Penulis: Dr. Rini Syafri
Muslimah News, FOKUS — Agustus tahun ini adalah pencanangan tahun ke-32 pekan ASI sedunia, World Breastfeeding Week (WBW). Program WBW merupakan upaya kapitalisme menutupi aibnya atas perampasan hak ASI ratusan juta anak di berbagai penjuru dunia dan puluhan juta anak di negeri ini.
Tragisnya, upaya preventif ala kapitalisme ini dilangsungkan di tengah kerusakan kesehatan puluhan juta anak yang begitu masif. Kondisi ini terlihat dari beban gizi ganda sebagai pemicu berbagai penyakit degeneratif dan infeksi mematikan. Banyak riset membuktikan bahwa buruknya pemenuhan hak ASI menjadi salah satu faktor pemicu penting.[1],[2],[3]
Spirit Kapitalisme
Apabila ditelisik, spirit kapitalisme pada agenda WBW begitu kuat, khususnya pandangan bahwa perempuan adalah komoditas untuk dieksploitasi dan dipekerjakan. Tuntutan bekerja bagi perempuan adalah yang pertama dan utama, sedangkan perkara fungsinya sebagai ibu dan hak ASI anak adalah perkara kesekian.
Ini tecermin dari tema yang diusung secara global oleh PBB dalam peringatan pekan ASI tahun ini, yakni “Let’s make breastfeeding and work, work!”.[4] Sejalan dengan tema global ini, di Indonesia diusung tema “Dukung Ibu Bekerja Terus Menyusui”.[5]
Sungguh ironis, ibu sebagai pekerja menjadi sebuah keharusan kendati terbukti terjadi penurunan pemberian hak ASI eksklusif ketika kembali bekerja. Ini tampak dari pernyataan Direktur Jenderal WHO dan Direktur Eksekutif UNICEF dan dimuat di situs resmi UN.
Dinyatakan, “Supportive workplaces are key. Evidence shows that while breastfeeding rates drop significantly for women when they return to work, that negative impact can be reversed when workplaces facilitate mothers to continue to breastfeed their babies.” (Tempat kerja yang mendukung adalah kuncinya. Bukti menunjukkan bahwa ketika tingkat menyusui turun secara signifikan bagi perempuan ketika mereka kembali bekerja, dampak negatif itu dapat dibalik ketika tempat kerja memfasilitasi para ibu untuk terus menyusui bayinya.).
Dalam programnya, WBW menuntut agar dunia kerja memberikan cuti melahirkan hingga enam bulan, serta ketersediaan fasilitas laktasi dan fasilitas khusus bagi ibu di tempat kerja. Namun, alasan mereka agar para ibu bisa menjalankan fungsi keibuannya untuk memenuhi hak ASI setiap anak, tidaklah sesuai fakta dan hanya kamuflase dari sebuah tujuan yang jahat.
Lonceng Kematian
Tercatat cakupan ASI eksklusif Indonesia pada 2022 hanya 67,96%. Angka ini turun dibandingkan 2021 (69,7%).[6] Di tingkat global, tidak sampai setengah bayi yang diberikan haknya terhadap ASI eksklusif.[7] Tentu angkanya jauh lebih kecil untuk masa penyusuan dua tahun secara berkualitas.
PBB menyatakan bahwa program Exclusive Breast Feeding (EBF) global telah sukses. Mereka mengeklaim bahwa selama satu dekade terakhir telah terjadi peningkatan prevalensi EBF 10% sehingga di tingkat global cakupan ASI eksklusif menjadi 40%. Jelas ini adalah capaian yang jauh dari membahagiakan dan tidak sesuai fakta, terlebih jika berbicara cakupan 70% yang ditargetkan pada 2030.
Terlebih lagi, program ini sudah berjalan selama 32 tahun. Masa yang sangat lama bagi penyelesaian persoalan kerusakan kesehatan ratusan juta anak yang tidak ringan, bahkan kehidupan mereka dalam ancaman. Ini dari sisi waktu.
Sementara itu, dari sisi konsep, win-win solution—antara EBF sebagai konsep pemenuhan hal ASI anak dan paradigma batil kapitalisme yang eksploitatif terhadap keberadaan perempuan dan fungsi ibu—merupakan konsep usang dan saatnya ditinggalkan. Sungguh ini fakta lonceng kematian kapitalisme sebagai perusak kesehatan insan sejak dini.
Kelalaian Negara
Andil kelalaian negara—tidak boleh tidak—begitu besar dalam perkara ini. Ini merupakan konsekuensi logis pada sistem kapitalisme, khususnya paradigma batilnya tentang perempuan dan fungsi Ibu sebagai objek pertumbuhan ekonomi. Alhasil, eksploitasi terhadap fungsi ibu terus berlangsung, bahkan makin masif.
Kondisi ini berkelindan dengan makin kuatnya agenda pembangunan kapitalisme terhadap perempuan dan anak di tengah deru industrialisasi, buruknya jaminan pemenuhan hajat hidup oleh negara, diperparah oleh tuntutan sesat keadilan dan kesetaraan gender bahwa bekerja adalah keharusan bagi perempuan. Ini tampak dari sejumlah agenda politik dan instrumen peraturan perundang-undangan yang sekilas baik-baik saja, bahkan terkesan begitu berfaedah bagi kemaslahatan ibu dan anak.
Namun, apabila ditelisik, justru bersifat sebaliknya. Misal, pasal 40 sampai 50 UU 17/2023 tentang Kesehatan yang berisi narasi indah tentang kesehatan ibu dan anak.[8] Dari sejumlah paradigma dalam naskah akademik yang membidani kelahirannya, pasal-pasal tersebut hanyalah dijiwai pandangan liberalisme tentang kehidupan, khususnya pandangan kesehatan sebagai komoditas dan persoalan ekonomi, serta HAM dan hak reproduksi.[9]
Demikian juga RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, sekilas terlihat berpihak kepada kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, khususnya dengan adanya cuti melahirkan yang diperpanjang menjadi enam bulan.[10] Namun, apabila ditelisik, spirit sekularisme ditegaskan oleh sejumlah pemaparan dalam naskah akademik, khususnya gambaran tentang kesejahteraan dan cara mewujudkannya.[11]
Artinya, ketika aspek yang semestinya disterilkan dari fungsi ibu (keharusan menanggung nafkah atau bekerja), negara justru melakukan yang sebaliknya (ibu difungsikan sebagai penggerak roda ekonomi). Akibat fungsi batil ini adalah teralienasinya fungsi asasi ibu sebagai pemberi hak ASI pada anak. Ibu harus memikul fungsi ganda di tengah tekanan sosial ekonomi yang hebat akibat kerusakan yang ditimbulkan peradaban sekuler kapitalisme. Tragis, kehadiran negara pada sistem ini justru didedikasikan bagi eksistensi kapitalisme yang merupakan pangkal persoalan.
Urgensi Islam
Keberadaan masyarakat Islam adalah satu-satunya jaminan bagi berjalannya fungsi ibu secara normal sehingga terpenuhi hak ASI semua anak, bahkan hingga dua tahun bagi yang menginginkan kesempurnaannya. Dengan demikian, berfaedah maksimal bagi terpeliharanya kesehatan fisik, mental, dan sosial anak maupun kesehatan ibu sendiri.
Allah Taala berfirman, “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS Al-Baqarah [2]: 233).
Pemberian ASI sebagaimana ketentuan syariat adalah penting bagi kesehatan bayi dan ibu. ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi yang hingga saat ini tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi. Penelitian juga membuktikan bahwa ASI tidak saja penting bagi kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan mental emosional anak. Kunci rahasianya adalah tatkala aktivitas pemenuhan kebutuhan fisik dan naluri insan berlangsung sesuai ketentuan syariat demi rida Allah Taala sebagai kebahagiaan tertinggi yang diupayakan secara serius oleh setiap muslim.
Hal ini didukung kuat oleh keberadaan masyarakat Islam yang memiliki pola hidup islami. Alhasil, niscaya terwujud pada ibu mindset bahwa laktasi adalah aktivitas terpuji dan mulia sehingga ia akan bersungguh-sungguh menjalankannya dengan dorongan takwa. Pada saat yang sama, ada dukungan kuat dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan kebijakan negara.
Di sisi lain, negara dengan filsafat amal dalam Islam akan bersungguh-sungguh bekerja bagi terwujudnya sejumlah tujuan tertinggi yang harus diraih dari keberadaan masyarakat Islam, khususnya bagi terpeliharanya akal, jiwa, dan nasab. Dalam kerja politiknya untuk mewujudkan hak ASI setiap anak, negara hanya berpijak pada paradigma Islam.
Salah satunya adalah pandangan bahwa perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga, juga fungsi ibu—termasuk fungsi laktasi—adalah fungsi mulia yang wajib difasilitasi negara melalui fungsinya sebagai pengurus persoalan kehidupan rakyat. Inilah yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu rakyat, khususnya ibu dan anak. Rasulullah saw. bersabda, “Penguasa adalah pengurus dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (HR Imam Bukhari).
Khatimah
Kembalinya kehidupan Islam pada abad ini adalah perkara yang begitu urgen bagi terawatnya kesehatan jutaan anak dan ibu. Dengannya akan hadir atmosfer baru seiring tercapai berbagai tujuan keberadaan masyarakat Islam. Berupa terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu masyarakat sesuai fitrah insani.
Pada saat yang sama, berbagai faktor penyebab teralienasinya hak ASI setiap anak, termasuk tuntutan bekerja pada perempuan dan ibu, akan berganti menjadi suasana penuh kebahagiaan dan kesejahteraan seiring keberadaan nilai spiritual, moral, materiel, dan kemanusiaan secara harmonis dan serasi.
Jadilah keberadaan masyarakat Islam sebagai langkah preventif sistemis paling efektif bagi terawatnya kesehatan insan sejak dini. Lebih dari pada itu, kembali pada kehidupan Islam adalah kewajiban agung yang diamanahkan Allah ‘Azza wa Jalla kepada kita semua. Wallahualam. [MNews/Gz]
[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31743897/; The “First 1,000 Days+” as Key Contributor to the Double Burden of Malnutrition; Ann Nutr Metab. 2019; 75 (2): 99—102.
[2] https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-022-00461-0
[3] Bernardo L. Horta dan Cesar G. Victora. Long-term effects of breastfeeding. A SYSTEMATIC REVIEW …
[4] https://news.un.org/en/story/2023/08/1139337
[5] https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230809/2643640/pekan-asi-sedunia-dukung-ibu-bekerja-terus-menyusui/
[6] https://www.who.int/indonesia/news/events/world-breastfeeding-week/2023;
[7] https://news.un.org/en/story/2023/08/1139452
[8] https://gudangilmu.farmasetika.com/download-undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023/
[9] Naskah akademik RUU Kesehatan. Hlm. 2 pdf.
[10] https://news.detik.com/berita/d-6822612/ruu-kia-dr-reisa–legislator-bahas-cuti-ibu-lahiran-peran-ayah-asuh-anak.
[11] Naskah akademik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak hasil harmonisasi Badan Legislasi pada 9 Juni 2022. Pdf.
