Krisis Air Bersih di Negeri Kaya Air

Krisis Air Bersih di Negeri Kaya Air

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Beberapa daerah di Indonesia sedang mengalami krisis air bersih, salah satunya di Pangasinan RT 1 RW 13, Dusun Girimulya, Desa Binangun, Kota Banjar, Jawa Barat. Sudah puluhan tahun warga di sana kesulitan memperoleh air bersih.

Kondisi air sumur milik warga tidak bisa dikonsumsi karena asin. Pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pun tidak ada. Sebenarnya sudah ada bantuan dari pemerintah berupa sumur bor sedalam 100 meter, tetapi air yang dihasilkan tetap asin dan kotor. Kini warga hanya bisa mengandalkan air bersih bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar atau membeli air bersih. (TVOne News, 7-8-2023).

Sebenarnya, ada solusi bagi permasalahan tersebut, yaitu dengan membuat jalur pasokan air dari PDAM Tirta Anom atau memasang mesin penyuling air bersih di sumur warga. Namun, hingga kini, solusi tersebut belum dijalankan oleh pemerintah daerah setempat.

Krisis air bersih juga terjadi di Kabupaten Bogor. Per 14 Agustus 2023, sebanyak 53.103 warga dari 33 desa di 13 kecamatan di Kabupaten Bogor mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. (Radar Bogor, 14-8-2023). Sudah sejak awal Agustus 2023 warga Desa Wening Galih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dilanda krisis air. Selama ini warga hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu kemarau datang, krisis air pun terjadi. Kondisi ini terjadi setiap tahun.

Kondisi serupa terjadi di RT 03 RW 04, Dusun Kebontaman, Desa Kalikayen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekitar 800 warga kesulitan memperoleh air bersih. (Republika, 11-8-2023). Sementara itu, di Kabupaten Blora, sebanyak 124 desa mengalami kelangkaan air bersih.

Kekeringan di berbagai daerah ini terjadi akibat musim kemarau yang sudah berlangsung sejak Maret dan puncaknya diprediksi akan terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2023. Fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan pada 2020, 2021, dan 2022. Curah hujan pun sangat rendah.

Memang ada bantuan air bersih dari pemerintah, tetapi tidak mencukupi. Biasanya satu tangki berisi 5.000 liter dialokasikan untuk satu desa. Tentu saja warga mendapatkan air bersih dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya cukup untuk beberapa hari. Oleh karenanya, banyak warga yang terpaksa membeli air tangki dengan merogoh kocek dalam-dalam.

Krisis air telah berdampak serius. Berdasarkan data Bappenas, 31% kematian anak di Indonesia disebabkan diare dan waterborne diseases. Data tersebut juga mengonfirmasi bahwa terdapat 80 juta orang di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap air bersih. (Unesa[dot]ac[dot]id, 22-3-2022).

Tata Kelola Liberal

Kondisi krisis air ini sungguh menyedihkan, padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air kelima di dunia dengan potensi air hujan yang turun mencapai 7 triliun meter kubik (pu[dot]go[dot]id, 5-6-2012). Sebagian besar masih terbuang ke laut, hanya 20% yang dikelola untuk pertanian, kebutuhan domestik, dan industri. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati air bersih. Rakyat harus membeli air dengan mahal. Bahkan, pada 2025, Jakarta diprediksi akan defisit air hingga mencapai 23.720 liter/detik.

Penyebab krisis air ini adalah tata kelola yang liberal. Air diposisikan sebagai komoditas ekonomi sehingga boleh dikomersialkan. Tata kelola air diprivatisasi sehingga membolehkan perusahaan-perusahaan swasta menguasai sumber-sumber air. Korporasi-korporasi bermodal besar tersebut bisa membeli teknologi yang canggih sehingga bisa menyedot air tanah jauh ke dalam bumi.

Sementara itu, rakyat yang tinggal di sekitar sumber air justru kesulitan mendapatkan air karena kedalaman sumur mereka tidak sebanding dengan milik perusahaan air. Dahulunya mereka bisa memperoleh air tanpa harus mengebor karena langsung mengambil dari air permukaan. Kini, mereka kesulitan mendapatkan air meski sudah mengebor.

Di sisi lain, negara juga membiarkan deforestasi terjadi masif hingga merusak sumber air. Perusahaan-perusahaan pemilik HPH leluasa menggunduli hutan hingga merusak ekosistem, padahal ketersediaan air tergantung pada terjaganya ekosistem tersebut.

Adapun di perkotaan, tata kelola limbah yang buruk mengakibatkan limbah dibuang begitu saja ke sungai dan saluran air sehingga air tercemar dan tidak layak digunakan meski sekadar untuk mencuci. Akhirnya, masyarakat tergantung pada perusahaan-perusahaan penyedia air. Air yang sejatinya milik umum, kini menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh cuan. Kapitalisasi air inilah yang menjadi pangkal krisis air bersih di Indonesia yang kaya air.

Tata Kelola Islam

Allah Swt. menciptakan air dengan siklusnya sehingga bisa mencukupi kebutuhan manusia. Allah berfirman, “Dan, Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu Kami jadikan air itu menetap di Bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.” (TQS Al-Mu’minun [23]: 18).

Kondisi krisis air akan bisa disolusi di dalam sistem Khilafah Islamiah. Khilafah akan menggunakan perspektif Islam dalam memosisikan air, bukan perspektif kapitalisme. Oleh karenanya, tidak boleh ada kapitalisasi air demi memperoleh keuntungan.

Dalam Islam, air diposisikan sebagai kebutuhan publik sehingga menjadi milik umum. Konsekuensinya, tidak boleh ada pihak swasta yang menguasai sumber air hingga level menyulitkan rakyat untuk mengakses air bersih. Individu dilarang menggunakan teknologi pengeboran yang menjadikan sumur-sumur warga di sekitarnya mati.

Negara akan mengelola air sehingga bisa menyediakan air bersih dan air minum yang berkualitas bagi rakyat secara gratis. Negara juga akan membuat bendungan, embung, situ, dan danau dalam jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan rakyat. Sedangkan yang sudah ada direvitalisasi dan dioptimalkan.

Negara akan melakukan tata kelola hutan yang baik sehingga menjaga ekosistem. Hutan yang terkategori kepemilikan umum tidak boleh diserahkan pengelolaannya pada swasta sehingga mencegah masifnya laju deforestasi. Negara juga akan melakukan reboisasi sehingga bisa mengembalikan ekosistem yang rusak dengan harapan sumber air yang mati bisa hidup kembali.

Adapun di daerah industri, negara akan tegas mengatur masalah limbah sehingga tidak mencemari lingkungan. Limbah diolah terlebih dahulu hingga level aman untuk dibuang dan tidak mengotori air. Perusahaan yang melanggar akan diberi sanksi tegas. Untuk daerah pesisir yang airnya cenderung asin, negara bisa menyediakan teknologi penyulingan air sehingga bisa menghasilkan air tawar yang layak dikonsumsi.

Demikianlah, negara bersistemkan Islam akan melakukan berbagai cara yang efektif demi menyediakan air bersih dan layak dikonsumsi bagi rakyat. Hal ini sebagai wujud riayah negara pada rakyatnya. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *