[Kabar] Menurut BPS Kemiskinan di Indonesia Turun, Analis: Tergantung Referensi!

[Kabar] Menurut BPS Kemiskinan di Indonesia Turun, Analis: Tergantung Referensi!

Muslimah News, NASIONAL — Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun. Jumlahnya berkurang dari 26,16 juta orang pada September 2022 menjadi 25,90 juta orang pada Maret 2023. Tingkat kemiskinan ini dihitung berdasarkan pendapatan sebesar Rp550.458/orang/bulan dalam sebuah rumah tangga atau sekitar Rp18.348,6/orang/hari. Apabila pendapatan masyarakat di atas angka tersebut, maka tidak terkategori miskin.

Tergantung Referensi

Analis senior dari FAKKTA Muhammad Ishak menilai kalau standar kemiskinan itu tergantung referensinya. “BPS mengeluarkan data acuan yang referensi atau standarnya itu berbeda dengan yang digunakan Bank Dunia,” jelasnya di kanal Khilafah News dalam Kabar Petang: “Data Kemiskinan BPS Abal-Abal?”, Selasa (1-8-2023).

BPS, ungkapnya, adalah salah satu lembaga pemerintah yang tugasnya melakukan survei terhadap pendapatan masyarakat Indonesia. “Setiap dua kali setahun, yaitu survei sosial ekonomi yang dilakukan pada September dan Maret. Dari hasil survei itu, dilihat bagaimana perilaku konsumsi masyarakat. Kemudian, BPS akan menghitung angka kemiskinan penduduk dari data tersebut,” terangnya.

Setelah itu, lanjutnya, yang menjadi standar miskin dan bagaimana rumah tangga dikatakan miskin adalah garis kemiskinan, yaitu batas minimal yang layak dikonsumsi oleh seseorang/sekelompok orang dalam rumah tangga.

“BPS merujuk pada penelitian atau kesepakatan bahwa (konsumsi) makanan yang ideal bagi seseorang adalah 2.100 kilo kalori/hari,” ucapnya.

Masalahnya, ulasnya, ada rakyat yang mengonsumsi beras premium, beras biasa, dan tiwul yang bisa jadi kalorinya sama, tetapi beda rasanya.

BPS tidak melihat ini, tegasnya, karena BPS mengambil data 20—30% yang pengeluarannya paling bawah atau dari rata-rata. Jadi, terangnya, bisa saja yang jadi standar yang makan tiwul atau beras biasa.

Acuan lain, katanya, untuk melihat tingkat kemiskinan itu melalui pengeluaran pendidikan. “Kebetulan orang yang berada di 20% terbawah ini pendidikannya cuma SD. Pengeluaran pendidikan SD, misalnya, Rp300.000/bulan. Jadi, kalau itu tidak dikatakan miskin,” jelasnya.

Selain pendidikan, imbuhnya, ada kesehatan dan perumahan. “Ketika semua digabung, dapatlah 550.000 tadi kalau tidak salah. Orang yang pengeluarannya segitu dianggap tidak miskin,” paparnya.

Perlu Direvisi

Ishak mengungkapkan, standar garis kemiskinan di Indonesia itu mengacu pada Bank Dunia, yaitu US$1,9/hari dan ini perlu direvisi. “Sebenarnya, referensi Bank Dunia ini referensi negara-negara miskin di Afrika. Jadi, orang tidak miskin di negara kita, sama dengan penduduk-penduduk miskin di Afrika,” tuturnya.

Kalau dibandingkan dengan orang Eropa, sindirnya, miskinnya bisa lebih dari separuh. “Antara Bank Dunia dan Menkeu pun tidak sinkron. Bank Dunia meminta menaikkan garis kemiskinan dari US$1,9/hari menjadi US$3,2/hari,” jelasnya.

Namun, ungkapnya, Menkeu menilai kalau garis kemiskinan dinaikkan, 40% warga Indonesia menjadi miskin.

Sistem Sekuler

Ishak juga menerangkan jika kejadian ini ada karena penerapan sistem sekuler. “Sistem yang tidak manusiawi dan tidak memperhatikan kualitas hidup standar masyarakat,” ujarnya.

Indonesia ini, terangnya, menganut garis kemiskinan yang dibuat negara-negara maju. “Garis kemiskinan itu ada dua, absolut dan relatif. Garis kemiskinan absolut itu memakai batas minimum basic net yang harus dipenuhi individu. Sedangkan relatif itu tergantung pada pendapatan masyarakat di suatu negara,” paparnya.

Ia mencontohkan, di negara Uni Eropa apabila ada 100 orang, yang nomor 50 ke bawah itu miskin. “Jadi garis kemiskinan itu berubah-ubah,” terangnya.

Bagi Indonesia yang mengadopsi sistem sekularisme, tambahnya, garis kemiskinan itu sebatas angka karena tidak ketahuan siapa yang miskin atau tempatnya di mana.

“Jadi, pemerintah hanya memberi subsidi atau bantuan. Harapannya dengan bantuan belanja-belanja ini, bisa mengurangi kemiskinan secara tidak langsung. Eh, faktanya orang miskin di Indonesia itu tidak ketahuan siapa orangnya,” imbuhnya.

Pemerintah itu, ulasnya, tidak bisa memastikan secara akurat siapa sebenarnya orang miskin. “Pemerintah juga tidak merasa bersalah dan berdosa ketika ada seseorang yang mati atau tidur dalam keadaan lapar, tidak sekolah, dan tidak mendapat layanan kesehatan karena tidak punya uang,” tambahnya.

Pemerintah, terangnya, hanya merasa bahwa secara politik, itu benar. “Inilah konsep kapitalisme yang memisahkan pengaturan manusia dengan akhirat,” tegasnya.

Standar Islam

Ishak selanjutnya menjelaskan standar kemiskinan dalam Islam. “Orang miskin itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya,” tuturnya.

Bagi istri, imbuhnya, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. “Jadi harus dipenuhi, dan standarnya adalah standar yang layak bukan sekadar makan nasi tiwul. Misalnya, perumahan bukan sekadar bisa terlindung dari matahari, tapi bisa membuat rumah yang nyaman,” terangnya.

Kemudian, tambahnya, negara wajib menjamin bahwa setiap individu terpenuhi semua kebutuhan dasar dari makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan hingga pendidikan. “Kalau saat ini, ada 25 juta orang miskin yang itu tidak dianggap melanggar konstitusi. Kalau di dalam Islam, satu orang saja miskin yang lapar karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kepala negara yang namanya khalifah itu berdosa di hadapan Allah,” ulasnya.

Ini, tegasnya, karena pemimpin dalam Islam itu bertanggung jawab atas orang yang di pimpinnya. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *