Penulis: Zikra Asril
Muslimah News, FOKUS — Digitalisasi menjadi kebijakan prioritas yang diusung pemerintah saat ini. Dalam aktivitas ekonomi rakyat, digitalisasi telah “memaksa” orang-orang untuk terlibat jika tidak ingin terpinggirkan dalam persaingan ekonomi. Dengan iming-iming kemajuan teknologi, membawa rakyat untuk berlomba-lomba mengikuti arusnya.
Namun, nyatanya digitalisasi telah mengantarkan manusia untuk bersaing dengan robot dan teknologi AI yang menyebabkan “tsunami PHK” di sektor industri khususnya. Demi bertahan hidup, korban PHK banting setir ke sektor informal, mulai dari merintis UMKM, hingga menjadi ojol.
Namun lagi-lagi, digitalisasi UMKM melalui e-commerce juga menghadapi persaingan dengan barang impor terutama dari sisi harga, seperti predatory pricing yang pernah terjadi di Marketplace Shopee atau TikTok Shop. Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada juga mengakui banjir produk impor di TikTok Shop yang kelewat murah membuat pelaku UMKM kalah saing dari segi harga, akhirnya banyak yang gulung tikar.
Begitu juga derita yang harus dihadapi para ojol. Status kemitraan antara pihak aplikasi dan ojol, realitasnya malah mengeksploitasi mereka. Bahkan, status mitra ini menjadi dalih perusahaan aplikasi lepas tangan dari kewajiban UMR dan jaminan kesehatan dan keselamatan ojol. Sedihnya, sejumlah pengemudi ojol, sebagaimana penemuan BBC News Indonesia, mengatakan dalam sehari mereka memperoleh antara Rp10.000 sampai Rp100.000, bahkan ada kalanya nol rupiah. Itulah sebabnya, dari 1.000 pengendara ojol dan kurir yang diteliti Muhammad Yorga Permana, seorang mahasiswa doktoral London School of Economic (LSE), sebanyak 66% menyatakan ingin berhenti dan jika ada kesempatan beralih jadi pekerja kantoran.
Jika fakta digitalisasi yang dirasakan mayoritas rakyat adalah kehidupan yang makin sulit di tengah persaingan pasar bebas, masihkah kita percaya dengan sihir digitalisasi untuk kesejahteraan rakyat?
Digitalisasi Jalan Memperluas Liberalisasi Ekonomi
Digitalisasi nyatanya hanya memberikan ruang luas bagi pengusaha global atau dominasi kapitalis memperkuat dan memperluas dominasinya. E-commerce atau perdagangan digital merupakan jalan lain terjadinya liberalisasi dalam spektrum yang lebih luas. Agenda digitalisasi perdagangan ini diorganisir oleh WTO dengan kebijakan regulasi Joint Statement Initiative (JSI) on e-commerce.
Kampanye utama JSI on e–commerce adalah mengajak negara-negara anggota WTO, khususnya negara-negara berkembang untuk mengembangkan e-commerce demi meningkatkan kapasitas ekonomi masing-masing negara, khususnya UMKM dan peningkatan peran perempuan di dalamnya.
Agenda liberalisasi perdagangan yang dilakukan secara digital ini tidak hanya mengatur perdagangan dengan fasilitas digital, tetapi juga pengaturan yang berdampak pada penggunaan fasilitas digital secara luas.
Hal ini memberikan dampak pada berbagai sektor dan bidang, tidak hanya perdagangan, tetapi juga berbenturan dengan perbedaan kondisi dan kepentingan masing-masing negara. Alhasil, regulasi ini akhirnya mempersempit ruang negara-negara berkembang dalam membangun ekonomi dan menjaga kepentingan mereka.
Digitalisasi Tanpa Visi Industri Mandiri, Rentan Eksploitasi
Kemajuan teknologi seharusnya mampu membuat Indonesia menjadi negara yang bervisi industri berat mandiri karena memiliki basis SDA penopang industri. Namun nyatanya , negara ini malah mengalami gejala deindustrialisasi dini. Sumbangsih sektor industri manufaktur terhadap PDB makin turun. Bappenas menyebut, kontribusi sektor manufaktur Indonesia hanya menyentuh angka 18,3%, dari yang sebelumnya pernah mencapai 32%. Ditambah lagi tidak memiliki basis industri berat. Tanpa itu, akan sulit bagi Indonesia untuk memiliki daya saing.
Selain itu, industri manufaktur yang sudah ada malah dibangun dengan skema investasi sehingga sangat jauh harapan Indonesia untuk bisa menguasai teknologi industri mandiri. Ini menjadi indikasi Indonesia tidak akan menjadi pemain utama industri, apalagi digitalisasi.
Penguasa ekonomi digital hanya dimiliki negara yang menguasai teknologinya, seperti AS dan Cina. Negara-negara itulah yang akan menguasai dan melakukan hegemoni pasar digitalisasi. Melihat posisi Indonesia sekarang, sejatinya Indonesia hanya akan menjadi target kapitalisasi mereka. Kebijakan digitalisasi yang diusung pemerintah saat ini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan pasar bebas yang “dipaksa” diaruskan secara global oleh WTO.
Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi UMKM sebagai pengungkit perekonomian Indonesia patut diragukan. Dominasi UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia adalah pertanda ada yang salah dalam pembangunan ekonomi sebab UMKM termasuk sektor informal yang tidak diregulasi. Apalagi kebanyakan UMKM juga hanya menjadi wahana bagi mereka yang belum bisa atau gagal masuk ke lapangan kerja di sektor formal.
Dalam konteks Indonesia, lonjakan jumlah UMKM terjadi akibat proses gejala deindustrialisasi dini yang telah melanda Indonesia pada satu dekade pascakrisis ekonomi 1998 yang menyebabkan minimnya lapangan kerja formal sehingga banyak orang terpaksa masuk ke sektor informal. Menurut riset Credit Suisse, pekerja informal di Indonesia jumlahnya hampir 70% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia
Jika Indonesia berorientasi menjadi negara maju, yang seharusnya yang dilakukan adalah kebijakan membangun industri berat mandiri. Hampir semua negara di dunia yang berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi selalu diawali dengan proses industrialisasi ekonomi.
Dalam ekonomi ada konsep “economies of scale” yang menggambarkan kondisi perusahaan berskala besar cenderung lebih efisien dalam hal produksi dibandingkan perusahaan kecil. Sekalipun UMKM telah terdigitalisasi, hal tersebut tidak otomatis membuat UMKM dapat bersaing dengan industri besar. Konsentrasi modal, pengadopsian teknologi, dan kapasitas organisasi dari industri besar tetap lebih tinggi daripada UMKM.1
Pada titik inilah UMKM akan menjadi mangsa industri besar dalam perdagangan digital. Mulai dari pertama, kapitalisasi modal lewat pinjol. OJK menyatakan total outstanding pinjol pada April 2023 sebesar Rp50,53 triliun dan meningkat lagi per Mei 2023 menjadi Rp51,46 triliun. Kedua, intervensi pihak marketplace, seperti Shopee, yang mengintervensi penjual untuk menggunakan kurir Shopee Express agar bisa memonopli rantai penjualan. Ketiga, algoritma data digital yang dikuasai aplikasi bisa dimanfaatkan oleh perusahaan besar bahkan asing, seperti kasus predatory pricing dan Project S Tiktok.
Bukan hanya itu, digitalisasi tanpa politik industri mandiri hanya akan menjamurnya platform-platform gig economy seperti Gojek, Grab, dan Shopee Express. Dari sisi hukum ketenagakerjaan, hal yang membedakan gig economy dengan jenis pekerjaan pada umumnya adalah kategorisasi para pekerja sebagai partner atau mitra. Mereka tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan gig, melainkan hanya terikat dengan hubungan kemitraan. Akibatnya, para pekerja ini tidak mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum selayaknya karyawan dari perusahaan tersebut, padahal mereka bekerja lebih rata-rata 12 jam sehari di bawah kontrol aplikasi mengatasnamakan “menjaga rating”, tetapi penghasilan mereka makin lama makin turun.
Dalam kondisi tingkat pengangguran tinggi saat ini, pekerja jadi terdesak untuk menerima kondisi kerja yang buruk daripada tidak bekerja sama sekali. Pemberi kerja akan lebih memilih mempekerjakan pekerja dengan hubungan kemitraan karena akan membebaskan mereka dari kewajiban membayar upah minimum, pesangon, BPJS Ketenagakerjaan, dan hak-hak tenaga kerja lainnya. Sebaliknya, posisi pekerja akan makin terdesak.2
Digitalisasi Juga Melahirkan Prostitusi Online
Digitalisasi juga memicu eksploitasi pada perempuan. Riset CNBC Indonesia mengungkap ketakmampuan negara menyediakan lapangan kerja formal di tengah arus digitalisasi justru membuka peluang bisnis open BO/prostitusi online di kalangan generasi muda perempuan. Gaya hidup flexing telah memicu generasi muda berambisi mendapatkan uang banyak secara instan.
Proporsi usia pengangguran tahun lalu berjumlah 7,99 juta orang, anak muda usia 15—24 tahun mendominasi sebesar 46%, sedangkan usia 25—59 sebesar 23%. Alhasil, bisnis open BO seolah menjadi cara tercepat untuk mendapatkan uang demi mengikuti gaya hidup yang menjadi tren di dunia media sosial. Terlebih nilai bisnis prostitusi di Indonesia diperkirakan CNBC Indonesia Research mencapai sekitar Rp91 triliun setiap tiga bulan sekali!
Negara Lepas Tangan
Digitalisasi menjadi sarana pemerintah untuk meninggalkan tanggung jawabnya dalam menciptakan lapangan kerja formal. Daripada menyusun politik industri yang kompleks, pemerintah lebih tertarik menjadikan pengembangan UMKM sebagai solusi mengatasi beragam masalah ekonomi, juga mendorong terbentuknya banyak startup dengan platform gig economy.
Pada titik ini, kita dapat menemukan nuansa neoliberal, yaitu kondisi negara hanya berperan untuk menciptakan dan mempertahankan keberlangsungan pasar bebas. Hal semacam inilah yang terjadi pada kebijakan digitalisasi UMKM, yaitu pemerintah, hanya berperan dalam memastikan adanya pasar yang bebas dan luas bagi pelaku usaha melalui pemanfaatan teknologi digital kemudian membiarkan proses selanjutnya digerakkan oleh pasar “tangan tidak terlihat”. Ujungnya, membiarkan banyak startup itu mendapatkan modal investor asing dan masuk dalam bursa saham dan terjebak dalam sektor nonriil.
Selain itu, Kemenkop UKM bertarget meningkatkan 30 juta UMKM atau setengah dari total pelaku UMKM (64,2 juta) dapat onboarding terdigitalisasi dengan baik pada 2024. Lebih menyedihkan lagi, pemerintah lewat OJK mendorong agar UMKM menggunakan fasilitas pembiayaan pinjol untuk mendukung modal usaha mereka. Inilah bukti rakyat hanya berjuang sendiri dan dibiarkan bersaing dalam pasar global yang dikuasai kapitalis.
Solusi Islam
Kemajuan teknologi tidak bisa lepas dari basis peradaban yang menaunginya. Peradaban kapitalisme dengan asas sekularisme, prinsip pasar bebas, serta target pertumbuhan ekonomi, telah melahirkan teknologi digital untuk mewujudkan visi tersebut. Orientasi pada materi menjadikan digitalisasi mengakibatkan dehumanisasi. Alhasil, manusia tidak hidup secara manusiawi (sesuai fitrah). Manusia bebas mengikuti nafsu, juga saling bersaing dan memangsa.
Bertolak belakang dengan kemajuan teknologi dalam peradaban Islam. Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, menyadari tujuan hidup di dunia adalah untuk beribadah, serta visi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, merupakan dasar pembangunan negara, termasuk dalam pengembangan teknologi. Inovasi teknologi yang tercipta adalah untuk menyelesaikan masalah manusia sesuai fitrahnya sebagai hamba Allah serta untuk penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.
Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat, sistem Islam (Khilafah) akan membangun visi industri mandiri. Desain industri berlangsung di atas prinsip politik industri berbasis industri berat. Inilah kunci bagi terwujudnya kemandirian negara di bidang industri dan menjadi negara industri. Ini pula yang meniscayakan negara mampu memiliki dan mengembangkan fasilitas riset dengan berbagai kelengkapan terbaik, baik untuk melakukan berbagai riset dasar maupun riset terapan. Selain itu, negara akan memiliki kapasitas memadai untuk secara mandiri memproduksi berbagai hasil riset terkini menjadi produk fisik berteknologi tinggi demi terwujudnya tujuan politik dalam dan luar negeri negara.
Oleh karena itu, negara wajib mendirikan dua macam industri. Pertama, industri berat yaitu industri yang memproduksi mesin atau alat-alat produksi dan persenjataan termasuk industri obat-obatan, senjata kimia dan senjata biologi ; kedua, industri yang berhubungan dengan harta kekayaan milik umum. Seperti industri penghasil listrik, industri penghasil minyak bumi dengan berbagai produk yang dibutuhkan publik (bensin, solar, gas, dll.), industri pengelolaan berbagai jenis logam seperti nikel.
Adapun status kepemilikan kedua kelompok industri tersebut adalah harta milik umum dan atau milik negara. Industri penghasil energi listrik, misalnya, statusnya adalah milik umum atau negara yang dikelola pemerintah untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslim. Hal ini kembali pada kaidah bahwa status hukum industri dikembalikan pada apa yang dihasilkannya.
Selain itu, pintu investasi tidak akan dibuka untuk pengelolaan harta milik umum sehingga tidak ada jalan bagi pengusaha/kapitalis, baik dalam negeri maupun asing, untuk menguasai hajat hidup rakyat. Dengan desain industri seperti inilah akan terbuka luas lapangan pekerjaan bagi warga negara.
Bagi yang ingin berwirausaha, negara juga akan menyiapkan modal usaha dari kas baitulmal. Ada yang berupa pemberian dan/atau pinjaman tanpa riba. Sedangkan bagi yang tidak mampu bekerja, misalnya cacat, janda, atau sudah tua dan tidak ada keluarga yang mampu menafkahi, negaralah yang akan menafkahinya secara langsung dari kas baitulmal.
Inilah konsep kemajuan teknologi yang akan mengantarkan kebaikan bagi manusia seluruhnya, sebagaimana Allah telah berjanji Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Manakah yang lebih kita percaya, narasi digitalisasi ala kapitalisme global, ataukah janji Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir? [MNews/Gz]
Referensi:
1 https://theconversation.com/disebut-mitra-tapi-tak-ada-payung-hukumnya-pekerja-gig-economy-tidak-terproteksi-190464.
2.https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/id/2023/04/11/call-for-commentary-mengapa-para-elite-politik-latah-dengan-kebijakan-digitalisasi-umkm/
