Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa terdapat 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya, padahal Jokowi menargetkan seluruh PSN pada 2024 harus selesai. Nilai investasi 58 PSN infrastruktur yang belum dibangun itu mencapai Rp420 triliun. Ironisnya, proyek-proyek tersebut dipastikan tidak memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. (CNBC Indonesia, 13-7-2023).
Mangkrak?
Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyatakan bahwa sampai saat ini 58 proyek tersebut belum akan dikeluarkan dari daftar PSN pemerintah.
Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya ada beberapa PSN yang tidak selesai dibangun memang bisa berpotensi untuk dikeluarkan dari daftar PSN pemerintah. Meski nantinya sudah dikeluarkan dari PSN, proyek-proyek itu sebetulnya masih bisa diteruskan dengan alternatif pembiayaan yang bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah maupun investor lainnya. Ini karena prioritas pemerintah adalah bergerak terus.
Wahyu memerinci, di antara 58 PSN yang belum dibangun itu adalah MRT East-West rute Cikarang-Balaraja, kereta api semicepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan New Ambon, ruas-ruas tol yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera, Tol Bocimi yang mau diteruskan sampai Sukabumi, dan Tol Getaci. Juga diakuinya bahwa tidak mungkin semua 58 proyek tersebut bisa selesai secara fisik. Namun, sesuai arahan Presiden, setidaknya untuk 58 proyek tersebut telah tersedia pembiayaan serta pembebasan lahannya dan perizinannya agar tidak mangkrak.
Ala Ketoprak
Mencermati hal ini, jelas tidak ubahnya perencanaan pembangunan ala ketoprak. Dengan kata lain, pada awalnya tampak dramatis hingga terdengar bombastis, tetapi tidak realistis. Jika memang infrastruktur tersebut proyek strategis nasional, bagaimana mungkin tidak bermanfaat untuk masyarakat? Jika tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat, untuk siapa? Apakah pemerintah sengaja bahwa dari setiap pembangunan infrastruktur (contohnya sejumlah ruas tol), memang selanjutnya dijual kepada swasta (lokal/asing)?
Di antaranya, pada 2019, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan akan melelang enam proyek tol yang sebagian besarnya berada di Pulau Jawa. Ironisnya, semua proyek itu diprakarsai oleh badan usaha—swasta maupun pelat merah—dan bukan oleh Kementerian PUPR. Total nilai investasi yang dibutuhkan cukup fantastis, yakni sekitar Rp137,74 triliun. Angka ini hampir setara dengan APBD Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat pada 2019.
Tidak pelak, mahalnya biaya yang dibutuhkan itu kerap memunculkan polemik. Sebab, sering kali dana yang digunakan berasal dari utang pemerintah atau BUMN. Akibatnya, demi menutupi utang tersebut, mau tidak mau jalan tol yang sudah selesai dibangun berkonsekuensi untuk dijual atau didivestasikan ke swasta.
Kalau begitu, rakyat dapat apanya? Apakah proyek nasional itu sekadar tumbal demi bisa memalak rakyat?
Wajar Apanya?
Mengutip Tirto (11-1-2019), Kepala BPTJ Herry Trisaputra Zuna saat itu pernah menyampaikan, polemik terkait penjualan ruas tol dari BUMN ke swasta sebenarnya wajar belaka. Katanya, bisnis tol merupakan usaha jangka panjang yang keuntungannya baru bisa kembali (balik modal) sekitar lima tahun mendatang. Sistem “bangun-jual” juga bukan sesuatu yang baru bagi BUMN untuk mencari sumber pendanaan dan meminimalkan penggunaan APBN. Pada 2012 lalu, misalnya, PT Jasa Marga Tbk. menjual 1,6 juta unit saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (didirikan oleh Soeharto pada April 1987) karena hendak mengakuisisi beberapa tol lain.
Konsep pendekatan pembangunan infrastruktur dengan sistem “bangun-jual” ini juga sudah biasa diterapkan di Cina. Negeri Tirai Bambu itu telah sukses membangun 131.000 km jalan tol. Capaian Cina ini coba diadopsi pada proyek Tol Trans Sumatera melalui konsorsium Hutama Karya pada era Menteri BUMN Dahlan Iskan. Divestasi (melepas aset perseroan) atas tol juga dapat mengurangi rasio pinjaman terhadap modal yang dimiliki. Dengan demikian, keuangan perusahaan ke depannya bisa tetap sehat dalam menjalankan proyek-proyek lain yang dijalankan.
Perihal ini, masyarakat jelas harus kritis. Kita tidak boleh melihat hanya dari sisi reputasi bombastis akan sebuah perencanaan pembangunan. Lebih dari itu, kita juga harus melihat ekses konsep kerja BUMN yang seperti itu yang jelas-jelas menggunakan skema bisnis. Selain adanya komersialisasi fasilitas umum yang semestinya itu hak publik, potensi korupsi di sektor pembangunan infrastruktur juga tidak kalah lezatnya.
Jika sudah begini, lantas apanya yang wajar? Apakah wajar bagi pejabat melakukan bancakan terhadap uang rakyat atas nama pembangunan infrastruktur?
Pembangunan untuk Umat
Dalam kacamata kapitalisme, capaian profit tertinggi dengan modal yang serendah-rendahnya adalah sesuatu yang biasa. Pelaksanaan pembangunan di suatu negara penganut kapitalisme pun menggunakan format perusahaan berdasarkan perputaran roda bisnis.
Akibatnya, berjalannya sebuah proyek infrastruktur kosong dari spirit amanah pembangunan demi kepentingan publik. Publik justru menganggap wajar ketika harus bayar tol, tiket transportasi umum, maupun retribusi masuk terminal/pelabuhan, yang semua itu sejatinya tarif dalam rangka bisnis.
Belum lagi fluktuasi perdagangan minyak yang diargumentasikan untuk menghalalkan kenaikan harga BBM dan tarif listrik, padahal keduanya sangat vital bagi kepentingan publik. Tidak heran jika relasi penguasa dengan rakyatnya makin nyata sebagai penjual dan pembeli. Ini jelas relasi yang zalim.
Berdasarkan hal ini, jelas kita sangat berkepentingan untuk meninggalkan kapitalisme, dengan beragam produk kezalimannya tersebut. Kita membutuhkan sebuah kacamata ideologi yang baru untuk mengelola urusan publik, tidak terkecuali perihal perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum. Tidak lain yakni dengan kacamata ideologi Islam, melalui penerapan sistem ekonomi Islam.
Dalam Islam, perencanaan pembangunan dilakukan menurut kebutuhan umat, bukan sekadar reputasi maupun modernisasi sebuah negara yang ternyata berbuah kezaliman kepada rakyatnya sebagaimana negara berideologi kapitalisme. Pemerintah sistem Islam (Khilafah) akan mengatur skala prioritas pembangunan tersebut. Jika suatu infrastruktur tidak urgen bagi masyarakat, pembangunannya bisa ditunda dan yang akan didahulukan adalah infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan segera oleh rakyatnya.
Sebagai contoh pembangunan infrastruktur jalan di daerah terpencil/perdesaan untuk memudahkan transportasi masyarakat di sana. Tidak hanya membangun jalan ataupun jembatan yang berkualitas prima, pemerintah juga akan menyediakan sarana transportasi umum yang memadai sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan meminimalkan bahaya (dharar) bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tersebut.
Semua ini karena penguasa Khilafah sangat menjiwai sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). Juga sabda beliau saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Berdasarkan kedua hadis ini, infrastruktur—beserta segala sesuatu yang menyertainya—adalah bagian dari fasilitas umum sebagai wujud pelayanan penguasa kepada rakyatnya sehingga keberadaannya berstatus kepemilikan umum dan penguasa haram untuk memungut tarif di dalamnya.
Jika infrastruktur dibangun oleh swasta/individu sehingga mereka merasa berkepentingan untuk menarik tarifnya, penguasa tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Penguasa harus mengambil alih dengan membelinya atau mengganti biaya bahan materiel dan pembangunannya dari swasta/individu yang bersangkutan untuk kemudian memosisikan infrastruktur tersebut bagi kepentingan publik secara gratis.
Khatimah
Demikianlah, Khilafah mengurusi urusan umat dengan menutup berbagai celah bisnis terhadap layanan publik, beserta seluruh mekanisme dan perencanaan pembangunannya. Ini karena para penguasa dan pejabat dalam Khilafah sangat memahami amanah di balik jabatannya bahwa menjabat bukanlah aji mumpung melainkan mengandung pertanggungjawaban besar akan jabatan tersebut di akhirat kelak.
Rasulullah saw. bersabda, “Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia membuat susah mereka, maka susahkanlah ia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia mengasihi mereka, maka kasihilah ia.” (HR Muslim). Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Rakyat sejahtera hanya dengan penerapan Islam kaffah