Kemiskinan Ekstrem Melanda Asia Pasifik, Problem Menahun Sistem Kapitalisme

Kemiskinan Ekstrem Melanda Asia Pasifik, Problem Menahun Sistem Kapitalisme

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Jika ditanya,”Mau hidup miskin atau berkecukupan?” Semua manusia di muka bumi ini pasti inginnya hidup sejahtera. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi problem menahun dalam sistem kapitalisme global. Pandemi Covid-19 memang sudah berlalu, tetapi dampaknya luar biasa bagi kehidupan manusia. Salah satunya ialah angka kemiskinan yang makin menganga.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan ada 155,2 juta orang di negara berkembang di Asia Pasifik, atau 3,9% populasi kawasan, hidup dalam kemiskinan ekstrem. Pemicunya ialah peningkatan krisis biaya hidup akibat lonjakan inflasi yang terjadi tahun lalu, serta penyebaran pandemi Covid-19 dalam tiga tahun terakhir. ADB mendefinisikan masyarakat hidup dengan kemiskinan ekstrem jika pendapatan kurang dari US$2,15 (setara Rp32 ribu) per hari atau sekitar kurang dari Rp1 juta per bulan.

Jurang Kemiskinan

Mirisnya, di tengah kemiskinan ekstrem tersebut, populasi ultra-high net worth (UHNW) atau individu berpenghasilan sangat tinggi di kawasan Asia Pasifik justru mengalami pertumbuhan hampir 51% selama periode 2017—2022.

Edisi terbaru The Wealth Report (segmen Wealth Sizing Model) dari Knight Frank menunjukkan bahwa Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki pertumbuhan UHNW tercepat di Asia, yakni sebesar 7—9%. Jadilah Indonesia tercatat sebagai salah satu “pabrik crazy rich” terbesar di dunia.

Inilah di antara fakta jurang kemiskinan. Istilah “yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin” seakan menjadi rumus paten dalam penerapan kapitalisme di berbagai negara. Lihat saja, para konglomerat hartanya kian bertambah meski masa pandemi, tatkala kehidupan ekonomi masyarakat bawah justru terancam gulung tikar. Yang punya uang dengan mudah memenuhi kebutuhannya, bahkan menguasai pasar dan perdagangan. Sementara itu, yang tidak punya uang kesulitan menghadapi kondisi ekonomi yang bergerak fluktuatif, terutama jika terjadi inflasi.

Sebagai contoh, penduduk miskin adalah kelompok paling terdampak dari kenaikan harga barang. Pasalnya, mereka kehilangan kemampuan dalam membeli kebutuhan pokok, seperti makanan dan bahan bakar, karena harganya makin mahal. Kenaikan harga barang juga menghilangkan kemampuan masyarakat miskin untuk menabung, membayar layanan kesehatan, dan lainnya.

Kepala Ekonom ADB Albert Park pun mengimbau agar pemerintah di Asia memperkuat jaring pengaman sosial kepada penduduk miskin dengan bantuan yang dibutuhkan. Namun, cukupkah mengatasi kemiskinan dengan skema aneka bantuan sosial? Pada faktanya, bantuan sosial tidak mampu mengatasi kemiskinan yang disebabkan persoalan fundamental hari ini, yakni penerapan sistem kapitalisme.

Standar Kemiskinan

Kemiskinan adalah fakta yang jika dilihat dari sudut mana saja harusnya memiliki pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Sayangnya, sistem kapitalisme memiliki gambaran kemiskinan yang berbeda-beda. Kapitalisme memandang kemiskinan sebagai ketakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang/jasa secara mutlak. Akibatnya, standar kemiskinan ala kapitalisme tidak memiliki batasan baku yang akhirnya standar kemiskinan berbeda-beda di berbagai negara.

Standar kemiskinan dihitung dengan angka tanpa memperhatikan fakta yang sebenarnya. Garis kemiskinan seperti ini juga berpeluang berubah-ubah sesuai kepentingan yang berkuasa. Dengan perubahan standar kemiskinan, para penguasa bisa mengeklaim angka kemiskinan menurun dan akan dianggap sebagai pemimpin yang sukses mengentaskan kemiskinan.

Mekanisme Islam

Tolok ukur kapitalisme jelas berbeda jauh dengan sistem Islam. Tolok ukur kemiskinan diukur dari sejauh mana seseorang memenuhi kebutuhan primernya berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan orang fakir sebagai orang yang punya harta (uang), tetapi tidak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tidak punya harta (uang), sekaligus tidak punya penghasilan. (Nizhamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 236, Darul Ummah-Beirut).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan primer rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Alhasil, negara harus benar-benar memastikan pemenuhan kebutuhan setiap individu rakyatnya. Masalah kemiskinan diuraikan dengan memenuhi segala kebutuhan dasar rakyat.

Di antara mekanisme Islam menyelesaikan problem kemiskinan adalah sebagai berikut.

Pertama, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan primer. Namun, bukan berarti negara membagikan secara gratis makanan, pakaian, atau rumah kepada rakyat setiap saat, hingga terbayang rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Maksud dari jaminan tersebut adalah diwujudkan dengan pengaturan serta mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan.

(1) Islam mewajibkan laki-laki menafkahi diri dan keluarganya. Allah Taala berfirman, “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.” (QS Al-Baqarah [2]: 233).

(2) Mewajibkan kerabat dekat untuk membantunya. Jika kepala keluarga terhalang mencari nafkah, seperti meninggal, cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usia lanjut, dsb., kewajiban nafkah dibebankan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah.

(3) Mewajibkan negara membantu rakyat miskin. Jika seseorang tidak memiliki kerabat atau memiliki kerabat, tetapi hidupnya pas-pasan. Alhasil, pihak yang berkewajiban memberinya nafkah adalah baitulmal (kas negara). Dengan kata lain, negara berkewajiban memenuhi kebutuhannya.

(4) Mewajibkan kaum muslim membantu rakyat miskin. Jika kas negara kosong, kewajiban nafkah beralih ke kaum muslim secara kolektif. Allah Taala berfirman, “Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian.” (QS Adz-Dzariyat [51]: 19).

—
Kedua, pembagian kepemilikan secara benar. Ada tiga aspek kepemilikan dalam Islam yaitu, individu, umum, dan negara. Kepemilikan individu memungkinkan siapa pun mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dibolehkan Islam. Adapun kepemilikan umum, dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, yaitu bisa berupa harga murah bahkan gratis.

Pembagian ini sangat penting agar tidak terjadi dominasi ekonomi, yakni pihak yang kuat menindas yang lemah lantaran harta milik umum dikuasai individu atau korporasi. Semisal, penguasaan individu atau swasta atas barang tambang, gas, minyak bumi, kehutanan, sumber daya air, jalan umum, pelabuhan, bandara, dan sebagainya yang menjadikan ekonomi mereka kuat, meluas, hingga mendominasi kekayaan.

Harta milik umum adalah berupa barang tambang, minyak, sungai, danau, hutan, jalan umum, listrik, dsb. Negara wajib mengelola harta jenis ini secara mandiri dan tidak boleh diserahkan pada swasta, individu, ataupun asing. Hasil pengelolaannya bisa dikembalikan pada rakyat untuk memenuhi hajat publik mereka.

—
Ketiga, distribusi kekayaan yang merata. Negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Misalnya, negara memberikan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu untuk mengelolanya. Setiap individu berhak menghidupkan tanah mati dengan menggarapnya; yang dengan cara itu ia berhak memilikinya (dengan peran negara). Negara juga berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut.

Semua itu menggambarkan betapa syariat Islam menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas SDA dan SDM, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan.

—
Keempat, pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor riil, bukan nonrill. Mengapa kapitalisme sangat rapuh dan rentan krisis? Ini karena ia ditopang ekonomi nonriil, seperti jual beli saham, sekuritas, obligasi, dsb. Sistem ini juga berjalan dengan transaksi ribawi, seperti utang-piutang berbasis bunga melalui sistem perbankannya. Dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi di sektor riil, krisis ekonomi tidak akan terulang.

Khatimah

Kemiskinan yang melanda kawasan Asia Pasiifik adalah dampak penerapan ideologi kapitalisme global. Kapitalisme mengakibatkan kemiskinan tersistem yang berdampak meluas pada kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam Islam, kemiskinan sangat minim terjadi, itu pun sifatnya individual. Ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme menyengsarakan masyarakat secara komunal.

Masihkah kita berharap pada sistem rapuh semacam kapitalisme? Sudah saatnya beralih pada solusi alternatif yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia, yakni sistem Islam secara kafah. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *