Muslimah News, NASIONAL — Indostrategic merilis hasil survei yang mereka lakukan untuk periode 9—20 Juni 2023. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tingginya tingkat setuju publik soal narasi perubahan untuk Indonesia 2024.
Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam mengatakan, 80,6% responden sudah pernah mendengar visi perubahan untuk 2024. Dari 1.400 responden, hanya 19,3% yang mengaku belum pernah mendengar.
“Sebanyak 91,3% responden setuju dengan visi perubahan memperbaiki kondisi saat ini, 8,2% tidak setuju, 0,5 tidak tahu/tidak jawab,” kata Khoirul
Terkait pemahaman masyarakat tentang narasi perubahan, 83,9% menganggap itu berarti program-program pemerintah yang lebih baik. Hanya 14,4% merasa visi itu asal berbeda dengan pemerintah.
Lalu, diteliti lagi lebih mendalam tentang visi perubahan yang betul-betul menyasar konteks keseharian mereka dan mampu memberikan perbaikan. Sebabnya, jika tidak, masyarakat berpotensi memberikan koreksi balik.
“Sebanyak 34,1% menginginkan harga kebutuhan pokok terjangkau,” ujar Khoirul.
Selain itu, 16,9% yang berharap mencari pekerjaan lebih mudah, 9,5% berharap harga jual panen pertanian, perkebunan dan nelayan stabil, 7,7% berharap bisa melunasi utang luar negeri Indonesia.
Ada pula 6,1% harapan agar harga BBM terjangkau, 4,9% agar pupuk petani terjangkau, 4,6% peningkatan pemberantasan korupsi. Bahkan, ada 3,2% berharap penegakan hukum yang tidak asal tangkap.
Bukan Perubahan Hakiki
Menyoroti hal ini, aktivis muslimah Wiwing Noeraini menerangkan, visi perubahan 2024 bukan visi perubahan hakiki yang dibutuhkan umat.
“Berdasarkan survei, publik menginginkan perubahan dan perbaikan berbagai aspek kehidupan pada Pemilu 2024. Ini artinya, mereka menaruh harapan besar bahwa dengan bergantinya rezim, maka akan terjadi perubahan. Pertanyaannya, mampukah pemilu 2024 membawa perubahan?” tanyanya retorik kepada MNews, Kamis (20-7-2023).
Boleh jadi memang akan terjadi perubahan, ungkapnya, tetapi perlu diingat, selama sistem yang ada masih sistem yang sama, pergantian pemimpin saja tidak akan mampu memberikan perubahan mendasar.
“Problem-problem yang diakibatkan penerapan sistem kapitalisme saat ini pasti tidak akan bisa dihilangkan, sebagaimana yang sudah-sudah,” ucapnya.
Berbagai Masalah
Menurutnya, pemilu demi pemilu dilalui, pemimpin datang dan pergi silih berganti, nyatanya tetap saja negeri ini tidak kunjung sejahtera dan terus dililit berbagai masalah.
“Seperti tingginya utang luar negeri, besarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, keberpihakan negara pada pemilik modal, pemerintahan yang korup, juga berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas yang semakin beragam dan mengerikan, dan lain-lain,” bebernya.
Ia mengungkapkan, negeri ini tidak pernah sepi dari masalah. “Alih – alih fokus menyelesaikan problem utamanya agar rakyat sejahtera, rezim hari ini malah sibuk mengurusi isu ‘radikal radikul’ yang ujung-ujungnya mendiskreditkan ajaran Islam dan umatnya. Islam pun dianggap sebagai masalah, padahal hakikatnya Islam adalah solusi,” cetusnya.
Sebagai agama dan sekaligus ideologi, tambahnya, Islam pasti mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan juga seluruh umat manusia di dunia. “Karena Islam berasal dari Allah Sang Pencipta manusia, maka pastilah aturan Islam adalah aturan yang paling layak bagi manusia,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan, perubahan secara hakiki tidak mungkin dihasilkan oleh sistem kapitalisme.
“Hal ini karena politik demokrasi yang diadopsi sistem ini menjadikan rakyat (manusia) sebagai pembuat aturan, sedangkan aturan yang dibuat manusia, secara alaminya selalu memiliki kelemahan sehingga akan selalu butuh perbaikan. Perbaikan ini juga relatif, sangat tergantung kepentingan dan keinginan sang pembuat kebijakan maupun yang menjadi oposannya di parlemen. Yang terjadi kemudian, hanya sekedar tambal sulam kebijakan, bukan perubahan secara hakiki,” urainya.
Perubahan Hakiki
Kemudian, ia pun melontarkan pertanyaan, apa itu perubahan hakiki? “Perubahan yang menyeluruh. Sebuah perubahan tidaklah disebut perubahan hakiki apabila perubahan itu tidak menjadikan masyarakat berubah menuju kepada keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya,” tuturnya.
Perubahan seperti ini, lanjutnya, harus dimulai dengan mengidentifikasi penyebab kerusakan yang terjadi.
“Penyebab terpuruk dan terjajahnya umat saat ini sejatinya bukan sekadar persoalan pada personil rezim yang berkuasa semata. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah sistem yang digunakan oleh rezim. Hal ini terjadi karena ketika sistem itu rusak, berasal dari ideologi yang batil, yakni ideologi kapitalisme, siapa pun personil rezim yang menjalankannya, akan menghasilkan kebijakan yang rusak pula,” paparnya.
Berdasarkan realitas kehidupan nyata saat ini, ujarnya, dapat disadari bahwa problematika utama yang dihadapi kaum muslim adalah mengembalikan penerapan seluruh hukum yang diturunkan Allah Swt. dan memperjuangkan perubahan hakiki menuju penerapan syariat Islam kafah.
“Jadi, perubahan hakiki merupakan transformasi menuju peradaban yang tegak di atas ideologi sahih yang memuaskan akal, sejalan dengan fitrah manusia, dan mampu menciptakan kemakmuran holistik. Islam sebagai agama, sekaligus ideologi yang sahih, bersumber dari wahyu Ilahi, Ketika diterapkan secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan dalam institusi Khilafah, telah terbukti menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara menyeluruh selama berabad-abad lamanya di masa kekhalifahan islam,” ungkapnya.
Jelaslah, tegasnya, visi perubahan 2024 bukanlah visi perubahan hakiki yang dibutuhkan umat, umat butuh perubahan hakiki dengan Islam.
Momen Perubahan
Selain itu, Wiwing menyampaikan, terkait Muharam yang identik dengan hijrah, maka hijrah tidak bisa dilepaskan dari konsep perubahan. “Maka, Muharam adalah momen yang tepat untuk melakukan perubahan hakiki. Refleksi hijrahnya Nabi saw. harus terus kita gali spirit, esensi, hingga hukum hukum yang menyertainya untuk mengarahkan perubahan masyarakat di era hari ini,” katanya.
Rasulullah mencontohkan, sebutnya, bahwa perubahan tidak cukup hanya berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik.
“Tapi beliau mencontohkan hijrah untuk perubahan dan perkembangan yang bersifat drastis. Ketika di Makkah, beliau hanya sebagai rasul yang mengajak manusia untuk menyembah dan mengesakan Allah. Penguasa Makkah pun menolak dakwah ini, menolak hukum hukum Allah diterapkan sehingga beliau pun hijrah ke Madinah,” jelasnya.
Setelah itu, sambungnya, terjadi perubahan besar-besaran. “Beliau tidak hanya berperan sebagai rasul, tapi juga sebagai kepala negara yang memberlakukan seluruh syariat Islam. Akidah Islam menjadi landasan bagi kehidupan individu, masyarakat, bahkan negara. Kehidupan umat islam pun berubah. Syariat Islam yang diterapkan secara keseluruhan oleh Daulah Islam mampu membawa kehidupan yang sejahtera, juga aman sentosa,” ujarnya.
Ia menekankan, itulah seharusnya yang kita lakukan hari ini. “Kita harus meneladan hijrahnya Rasul saw. dengan berupaya melakukan perubahan yang mendasar, yakni mengganti sistem kapitalisme kufur dengan sistem Islam yang berlandaskan akidah Islam dan menerapkan syariat islam secara keseluruhan,” ucapnya.
Tidak mungkin kita hanya berharap perubahan itu terjadi, tegasnya, sedangkan kita hanya diam saja.
“Ini karena Allah tak akan mengubah nasib kita, negeri ini, dan bangsa ini, hingga kita sendiri yang mengubahnya. Sebagaimana firman-NYa dalam QS Ar-Ra’du 11,
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
‘Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.’,” tuturnya.
Untuk itu, Wiwing menasihati agar kita menjadikan momen hijrah ini untuk melakukan perubahan hakiki dengan berbagai upaya untuk mengubah sistem kufur yang diterapkan negeri ini menjadi sistem Islam.
“Semoga Allah meridai, serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, menjadikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, segera,” tutupnya. [MNews/Ruh]
