Muslimah News,NASIONAL — Rapat paripurna DPR RI akhirnya memutuskan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) Kesehatan pada sidang paripurna DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2022— 2023, Selasa (11-7-2023).
Sarat Kepentingan
Pengesahan undang-undang yang terkesan terburu-buru di tengah masih banyaknya protes dari masyarakat, dinilai oleh cendekiawan muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) sebagai sarat kepentingan.
“Model pengesahan undang-undang seperti ini sudah menjadi semacam model pengesahan rancangan undang-undang yang sarat atau pekat berbagai kepentingan,” ungkapnya di acara Focus to The Point: “Siapa yang Cuan di Balik Disahkan UU Kesehatan”, melalui kanal UIY Official Senin (17-7-2023).
UIY memberikan contoh bagaimana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Perppu Covid-19 yang semua dilakukan dengan mengabaikan seluruh aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, serta dilakukan sangat cepat.
“Ini menunjukkan di balik itu semua pasti ada sesuatu yang hendak dicapai. Pada UU Minerba, ada kepentingan oligarki penguasaan sekian ratus ribu ladang batu bara. Kalau menurut pengamat ekonomi, “daging”-nya itu memang seputaran kepentingan oligarki untuk bisnis batubara,” bebernya.
Mandatory Spending
UIY melihat ada satu titik yang membuat orang terperanjat di dalam pengesahan RUU Kesehatan ini yaitu dihapuskannya mandatory spending ( belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang-red.).
“Mandatory spending yang kurang lebih sekitar 10% dari APBN itu sesungguhnya adalah satu bentuk keterlibatan negara di dalam pembiayaan atau penjagaan kesehatan rakyatnya,” jelasnya.
Ketika itu dihapus, lanjutnya, pertanyaannya dari mana pembiayaannya? “Jawabannya kemungkinan ada dua yang pertama itu dari rakyat sendiri jika dia mampu. Yang kedua dari asuransi, baik asuransi sukarela maupun asuransi wajib BPJS,” ujarnya.
Menurutnya, penghapusan mandatory spending ini menjadikan pembiayaan kesehatan lebih luwes untuk naik atau turun karena tidak ada patokan, dan kalau berdasarkan mandatory spending berarti negara itu wajib.
“Kritik dari pihak yang menolak penghapusan mandatory spending itu, la wong dengan dana segitu saja masih kurang, bagaimana jika dihapus? Tentu akan lebih problem lagi. Di sinilah celah liberalisasi kesehatan itu ada, membuka keran yang lebih luas untuk swasta,” duganya.
UIY mengatakan, saat pembiayaan tidak dipatok, negara bisa menurunkan besarannya dengan berbagai alasan. “Di situlah celah masuk pembiayaan swasta atau dari sumber lain atau pembebanan kepada rakyat,” ucapnya.
Paradigma
Dalam penilaian UIY, pencabutan mandatory spending ini tidak lepas dari paradigma negara dalam memandang rakyat yang dianggap bukan bagian dari tubuh negara, tetapi dianggap sebagai pihak lain. “Negara pun menganggap subsidi sebagai beban yang harus dicabut, sebagaimana privatisasi BUMN. Karena subsidi dicabut, maka akan menjadi beban rakyat. Tetapi pada saat yang sama negara tidak segan-segan memberikan subsidi mobil listrik, amnesti pajak, teks holiday, pemutihan lahan 3,3 juta hektar. Itu kan sebenarnya subsidi. Jadi kepada orang kaya begitu ramahnya, sementara kepada rakyatnya sendiri selalu saja dianggap beban,” kritiknya.
Big Market
Dalam pandangan UIY, Indonesia merupakan negara yang sedang tumbuh di semua sektor, termasuk sektor kesehatan. Menurutnya, kalau dibaca dalam kerangka bisnis ini menjadi big market.
“Market untuk obat, alat kesehatan, termasuk juga jasa dokter. Kebutuhan dokter spesialis saya tidak tahu angkanya persis, tapi terus meningkat. Ini menjadi peluang bagi dokter asing, rumah sakit asing, untuk masuk. Dengan UU Kesehatan peluang ini terbuka. Kalau sudah terbuka, maka genap liberalisasi kesehatan dari hulu sampai hilir,” cetusnya.
Sekali lagi, UIY menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang ekonominya sedang tumbuh yang juga diiringi pertumbuhan tenaga kerja. Angka pengangguran di Indonesia, ucapnya, juga masih tinggi, termasuk kaum profesionalnya.
“Jadi, pembelaan terhadap rakyat untuk menjaga agar agar lapangan pekerjaan di negeri ini semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sini, rakyat sendiri itu penting,” jelasnya.
Saat melihat negeri ini kekurangan dokter spesialis, ujar UIY, semestinya mendorong untuk melakukan intensifikasi, ekstensifikasi pendidikan dokter, peningkatan fasilitas pendidikan dokter, menaikkan kapasitas dokter, bukan malah membuka impor dokter asing.
“Jadi, ada proteksi, dan proteksi itu bukan sesuatu yang aneh. La wong negara-negara yang liberal seperti Amerika pun juga dia melakukan proteksi,” tukasnya.
Terakhir, UIY menduga pengesahan RUU Kesehatan ini karena ada kepentingan korporasi terhadap cuan dengan memperdagangkan kewenangan.
“Izin pendirian rumah sakit, izin masuknya obat asing dan izin-izin lain itu karena ada cuan yang bisa dipungut. Ini yang disebut dengan memperdagangkan kewenangan,” pungkasnya. [MNews/IA]
