Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Lagi-lagi perempuan menjadi sasaran empuk dalam kapitalisme karena dianggap bisa meraih keuntungan secara ekonomi. Atmosfer kapitalisme menyuasanakan perempuan sedemikian rupa hingga terjerat berbagai kepentingan para kapitalis. Mantra yang selalu diucapkan ialah, “Perempuan berdaya jika menghasilkan materi (uang).” Walhasil, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dinilai penting untuk ditingkatkan.
Inilah impian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mengangkat derajat perempuan prasejahtera Indonesia. PNM mendampingi sejumlah perempuan pelaku usaha ultramikro dengan memberikan pembiayaan dan pemberdayaan. Pada semester I 2023, jumlahnya mencapai 14.667.860.
PNM juga mengadakan program literasi, yakni usaha, keuangan, dan digital untuk mencerdaskan perempuan agar mampu keluar dari zona nyamannya. Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan komitmen PNM ialah membantu perempuan makin berdaya dan keluar dari stigma hanya melakukan urusan domestik.
Ia juga menambahkan bahwa PNM dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan untuk maju melalui kegiatan kelompok rutin untuk menjadi sosok ibu yang berperan besar untuk mampu going extramiles.
Tidak Berdaya secara Ekonomi, Akar Kekerasan?
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Lenny N. Rosalin mengatakan bahwa salah satu akar masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah akibat ketakberdayaan perempuan secara ekonomi. Masalah lain yang muncul adalah perdagangan orang, perkawinan anak, maupun pekerja anak.
Oleh karena itu, Kemen PPPA bersinergi dengan PT PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Upaya meningkatkan kapasitas perempuan dengan pendampingan PNM Mekaar adalah melalui sosialisasi dan training of trainers (ToT) terkait isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut Lenny, ini sejalan dengan arahan Presiden kepada Kemen PPA, salah satunya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan berperspektif gender.
Namun, benarkah akar persoalan kekerasan terhadap perempuan bersumber dari ketakberdayaan mereka secara ekonomi? Bukankah wacana pemberdayaan ekonomi perempuan hanya kata “pemanis” untuk menjadikan perempuan sebagai bumper kemiskinan akibat kapitalisme?
Sejatinya, persoalan kekerasan dan kemiskinan merupakan buah dari penerapan sistem demokrasi yang hanya melahirkan kerusakan dan kebobrokan di semua lini kehidupan. Begitu naif sekali jika buru-buru mengatakan bahwa akar masalah kekerasan adalah akibat perempuan tidak berdaya secara ekonomi tanpa memahami secara benar akar masalah yang sesungguhnya. Ini mengonfirmasi pada publik bahwa pemerintah gagap solusi menyelesaikan persoalan kemiskinan yang mendera kaum perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum.
Perempuan Teperdaya
Setengah dari total jumlah penduduk Indonesia merupakan perempuan dan 54% di antaranya merupakan usia produktif. Perempuan berpotensi besar di bidang ekonomi, tetapi sebagian besar berasal dari keluarga prasejahtera. Oleh karenanya, keberhasilan mereka berhasil secara ekonomi dipandang akan berdampak pada berkualitasnya anak sebagai generasi masa depan bangsa.
Walhasil, iming-iming “perempuan akan sejahtera dan generasi berkualitas jika perempuan berdaya secara ekonomi” pun memengaruhi mereka. Terbukti, hingga saat ini, ada lebih dari 10 juta nasabah PNM Mekaar yang sebagian besarnya merupakan perempuan prasejahtera. Ada lebih dari 45 ribu account officer (AO) mendampingi para nasabah tersebut untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam mendorong perekonomiannya.
Memang, tabiatnya perempuan gampang terpesona dengan janji manis, akhirnya terjerat dalam buaian PNM Mekaar. Program PNM Mekaar sendiri diluncurkan sejak 2016 dan PNM Mekaar Syariah dikembangkan sejak akhir 2018. Keduanya memberikan akses pemodalan dan pemberdayaan bagi kaum perempuan. PNM Mekaar memberikan pinjaman modal (uang) dengan bunga 4—7% per tahunnya menyesuaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia.
Akhirnya, tidak sedikit problematik yang muncul pada kaum perempuan karena program tersebut. Tidak sedikit para ibu tersandung kesulitan melunasi pinjaman, bahkan terjadi konflik rumah tangga sampai berpisah dengan suami ataupun melarikan diri dari rumah karena tidak mampu melunaskan pinjaman berbunga.
Para Kapitalis Makin Bersinar
Sebenarnya, siapa yang diuntungkan dengan program PNM Mekaar yang menggaet 14,6 juta perempuan di negeri ini? Jawabnya mudah sekali, tentu para kapitalis. Bagi mereka, rugi jika melewatkan apa pun yang memiliki nilai ekonomi, termasuk dari perempuan yang dipandang berpotensi mampu menghasilkan lebih banyak pundi uang dibanding kaum laki-laki.
Pada 2021, pemerintah pun bekerja sama dengan Google Indonesia dan IEEE Indonesia menyelenggarakan seminar dan pelatihan Women in Digital Entrepreneurship. Selanjutnya, Kemen PPPA menjalin sinergisitas dengan PNM Mekaar yang tentunya di baliknya ada kerja sama dengan pihak ketiga.
Pihak ketiga yang dimaksud ialah perbankan dan pasar modal sebagai sumber pendanaan PNM. Bagaimana mendapatkan pendanaan dari pasar modal? Melalui penerbitan obligasi. Tampak jelas bahwa adanya PNM Mekaar membuat para kapitalis makin bersinar.
Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam
Lewat jargon pemberdayaan ekonomi perempuan, nilai-nilai kesetaraan gender pun diembuskan dengan kencang. Perempuan terus didorong untuk bekerja dan aktif, salah satunya dalam sektor ekonomi, tanpa peduli dengan peran domestiknya. Saat itu pula terbentuk tatanan masyarakat ideal ala sistem kapitalisme. Ironisnya, “masyarakat ideal” ini berupa anak-anak yang siap diasuh di tempat penitipan tersebab ibu-ibu mereka bekerja di ranah publik, ataupun peran keibuan dan pengelola rumah tangga tergantikan oleh asisten rumah tangga.
Sungguh, kapitalisme telah merenggut paksa peran perempuan dalam ranah domestik untuk dikembangkan ke ranah publik. Impian perempuan sejahtera dengan menggencarkan program PNM Mekaar sejatinya memanipulasi masyarakat atas janji kesejahteraan. Alih-alih sejahtera, kaum perempuan justru terlilit utang riba, padahal nas syarak telah mengharamkan riba dengan sangat keras.
Allah Taala berfirman dalam QS AL-Baqarah: 278—279, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahulah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.”
Lantas, bagaimana hak ekonomi perempuan menurut pandangan Islam? Salah satunya, politik ekonomi akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dengan pemenuhan menyeluruh. Disyaratkan bahwa di antara pemenuhan kebutuhan itu sampai pada tataran terpenuhinya aspek sandang dan pangan, auratnya terjaga, juga mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Selain itu, dalam sistem Islam (Khilafah), bekerja bagi perempuan adalah sekadar sebuah pilihan, bukan tuntutan keadaan. Ini karena Islam menjamin kebutuhan pokok kaum perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah pada suami/ayah, serta kerabat laki-laki apabila tidak ada suami/ayah ataupun mereka tidak mampu. Sementara itu, bagi perempuan yang telah menjadi janda miskin yang tidak memiliki siapa pun, negaralah yang wajib menjamin seluruh kebutuhannya.
Khatimah
Penyebab utama kemiskinan yang melanda masyarakat di setiap negeri muslim, termasuk Indonesia, ialah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini memfasilitasi korporasi dan oligarki untuk merampas sumber daya alam negeri, juga memperkaya segelintir orang dan memiskinkan masyarakat luas.
Dengan demikian, gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan gerakan sistematis yang mengeksploitasi perempuan dan dilakukan oleh negara. Bahkan, lebih parah lagi, gerakan ini justru mengukuhkan riba di negeri ini. [MNews/Gz]
