Rungkad! Demi Demokrasi, Pengusutan Korupsi Dipaksa Berhenti

Rungkad! Demi Demokrasi, Pengusutan Korupsi Dipaksa Berhenti

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Sungguh aneh, kebijakan pemerintah makin tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan memo yang berisi instruksi kepada seluruh jajaran intelijen dan penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung agar menunda pengusutan kasus korupsi yang menyeret kandidat yang akan maju dalam Pemilu 2024.

Ia mengarahkan agar laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden dihentikan sampai Pemilu 2024 berakhir. Demikian juga dengan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif.

Ia beralasan bahwa perlu mengantisipasi keberadaan indikasi terselubung yang bersifat kampanye hitam sehingga dapat menghambat terciptanya pemilu yang sesuai prinsip dan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menghindari politisasi proses hukum, ia meminta agar jajaran Tindak Pidana Khusus dan Bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu. (Katadata, 31-8-2023).

Serius Memberantas Korupsi?

Instruksi Jaksa Agung ini sungguh mencederai komitmen pemberantasan korupsi. Demi kelancaran pelaksanaan pemilu, orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi tidak bisa diusut, padahal korupsi merupakan salah satu masalah utama di negeri ini.

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sangat rendah. Pada 2022, skor IPK Indonesia hanya 34 dan berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini merosot 4 poin dari tahun sebelumnya dengan skor 38. Dengan kondisi yang demikian mengenaskan, seharusnya pemerintah lebih serius memberantas korupsi, bukan malah menghalang-halangi pengusutan kasus korupsi. Sebenarnya, pemerintah serius apa tidak untuk memberantas korupsi?

Adapun terkait alasan mencegah kampanye hitam, jika memang pada akhirnya banyak calon peserta pemilu yang dilaporkan terindikasi melakukan korupsi, kita harus legawa bahwa itulah wajah demokrasi di negara ini. Berarti ternyata memang banyak penyelenggara negara yang melakukan korupsi. Toh pihak yang mengadukan pasti punya bukti atas kasus yang ia adukan, bukan asal tuduh.

Jika pihak yang mengadukan dugaan korupsi dihalang-halangi, publik akan curiga, jangan-jangan ada tendensi untuk melindungi orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi. Jika dugaan tersebut benar, artinya hukum kalah di hadapan kepentingan politik. Hal ini membuktikan ilusi tegaknya pemberantasan korupsi dalam sistem demokrasi.

Sistem yang Salah

Kondisi tersebut jelas merupakan tamparan bagi kita. Demokrasi yang berpuluh-puluh tahun diterapkan di Indonesia ternyata gagal mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi. Justru seiring dengan makin “dalamnya” penerapan demokrasi, korupsi makin parah. Saat ini korupsi bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia sehingga hampir-hampir tidak ada sektor yang bebas dari rasuah. Ini adalah realitas yang harus menjadi autokritik bagi Indonesia.

Kita harus menyadari bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang salah sehingga menghasilkan kerusakan. Jika demokrasi adalah sistem yang sahih, seharusnya menghasilkan pemerintahan yang bersih.

Intervensi yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap pengusutan kasus korupsi justru menyalahi prinsip equality before the law (kesetaraan di depan hukum). Seharusnya setiap orang, apa pun kedudukan dan latar belakangnya, posisinya sama di depan hukum.

Semua yang menuduh hendaknya menunjukkan bukti dan semua yang dituduh hendaknya menghadapi proses hukum dengan taat, sedangkan pengadilan hendaknya mengadili dengan adil. Tidak boleh ada privilese bagi siapa pun di hadapan hukum.

Dengan penegakan hukum yang adil, kejahatan korupsi bisa diputuskan. Namun, jika belum apa-apa sudah ada perlindungan bagi orang yang terindikasi korupsi oleh negara, bukankah nanti hasil dari pemilu adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin korup?

Jika mayoritas pemimpin yang terpilih ternyata korup, mau jadi apa negeri ini? Rungkad! Alias hancur. Inilah yang akan terjadi. Justru para “tikus berdasi” akan mendominasi negara, membuat aturan yang menguntungkan dirinya dan merampok uang negara hingga kekenyangan. Sementara itu, rakyat menangis pilu di tengah kubangan kemelaratan karena uang negara yang seharusnya untuk menyejahterakan mereka ternyata “dimakan” koruptor. Sungguh menyedihkan.

Islam Tegas Memberantas Korupsi

Islam memosisikan korupsi sebagai keharaman. Allah Taala berfirman di dalam QS Ali Imran: 161,

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

“Barang siapa berbuat ghulul, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

Imam An-Nasafi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang disebut melakukan ghulul apabila mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, segala bentuk pengambilan dan penyimpangan harta, seperti korupsi, suap, dan manipulasi adalah termasuk perbuatan ghulul.

Dalam sistem Islam, pelaku korupsi akan diberi sanksi tegas. Khilafah akan memberlakukan tiga hal pada pelaku korupsi, yaitu penyiaran di depan publik, pemiskinan dengan menyita harta hasil korupsi, dan sanksi takzir. Takzir ini ditentukan oleh khalifah atau yang mewakilinya, seperti wali dan kadi; bisa berupa penjara, pengasingan, hingga hukuman mati.

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Bahkan Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya!”

Inilah ketegasan Islam dalam menegakkan hukum. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memerintahkan untuk menyita keuntungan dari ternak unta putranya yang digembalakan di padang rumput milik negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menyita harta para pejabat yang diduga hasil ghulul.

Adapun pemilihan khalifah dan penguasa lainnya di dalam Khilafah mensyaratkan sifat adil. Ulama menjelaskan makna adil sebagai berikut, “Adapun maksud adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru‘ah (kehormatan).” (Al-Musthafa al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji ‘ala Madzhabil Imam Asy-Syafi‘i).

Aplikasi sifat adil yang menjadi syarat penguasa tersebut adalah ia bersih dari korupsi. Dengan demikian, penguasa di dalam Islam dijamin merupakan orang-orang yang bersih.

Pejabat dan pegawai di dalam Islam juga senantiasa diawasi perubahan jumlah hartanya. Jika ada kenaikan yang tidak wajar, ia akan diminta membuktikan sumber harta tersebut. Selain pengawasan oleh Khalifah, pengawasan terhadap harta pejabat juga dilakukan oleh Mahkamah Mazhalim dan Majelis Umat yang merupakan representasi rakyat.

Demikianlah sistem Islam memiliki mekanisme yang berlapis-lapis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semuanya berpijak pada asas akidah Islam yang sahih sehingga setiap individu memiliki kesadaran untuk taat pada syariat. Hasilnya adalah ketakwaan kolektif di tengah masyarakat sehingga terwujudlah budaya jujur dan amanah, bukan budaya korupsi. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *