun ke publik, seperti berdakwah dan thalabul ilmi, termasuk berpolitik. Hanya saja, ada batasan dalam kiprah perempuan di politik, yakni larangan perempuan menjadi penguasa.

Khatimah

Sungguh, perjuangan keterwakilan perempuan bukan solusi atas keterpurukan perempuan. Penerapan sistem demokrasilah yang menjadikan kehidupan umat, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi makin nelangsa. Alhasil, menerapkan sistem kehidupan Islam menjadi urgen untuk diperjuangkan agar kehidupan umat kembali penuh keberkahan. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Pepesan Kosong Perjuangan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”

  1. Stop segala bentuk eksploitasi perempuan meski berkedok pemberdayaan sekalipun. Pempuan hanya dimuliakan dalam sistem islam kaffah!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *