Muslimah News, NASIONAL — Pemprov Jawa Barat melakukan penelitian yang berpusat pada anak dan didasarkan pada anak. Penelitian ini disusun oleh UNICEF bersama The SMERU Research Institute (SMERU) dan Universitas Islam Bandung (Unisba) di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN) /Bappenas.
Hasil studi penelitian itu memiliki peran penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan anak demi meningkatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, Kemen PPN/Bappenas bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat, SMERU, dan UNICEF pada 10 Agustus 2023 meluncurkan hasil studi terkait kesejahteraan anak dengan tema “Atensi Pemerintah Pusat serta Komitmen Pemerintah Jawa Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak secara Holistik”.
Keliru
Pengamat politik dan generasi Endiyah Puji Tristanti menilai, penelitian ini keliru. “Rilis yang dikeluarkan UNICEF Indonesia pada 10 Agustus 2023 melalui situs resminya penting untuk dikritisi apabila dikaitkan dengan momentum bangsa ini yang hendak merayakan kemerdekaan. Juga penting direspons mengingat ada upaya penguatan perspektif yang keliru terkait kebijakan negara untuk pemenuhan hak-hak anak,” ungkapnya kepada redaksi MNews pada Selasa (15-8-2023).
Terkait dengan semangat menjaga kemerdekaan bangsa dan negara, lanjutnya, penelitian UNICEF bersama SMERU di bawah koordinasi Bappenas itu menampakkan hal yang kontraproduktif. “Indonesia telah merdeka secara fisik selama 78 tahun, sayangnya Indonesia belum mandiri secara ideologi, konsepsi politik, dan sistemnya,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, harus lebih tahu kondisi kesejahteraan, kebutuhan, dan problem anak Indonesia. “Sehingga mudah bagi pemerintah membuat studi kebijakan dan program tanpa ketergantungan pada lembaga asing,” tegasnya.
Urusan dalam negeri, terangnya, menjadi urusan rumah tangga pribadi. “Mengapa mempersilahkan orang lain turut campur bahkan mendikte kita untuk menyelesaikan masalah? Ini kebiasaan buruk yang bisa membahayakan rumah tangga,” ujarnya memperingatkan.
Hanya Respons
Endiyah menguraikan, organisasi dana PBB untuk anak-anak ini muncul sebagai respons atas Perang Dunia II yang berdampak pada krisis pangan dan medis. “Lalu berkembang melakukan pendampingan dan menyuarakan hak anak-anak. Sekitar tahun 80-an bersama Komisi Hak Asasi Manusia PBB menyusun Konvensi Hak Anak,” imbuhnya.
Namun, sesalnya, bantuan dana PBB kepada berbagai negara melalui UNICEF tidak bebas syarat. “Negara penerima dana wajib mengambil resep penyelesaian problem anak di negaranya sesuai arahan global dan wajib melaporkan kinerja dan capaian-capaiannya,” jelasnya.
Sangat Bahaya
Syarat ini, terang Endiyah, sangat berbahaya. “Setiap apa yang yang terjadi di negara kita tentang anak-anak kita dalam monitoring global. Kemudian, negara menjadi tunduk dan terikat bagaimana mengasuh generasi bangsa ini dengan cara mereka,” paparnya.
Bahaya berikutnya, urainya, adalah soal perspektif memandang problem anak dan solusinya dalam perspektif demokrasi untuk penguatan HAM. “Goals-nya bukan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan terbaik bagi kebutuhan anak. Itulah sebabnya sampai hari ini problematika anak Indonesia tidak pernah selesai,” ulasnya.
Partisipasi anak, paparnya, dengan mengakomodasi sudut pandang anak untuk memahami kepentingan anak pada pembuatan kebijakan dinarasikan sebagai kunci penting pada saat negara membuat kebijakan terkait anak. “Misalnya, anak berkebutuhan khusus adalah kelompok rentan yang sering luput dari perhatian pembuat kebijakan. Maka mereka butuh ditanya apa kebutuhannya dan apa yang bisa membahagiakannya,” lanjutnya.
Jadi, ungkapnya, anak-anak sebagai manusia yang belum dewasa yang seharusnya dalam pengasuhan dan pembimbingan diberi porsi untuk memberikan masukan-masukan kepada negara bagaimana mereka hendaknya diperlakukan. “Ini jelas perspektif yang keliru. Perspektif demokrasi dan HAM ini kacau dan bertentangan dengan Islam,” tegasnya.
Ini akan menambah beban anak, tekannya, justru bukan mengangkat beban anak.
“Anak-anak tidak boleh dibebani untuk merisaukan apa yang menjadi haknya. Misal, anak berkebutuhan khusus butuh sarana pendidikan terbaik, tanpa repot bertanya apakah mereka butuh, maka negara wajib memahami dan menyediakan,” terangnya.
Merdeka Hakiki
Endiyah menjelaskan negara yang independen atau merdeka secara hakiki adalah negara yang tunduk pada perintah dan larangan Allah Taala.
“Ini karena merdeka, hakikinya adalah kondisi seorang hamba membebaskan diri dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Tuhannya manusia,” tambanya.
Nah, ujarnya, belum merdeka namanya kalau pemerintah Indonesia manut dan nurut dengan arahan PBB yang itu kumpulan manusia, tetapi enggan mengikuti ketentuan syariat Islam yang berasal dari Allah Taala.
“Dalam perspektif Islam, negara dalam hal ini penguasa adalah pihak penanggung jawab urusan rakyatnya. Kebutuhan dan problem anak termasuk prioritas yang wajib negara memenuhinya dan memberikan solusi komprehensif sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Islam,” urainya.
Apabila kebutuhan anak tidak terpenuhi, lanjutnya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah pihak yang mengurusi mereka. “Pertama, jika terkait kebutuhan dasar (papan, sandang dan pangan) orang tuanya yang bertanggung jawab, berikutnya karib kerabat,” tuturnya.
Kedua, imbuhnya, apabila pihak pertama tidak mampu maka negara lalu kaum muslim yang harus menanggungnya. “Sedangkan terkait kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan menjadi tanggung jawab negara memenuhinya sejak pertama, tidak dibebankan kepada keluarga,” terangnya.
Adapun ketenangan dan kebahagiaan, jelasnya, adalah kondisi setelah kebutuhan anak terpenuhi sesuai ketetapan syariat.
“Alhasil, kebutuhan saat ini ya adanya kepemimpinan yang bisa mengurusi dan melindungi anak-anak, juga sistem aturan yang mampu memberikan jaminan kesejahteraan anak secara premium, bukan seadanya,” tuturnya.
Sejarah mencatat, tegasnya, sistem Khilafah saja yang mampu menyejahterakan dan membahagiakan anak bukan demokrasi seperti saat ini. [MNews/Hen]
