Di Balik Jargon “UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit”

Di Balik Jargon “UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit”

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Kecil-kecil cabe rawit. Ketika UMKM melejit, ekonomi negara bisa bangkit. Sebagai salah satu pilar penggerak roda perekonomian bangsa, UMKM berkontribusi positif bagi negara. Demikianlah pernyataan pada momen peringatan Hari UMKM yang diselenggarakan pada 12 Agustus tiap tahunnya.

Dalam upaya menghadapi tantangan digital dan memperluas jaringan pemasaran melalui e-commerce, pemerintah memberikan kemudahan akses dalam permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) plafon sampai dengan Rp500 juta kepada pelaku UMKM.

Pemerintah mengeklaim UMKM bisa menjadi salah satu roda penggerak ekonomi karena daya tahannya menghadapi berbagai gejolak.  Di tengah gejolak ekonomi saat pandemi, UMKM dinilai mampu tumbuh dan beradaptasi dengan keadaan tersebut. Hal ini terlihat dengan kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi yang mencapai 61,07%.

Jargon Pembangkit Ekonomi

Pemerintah kerap memuji UMKM sebagai pembangkit ekonomi negara. Alasannya, UMKM berkontribusi 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja, dan menyediakan 99% lapangan kerja di Indonesia.

Roda perekonomian di sektor riil memang kerap menjadi penyelamat ekonomi ketika negara mengalami gejolak atau resesi. Tidak ayal, pemerintah mendukung penuh keberadaan UMKM dengan jargon pilar dan penopang ekonomi. Hanya saja, derasnya dorongan pemerintah terhadap UMKM mengonfirmasi beberapa hal.

Di antaranya, pertama, ekonomi di sektor riil memang lebih tahan terhadap krisis ketimbang nonriil. Buktinya, selama pandemi Covid-19, pemerintah memberikan sejumlah stimulus kepada pelaku UMKM agar kegiatan ekonomi rakyat dapat berjalan sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi. Ini membuktikan rapuhnya ekonomi kapitalisme yang bersandar pada sektor nonriil.

Kedua, perilaku konsumtif memperpanjang rantai produksi. Menkop UKM Teten Masduki mengatakan bahwa 53% ekonomi Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga. Artinya, kebiasaan masyarakat yang suka berbelanja di toko online, sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi negara. Makin konsumtif, makin baik, padahal budaya konsumtif semacam ini adalah hasil produk gaya hidup hedonis kapitalisme. Barang-barang konsumsi terus diproduksi untuk menciptakan rantai produksi yang tiada henti. Bukan hanya kebutuhan asasi, masyarakat dibuat kecanduan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan tersier mereka.

Ketiga, UMKM hanyalah bagian kecil perekonomian. UMKM bukanlah sektor strategis yang seharusnya dijadikan salah satu penopang ekonomi negara. Contohnya, ketika UMKM masuk pasar digital, posisi pelaku UMKM hanyalah pemanfaat e-commerce, sedangkan penyedia pasar digital tetap ada di tangan para pemilik modal/kapitalis yang menguasai teknologinya.

Keempat, negara gagal menyediakan lapangan kerja bagi rakyat. Dorongan kuat pemerintah agar UMKM makin berkembang tidak lain adalah kamuflase negara melepas dirinya sebagai penanggung jawab dan pengurus rakyat. Sangat berkebalikan dengan fakta bahwa kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan kapitalis.

Negara juga sangat mudah mengobral dan menjual kekayaan alam rakyat kepada swasta/asing dengan privatisasi dan liberalisasi, padahal pengelolaan SDA adalah bagian dari ekonomi hulu dan sektor strategis. Andai negara mengelola SDA secara mandiri, jumlah tenaga kerja yang terserap pasti jauh lebih besar ketimbang sekadar menjadi pelaku atau pekerja UMKM.

UMKM boleh jadi memang menyerap 97% tenaga kerja dan menyediakan 99% lapangan kerja di Indonesia, tetapi penguasa ekonomi tetap ada di tangan kapitalis. Ini karena UMKM ibarat pereda nyeri sesaat bagi angka pengangguran. Kemudian, angka pengangguran akan kembali menganga tatkala para produsen—dalam hal ini pemilik modal—ikut bermain di sektor hilir yang banyak diisi pelaku UMKM.

Coba lihat persaingan ekonomi di pasar digital. Ketika produk impor menguasai pasar digital, UMKM terancam gulung tikar. Ini menandakan bahwa negara hanya hadir sebagai regulator dan fasilitator. Rakyat didorong sebagai pelaku ekonomi dengan membiarkan mereka bersaing secara bebas dengan pelaku ekonomi bermodal besar.

Negara pun gagal memberi kesejahteraan. Rakyat disuruh banting tulang mencari kesejahteraannya sendiri dengan menjadi pelaku UMKM, hitung-hitung bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Begitulah jargon pemanis agar masyarakat termotivasi berwirausaha sehingga beban negara menjadi berkurang dengan kemandirian ekonomi rakyat.

Trickle-down Effect

Ketika membangun perekonomian sebuah negara, ada banyak strategi pembangunan yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan berbagai kemudahan kepada pemodal dan pengusaha domestik maupun internasional dalam menjalankan bisnis di negara tersebut. Harapannya, seiring peningkatan suplai, kesejahteraan masyarakat di negara itu akan meningkat. Strategi ini disebut dengan trickle-down effect. (investbro[dot]id).

Dengan strategi ini, UMKM sebagai pelaku industri kecil digadang-gadang mampu mengerek ekonomi rakyat. Secara sederhana, berikut permisalan trickle-down effect. Pemerintah menerapkan diskon pajak kepada perusahaan. Dengan diskon pajak ini, pemerintah berharap kalau pendapatan dan suplai perusahaan tersebut akan meningkat. Asumsinya, jika pendapatan dan suplai meningkat, perusahaan tersebut akan merekrut lebih banyak pegawai dan meningkatkan gaji karyawan. Jika gaji karyawan meningkat, masyarakat dari kalangan menengah dan menengah ke bawah juga akan terdampak kelonggaran tersebut. Jika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi pun bisa ikut meningkat.

Dalam ekonomi kapitalisme, konsumsi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang ikut naik yang berarti terjadi peningkatan barang-barang produksi. Dengan begitu, perusahaan besar atau produsen bisa terus memproduksi barang-barang konsumsi. Akhirnya, UMKM hanya menjadi batu loncatan bagi perusahaan besar untuk memasarkan produk mereka melalui pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah.

Konsep ini hanya akan menguntungkan segelintir orang kaya dan menempatkan perputaran uang hanya beredar pada golongan kaya dan korporasi. Oleh karena itu, selama perilaku konsumtif membudaya, korporasi aman dan sejahtera sebab mereka bisa terus memproduksi barang-barang konsumsi. Bahkan, gaya hidup hedonistik kapitalistik akan terus disuntikkan demi produksi barang terus berjalan. Fakta dan konsep ini memperkuat bahwa kapitalisme mencengkeram ekonomi secara fundamental. 

Perspektif Islam

Negara dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) tidak akan menjadikan sektor ekonomi informal seperti UMKM sebagai pilar perekonomian. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya, Khilafah berpegang pada prinsip kemandirian. Prinsip ini dapat digambarkan dalam poin-poin berikut.

Pertama, Khilafah mengedepankan dua jenis industri yang membuatnya menjadi negara mandiri dan berdikari, yakni industri berat dan industri terkait pengelolaan harta milik umum. Industri berat ialah industri yang memproduksi mesin atau alat persenjataan, seperti senjata kimia, biologi, juga obat-obatan. Sedangkan industri pengelolaan harta milik umum, semisal pengolahan minyak bumi, barang tambang, listrik, logam, dan apa saja yang menjadi harta milik rakyat. Dengan kehadiran dua industri ini saja sudah cukup mampu menyerap tenaga kerja rakyat dalam jumlah yang sangat besar.

Kedua, mengatur status kepemilikan harta, seperti harta milik individu, umum, dan negara. Secara khusus, negara melarang harta milik umum dimiliki individu atau swasta. Negaralah pihak yang berhak mengelolanya dan mengembalikan hasil pengelolaan tersebut kepada rakyat.

Ketiga,  negara menyediakan modal usaha dari kas baitulmal bagi rakyat yang belum bekerja. Bisa berupa pemberian sebidang tanah mati ataupun pinjaman tanpa riba. Bagi mereka yang tidak mampu bekerja atau tidak ada keluarga yang mampu menafkahinya, semisal cacat, tua renta, atau janda, negara menafkahi kebutuhannya secara langsung.

Keempat, menghilangkan budaya konsumtif dan hedonis dengan pola hidup sehat, sederhana, dan secukupnya. Dengan pola hidup yang sesuai standar Islam, produktivitas masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Mereka yang berlebih hartanya akan terdorong bersedekah dan berinfak kepada yang kurang mampu. Sehingga harta tidak beredar pada golongan orang kaya saja.

Demikianlah, pilar perekonomian dalam Islam adalah sektor riil yang ditopang oleh industri berat dan industri pengelolaan SDA. Prinsip-prinsip tersebut tidak akan berjalan tanpa penerapan sistem Islam yang komprehensif dan menyeluruh. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *