Ratusan Miliar demi Kursi Ketum Parpol? ,em>The Real Praktik “Lu Punya Duit, Lu Punya Kuasa”

Ratusan Miliar demi Kursi Ketum Parpol? ,em>The Real Praktik “Lu Punya Duit, Lu Punya Kuasa”

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) blak-blakan menyatakan bahwa untuk bisa menjadi ketua umum (ketum) partai pada zaman sekarang, harus memiliki modal finansial yang besar. Hal ini juga berlaku bagi orang yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar. “Kalau sekarang Anda ingin menjadi Ketua Umum Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500—600 miliar,” ungkap JK. (Katadata, 31-7-2023).

JK menjelaskan, modal tersebut saat ini dibutuhkan oleh hampir semua parpol. Kondisi yang sedikit berbeda akan terjadi jika parpol tersebut berada di bawah kendali pendiri, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Menurut JK, besarnya dana untuk bisa duduk di kursi Ketua Umum Golkar disebabkan partai tersebut sudah go public. Dana besar tersebut akan digunakan untuk keperluan mobilisasi dan akomodasi selama penyelenggaraan pemilihan.

Pernyataan JK ini disampaikan terkait wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Tujuan Munaslub tersebut adalah untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Demokrasi Mahal

Pengakuan JK ini mengonfirmasi bahwa biaya politik di dalam sistem demokrasi memang sangat mahal. Untuk keperluan pemilihan ketua umum parpol saja butuh dana hingga ratusan miliar. Belum lagi biaya pendirian dan operasional partai yang juga mahal.

Koordinator Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengungkapkan data bahwa biaya operasional parpol mencapai Rp200miliar—250 miliar per tahun. Biaya ini bisa membengkak hingga tiga kali lipat ketika menjelang pemilu. (Narasi TV, 25-4-2023).

Tidak hanya biaya parpol yang besar, biaya untuk mengikuti kontestasi demokrasi juga besar. Data KPK menunjukkan bahwa untuk menjadi bupati/wali kota butuh biaya Rp30 miliar, sedangkan untuk menjadi gubernur membutuhkan Rp100 miliar. Adapun biaya untuk menjadi presiden adalah unlimited, artinya besar sekali hingga tidak terbatas. (Jaring News, 7-4-2023).

Akibat mahalnya biaya politik, muncullah praktik “mahar politik”, yaitu sejumlah dana yang diserahkan seseorang kepada parpol agar bisa menjadi calon anggota legislatif, calon kepala daerah, maupun calon presiden. Mahar politik ini diibaratkan perahu yang digunakan kontestan agar bisa “berlayar” dalam pemilihan.

Akibat lainnya dari tingginya biaya politik adalah maraknya para oligarki yang menduduki posisi ketua umum parpol. Tidak hanya menjadi ketua umum, para oligarki lainnya juga memiliki jabatan strategis di partai maupun di DPR.

Dengan demikian, ada dua tipe oligarki. Pertama adalah oligarki pebisnis, mereka berposisi sebagai cukong yang mendanai parpol, tetapi tidak terjun langsung dalam politik. Kedua adalah oligarki politisi yang terjun langsung dalam pergulatan politik. Kedua tipe oligarki ini sama-sama memiliki kepentingan materi yang hendak diraih melalui politik.

Kekuasaan di Tangan Pemilik Duit

Mahalnya biaya politik dalam demokrasi tidak hanya terjadi pada kasus tertentu, melainkan sudah jadi gejala umum. Persaingan untuk memperoleh posisi di internal partai maupun kontestasi dalam pemilihan umum, semuanya butuh modal besar. Calon yang punya modal besarlah yang akan menang dan memperoleh kekuasaan.

Inilah the real praktik dari adagium “lu punya duit, lu punya kuasa”. Alhasil, pemilik kekuasaan sesungguhnya dalam demokrasi bukanlah rakyat, melainkan para pemilik duit. Merekalah yang menentukan arah laju demokrasi di negeri ini.

Dominasi para oligarki dalam parpol jelas akan memengaruhi arah gerak parpol sehingga berpihak pada kepentingan oligarki, bukan rakyat. Memperjuangkan nasib rakyat hanya menjadi jargon yang diulang-ulang hingga berbusa saat kampanye. Sesudahnya, partai sibuk mengejar cuan melalui kekuasaan.

Jalan memperoleh cuan itu adalah dengan merekayasa aturan agar mengadopsi kepentingan para pemilik modal. Aspek mendasar demokrasi, yakni kedaulatan di tangan rakyat yang berarti manusialah yang membuat aturan, mengarah pada pemilik modal yang membuat aturan.

Berbagai undang-undang juga dibuat sesuai pesanan para kapitalis pemilik modal, baik lokal maupun asing. Terjadilah politik mahar, yaitu politik transaksional. Dengan siklus mahar politik—politik mahar ini, tidak heran korupsi marak terjadi di Indonesia. Korupsi telah berjalan sistemis seiring dengan penerapan demokrasi yang mahal.

Korban dari praktik ini tentu saja adalah rakyat. Kemaslahatan rakyat terabaikan, uang negara dijadikan bancakan, undang-undang membolehkan perampokan kekayaan alam atas nama investasi, sedangkan subsidi makin dikebiri. Rakyat pun gigit jari.

Namun, “mantra” demokrasi terus digaungkan agar rakyat tetap percaya. Janji kesejahteraan diperbarui setiap lima tahun sekali agar bisa berkuasa lagi dan menipu rakyat lagi. Lembaran rupiah “disebar” ke seantero negeri menjelang hari pemilihan, semata agar rakyat mau memberikan suaranya dengan harga murah, meski setelah pemilu rakyat harus terzalimi lagi dan lagi.

Menyetop Demokrasi

Sebenarnya, rakyat tidak mesti gigit jari, rakyat bisa kok menunjukkan taji, yaitu dengan menghentikan penerapan demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam. Islam adalah satu-satunya sistem yang menerapkan aturan Allah Taala sehingga tidak ada campur tangan manusia dalam pembuatan aturannya. Oleh karenanya, aturan Islam tidak bisa direkayasa untuk memenuhi kepentingan siapa pun. Aturan/syariat Islam ada semata untuk kebaikan manusia.

Para kapitalis, se-crazy apa pun kekayaan mereka, tidak akan bisa membeli aturan dalam Islam. Ini karena kedaulatan ada di tangan Asy-Syari’ (Sang Pembuat Syariat) yaitu Allah Taala. Allah Taala menjamin bahwa aturan dari Asy-Syari’ adalah aturan terbaik untuk manusia

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Maidah: 50, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”

Khilafah Mewujudkan Kemaslahatan Rakyat

Sistem Islam yang Allah turunkan tersebut mewujud dalam bentuk sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Dustur (UU) dan qanun (UU) dalam Khilafah disusun berdasarkan wahyu Allah, yaitu Al-Qur’an dan Sunah.

Sedangkan tugas manusia, yakni para ulama dan juga penguasa, adalah melakukan ijtihad dengan metode yang syar’i berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah untuk menggali hukum bagi persoalan baru. Adapun persoalan yang sudah ada selama ini tinggal disolusi berdasarkan ijtihad para ulama terdahulu yang sudah termaktub di dalam kitab-kitab fikih yang begitu banyak jumlahnya.

Konklusi

Demikianlah, demokrasi adalah sistem yang berbiaya mahal sehingga membawa banyak keburukan bagi rakyat. Biaya mahal sudah menjadi tabiat demokrasi sehingga untuk menghentikan praktik politik berbiaya mahal harus dengan menghentikan praktik demokrasi.

Sungguh, solusinya adalah Islam sebab pembuatan aturan di dalam Islam ada di tangan Allah Taala, bukan manusia. Aturan Allah Taala tentu akan mewujudkan kebaikan bagi rakyat. Jadi, jangan ragu lagi, pilihlah sistem Islam! [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *