Muslimah News, NASIONAL— Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong menjelaskan adanya wacana pembentukan lembaga pengawas media sosial. Wacana ini disampaikan Menkominfo, Budi Arie Setiadi, usai serah terima jabatan pada Senin (17-7-2023).
Sebelumnya, Budi Arie mengatakan bahwa lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) masih fokus mengawasi siaran televisi atau radio, sedangkan lembaga pengawas media sosial belum terbentuk.
Keputusan Politik
Menanggapi wacana ini, analis senior dari Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto menduga, kebijakan ini erat kaitannya dengan keputusan politik.
“Kebijakan ini erat kaitannya dengan keputusan politik. Apalagi, ini mendekati tahun politik, kebijakan apa pun bisa dikaitkan dengan keputusan politik,” ungkapnya di Kabar Petang: “Lembaga Pengawas Medsos Bungkam Suara Kritis?” melalui kanal Khilafah News, Ahad (23-7-2023).
Hanif mengajak untukmewaspadai lembaga semacam itu agar jangan sampai pengawasan hanya untuk mengawasi konten-konten tertentu, sedangkan konten kejahatan, konten pornografi, dan konten kejahatan lainnya justru terlewat.
“Pengawasan ini bisa menjadi alat politik untuk mengkondisikan opini yang terjadi di media sosial, juga untuk meredam keinginan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik,” tambahnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai terjadi seperti UU ITE yang awalnya untuk melindungi berbagai macam transaksi elektronik yang berkaitan dengan keamanan keuangan, akhirnya menjadi multitafsir dan lebih cenderung untuk menjerat pencemaran nama baik.
Islam
Hanif lalu membandingkan dengan peranan media dalam Islam. “Media di dalam Islam itu menjadi alat untuk mensyiarkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin, juga sebagai media dakwah,” tuturnya.
Media dalam Islam, lanjutnya, juga dimanfaatkan sebagai media informasi kepada publik untuk mengumumkan apa saja kebijakan-kebijakan yang positif yang dilakukan negara.
“Media Islam akan dipenuhi dengan edukasi edukasi yang membangun, menghindarkan dari tontonan-tontonan yang merusak, tontonan yang membuat gaduh di dalam kehidupan, tontonan yang membuat masyarakat tidak pernah berpikir untuk meningkatkan taraf berpikir lebih tinggi. Karenanya ada mekanisme aturan tertentu terkait dengan standar-standar, hukum, dan syaratnya,” tambahnya.
Selain itu lanjutnya, media dalam Islam akan menjadi media dakwah perjuangan dengan pendekatan yang sesuai audien yang menjadi obyek dakwah.
Peluang
Menurut Hanif, media sosial saat ini banjir dengan ide-ide yang bukan berasal dari Islam, menjadi peluang dan tantangan bagi siapa pun yang ingin menjadikan media digital sebagai peluang dakwah.
“Yang harus kita ingat, kalau gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati meninggalkan jejak digital. Jejak digital yang kita buat untuk perjuangan ini haruslah jejak digital kebaikan sehingga terus dikenang. Jejak digital untuk mengimbangi opini di luar Islam dan untuk ‘izul Islam wal muslimin,” pungkasnya. (MNews/IA].
