Polemik Muslimah Nikah Beda Agama, Harus Bagaimana?

Polemik Muslimah Nikah Beda Agama, Harus Bagaimana?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Pernikahan beda agama masih menjadi topik hangat. Baru-baru ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi tentang larangan pengadilan mengabulkan permohonan nikah beda agama.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan justru menilai jika SEMA memperlihatkan kemunduran dan menutup ruang progresivitas dunia peradilan. Tidak hanya itu, SEMA dinilai membatasi kebinekaan dan tidak sesuai dengan dasar negara. Bahkan, SEMA memperlihatkan fakta buruknya demokrasi (Tirto, 20-7-2023).

Berbeda dengan Setara Institute, MUI justru mendukung sikap MA mengenai larangan nikah beda agama. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, K.H. Muhammad Cholil Nafis menyampaikan bahwa aturan MA itu justru bentuk penghormatan terhadap ajaran agama di negeri ini (Holopis, 20-7-2023).

Makin Meningkat

Pernikahan beda agama memang sedang menjadi sorotan. Pasalnya di negeri mayoritas muslim ini, nikah beda agama menjadi sesuatu yang tabu. Namun, tidak ada yang menyangka, jumlah praktik nikah beda agama ternyata makin meningkat. Pada 2005—2014 ada sekitar 601 pernikahan. Kemudian pada 2015 (84), 2016 (64), 2017 (76), 2018 (111), 2019 (137), 2020 (147), 2021 (169), 2022 (177), dan Juli 2023 (89).

Sebelumnya, nikah beda agama dilakukan dengan diam-diam atau di luar negeri. Namun, belakangan para pelaku nikah beda agama berani terang-terangan. Bahkan, mereka tidak enggan mengunggah pernikahannya melalui akun media sosial. Lebih disayangkan, jika mereka adalah muslimah yang menikah dengan laki-laki nonmuslim. Sebagaimana yang pernah trending tahun lalu karena perempuan tersebut adalah salah satu staf khusus kepresidenan.

Tidak sampai di situ, mereka juga berani melayangkan surat permohonan izin ke pengadilan negeri (PN) untuk mengesahkan pernikahan beda agama. Akhirnya, permohonan mereka pun terkabul. Beberapa PN yang membolehkan pernikahan beda agama antara lain, PN Surabaya dengan dasar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN, PN Tangerang, PN Yogyakarta, dan PN Jaksel.

Atas Nama Kebebasan

Ide kebebasan menjadi sebab utama praktik pernikahan beda agama. Pemikiran ini membuat manusia merasa tidak perlu agama dalam menjalani hidup. Mereka menganggap pernikahan tidak ubahnya sebatas pemenuhan naluri kasih sayang. Aturan agama bukanlah unsur utama yang perlu diperhatikan.

Konsep kebebasan sendiri merupakan cabang dari kapitalisme, yaitu sebuah ideologi yang mementingkan kebahagian lahiriah sebagai tujuannya. Ideologi ini menjadikan sekularisme sebagai landasan. Oleh karena itu, wajar jika ideologi ini melahirkan ide kebebasan bertingkah laku.

Sejatinya, pernikahan beda agama merupakan bentuk keberagaman yang sangat berbahaya. Apabila pernikahan beda agama ini dibiarkan, suatu saat akan menjadi lumrah seperti zina dan khamar.

Akibatnya, masyarakat beberapa tahun mendatang tidak akan menganggap penting agama. Mereka akan meyakini semua agama sama. Jadi tidak masalah menikah dengan penganut agama apa saja. Khususnya kaum muslimah, mereka tidak akan lagi memperhatikan agama calon suaminya.

Selain itu, ide moderasi beragama menjadi jalan untuk mendukung pernikahan beda agama ini karena pemikiran moderasi beragama sejalan dengan praktik pernikahan beda agama.

Rapuhnya Demokrasi

Munculnya pro dan kontra mengenai pernikahan beda agama membuktikan bahwa demokrasi hanya melahirkan perselisihan. Hal ini wajar terjadi karena demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengandalkan akal manusia. Namanya akal, antara manusia satu dengan yang lain pasti berbeda. Manusia yang satu memakai landasan agama, sedangkan yang lain kesenangan nafsu saja.

Peristiwa perbedaan penetapan PN yang membolehkan nikah beda agama, kemudian muncul larangan MA mengizinkan praktik tersebut, setelah itu muncul ketidaksetujuan dari Setara Institute memperlihatkan bahwa demokrasi tidak mendukung agama. Sampai kapan pun demokrasi tidak akan mengambil agama sebagai landasan aturan. Karena demokrasi sendiri lahir dari Yunani, bukan dari agama tertentu.

Jadi, meskipun kebijakan MA mengeluarkan SEMA itu dianggap baik oleh kalangan masyarakat dan tokoh agama, tetapi dalam demokrasi, praktik itu salah karena membatasi kebebasan PN untuk menetapkan aturan. Oleh karena itu, kejadian ini menunjukkan bahwa demokrasi sangat rapuh.

Meluruskan Kesalahan

Seorang muslim memiliki tanggung jawab yang besar ketika melihat kemungkaran. Disebut kemungkaran dalam Islam adalah aktivitas yang melanggar syariat Allah Taala.

Betul bahwa Islam membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kafir dari kalangan ahli kitab (nonmusyrik). Namun, kebolehan ini tidak bisa dilepaskan dari aturan Islam yang lain seperti soal qawwamah (kepemimpinan) suami dalam keluarga dan kewajiban menjaga keluarga dari api neraka (lihat QS At-Tahrim : 6).

Pada saat yang sama, Islam dengan tegas melarang muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim, sebagaimana dalam firman-Nya,

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS Al-Baqarah: 221).

Imam Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Allah mengharamkan wanita-wanita mukmin untuk dinikahkan dengan lelaki musyrik mana pun (baik ahli kitab maupun bukan).” (Jami’ al-Bayan 2/379).

Berkaitan dengan pembahasan dalil di atas, maka seorang muslim wajib meluruskan aktivitas nikah beda agama yang sekarang cenderung menjadi tren. Terlebih jika itu terjadi di kalangan muslimah atau laki-laki muslim yang melanggar rambu-rambu syariat dalam pernikahan beda agama hanya karena dorongan tren kebebasan dan pluralisme. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

“Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.”(HR Muslim).

Oleh karenanya, keputusan MA mengeluarkan larangan pernikahan beda agama yang menjadi tren saat ini perlu diacungi jempol. Karena MA memiliki kekuasaan untuk melakukan itu. Namun, itu saja belum cukup. Selama demokrasi masih dipakai, masih ada kemungkinan aturan ini berubah.

Kemungkaran Terbesar

Sesungguhnya aktivitas nikah beda agama yang fenomenal hari ini merupakan satu kemungkaran yang lahir dari kemungkaran yang lebih besar. Semua itu terjadi karena tidak adanya penerapan Islam dalam bingkai negara. Islam selama ini hanya jadi pedoman saat ibadah. Namun, ketika beraktivitas, umat Islam justru mengambil aturan selain Islam. Inilah bentuk kemungkaran yang terbesar, yaitu meninggalkan syariat-Nya.

Oleh karena itu, untuk meluruskan kemungkaran seperti ini tidak bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Akan tetapi, perlu institusi yang memiliki kekuasaan. Islam memiliki konsep terkait institusi ini.

Sistem pemerintahan Islam (Khilafah) mampu menerapkan aturan Islam di segala lini, termasuk mengatur larangan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Dengan adanya aturan ini, maka seluruh masyarakat akan mematuhi dan tidak melanggarnya. Jadi, jika masalah pernikah beda agama hanya dapat diselesaikan dengan sistem Islam, maka kewajiban kaum muslim adalah mengadakan sistem tersebut. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *