Tingkat Pengangguran Diprediksi Lebih Baik, Perkiraan yang Perlu Ditelisik

Tingkat Pengangguran Diprediksi Lebih Baik, Perkiraan yang Perlu Ditelisik

Tingkat pengangguran di Indonesia 2022 ini diprediksi akan lebih baik dari tahun lalu. Benarkah demikian?


Penulis: Hasni Tagili, M.Pd.

Muslimah News, OPINI — Maret 2020, sejak pandemi Covid-19 melanda, menjadi pukulan telak bagi level pengangguran di Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa harus di-PHK karena lesunya perekonomian nasional. Beberapa pekerja bahkan harus bertaruh nyawa karena dilema PPKM dan kewajiban mencari nafkah. Selain itu, beberapa perusahaan raksasa juga harus gulung tikar karena biaya produksi tidak sebanding dengan pemasukan.

Meski begitu, tingkat pengangguran di Indonesia 2022 ini diprediksi akan lebih baik dari tahun lalu. Benarkah demikian?

Perlu Ditelisik

Melansir kontan.co.id, 28/2/2022, Danareksa Research Institute (DRI) melihat, tingkat pengangguran Indonesia berpotensi berada di level 6,24% pada 2022. Hal itu terjadi jika pemerintah melakukan pemberlakuan perbatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet menuturkan, jika mengukur pada tahun lalu, akan terjadi hal yang sama pada tahun ini ketika pemerintah menaikkan level PPKM.

Seperti pada Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 6,26%. Ketika level PPKM dinaikkan pada Juli 2021, angka pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 6,46% atau sekitar 1,82 juta orang menganggur akibat pandemi Covid-19.

Yusuf menambahkan, tingkat pengangguran tahun ini tentu akan ditentukan oleh pemulihan ekonomi Indonesia. Menurutnya, meski ada potensi peningkatan pengangguran pada tahun ini, tetapi tingkat pengangguran tahun ini akan berpotensi sedikit lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Ia memperkirakan tingkat pengangguran tahun ini berada di kisaran 6,2%—6,3% atau menurun marginal jika dibandingkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 yang mencapai 6,49%.

Perkiraan ini berdasarkan atas dua asumsi, yakni tidak ada lagi kenaikan kasus Covid-19 dan program penciptaan lapangan kerja pemerintah, baik itu investasi maupun program kewirausahaan.

Faktor Individual dan Kebijakan Negara

Secara garis besar, ada dua hal yang dapat kita kritisi dari tingginya angka pengangguran di Indonesia, yakni penyebab pengangguran ditinjau dari faktor individual dan kebijakan negara.

Dari sisi individual, pengangguran disebabkan oleh kemalasan individu itu sendiri, faktor cacat atau uzur, dan rendahnya level pendidikan, serta keterampilan.

Kemalasan individu tidak terelakkan dengan kondisi sistem kehidupan saat ini. Ketika individu merasa terzalimi dengan sistem gaji yang tidak layak, mereka akan sesuka hati bekerja. Kalaupun pada akhirnya dipecat, alternatif berikutnya adalah mengadu nasib dalam arus perjudian.

Tidak heran jika dalam sistem materialistis dan politik sekuler, banyak orang miskin menjadi malas bekerja karena berharap kaya mendadak dengan jalan menang judi atau undian.

Dalam pusaran kapitalisme pula, hukum yang diterapkan adalah “hukum rimba” sehingga tidak ada tempat bagi mereka yang cacat atau uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka dianggap tidak produktif.

Kondisi ini diperparah dengan faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan. Data BPS per Februari 2021 menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi masyarakat berpendidikan rendah (SMP ke bawah).

Dampak dari rendahnya pendidikan ini adalah minimnya keterampilan mereka. Belum lagi sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Pada akhirnya mereka menjadi pengangguran intelek.

Adapun dari sisi kebijakan negara, pengangguran disebabkan ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi nonriil, serta banyaknya tenaga kerja wanita.

Perekrutan PNS 2018 lalu memperlihatkan ketimpangan ini. Bagaimana tidak, besarnya jumlah pelamar tidak berbanding lurus dengan kuota yang ada. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2,5 juta orang telah mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil, sementara kursi yang tersedia hanya ratusan ribu. Lain lagi pada 2020 lalu, kuota kursinya memang banyak, tetapi syaratnya terlalu berat. Apalagi bagi mereka yang mengadu nasib lewat jalur PPPK.

Selain itu, banyak kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak rakyat. Kenaikan bahan pokok, kelangkaan minyak goreng, atau tingginya aktivitas impor, semua itu secara tidak langsung memicu tingkat kenaikan pengangguran.

Kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan ketimpangan dan pengangguran. Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme, transaksi yang terjadi memang menjadikan uang sebagai komoditas yang disebut sektor nonriil, seperti bursa efek dan saham perbankan sistem riba maupun asuransi. Sektor ini tumbuh pesat. Nilai transaksinya bisa mencapai 10 kali lipat daripada sektor riil.

Pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat daripada sektor riil mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor riil. Akibatnya, hal itu mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK, serta pengangguran.

Inilah penyebab utama krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak 1997. Peningkatan sektor nonriil juga mengakibatkan harta beredar hanya di sekelompok orang tertentu dan tidak memiliki kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Pengangguran dan Penganggaran

Penganggaran secara mandiri oleh pemerintah daerah (pemda) dalam hal penyediaan lapangan kerja juga turut mengambil peran tingginya tingkat pengangguran. Sebenarnya, seberapa genting pemda merekrut perusahaan asing sebagai partner kerja? Pemda dan pemerintah pusat terkesan lepas tangan dalam mengurusi urusan rakyat. Mengapa harus melibatkan perusahaan asing dalam penyediaan lapangan kerja bagi warga lokal? Bukankah itu makin memberi ruang bagi pihak luar untuk mendikte urusan “dapur” negara?

Toh, diakui atau tidak, investasi memang rawan terhadap intervensi. Diakui atau tidak, perekonomian keluarga yang sulit saat ini tidak lepas dari membludaknya investasi dan utang yang melanda negeri. Meski ekonomi kita disebut masih aman, bahkan terjadi peningkatan, tetapi faktanya adalah kehidupan justru makin sempit. Pendapatan cenderung stagnan, sedangkan pengeluaran terus meningkat.

Tidak dapat kita mungkiri, krisis di negeri ini juga merupakan imbas krisis ekonomi global. Kapitalisme yang merajai dunia saat ini memang rentan krisis. Kesejahteraan yang dijanjikan kapitalisme hanyalah kesejahteraan semu. Yang ada, jurang kesenjangan miskin kaya makin menganga. Hal itu bisa terlihat pada negara kapitalis raksasa, seperti AS. Dari luar tampak hebat, padahal di dalamnya banyak terjadi kekacauan.

Edukasi Politis dan Teknis

Bekerja merupakan salah satu wasilah guna memenuhi kebutuhan hidup. Islam telah memberikan edukasi politis dan teknis terkait hal ini. Islam mewajibkan dan mendorong kepada setiap lelaki untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tentunya dengan pekerjaan yang halal.

Dalam mekanisme ini, negara secara langsung memberikan pemahaman pada individu—terutama melalui sistem pendidikan,—tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Taala. Selain itu, memberikan negara akan memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan.

Banyak nas Al-Qur’an dan Sunah yang mendorong individu untuk bekerja. Misalnya, firman Allah Swt. dalam QS Al-Mulk: 15, “Berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.”

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm IV/478 menyatakan, “Maksudnya, bepergianlah kalian semua ke daerah di bumi mana pun yang kalian kehendaki, dan bertebaranlah di berbagai bagiannya untuk melakukan beraneka ragam pekerjaan dan perdagangan.”

Tidak hanya itu, negara pun bertanggung jawab membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, serta memastikan orang yang mampu secara fisik untuk bekerja. 

Rasulullah saw. telah mengingatkan kepada setiap pemimpin untuk tidak lalai dari tanggung jawab ini. “Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Ahmad)

Dalam iklim investasi dan usaha, Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak, serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.

Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, Khalifah tidak mewajibkan wanita untuk bekerja. Dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini, wanita akan kembali pada pekerjaan utamanya sebagai ummu wa rabbatul bayt, sementara lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi lelaki.

Dengan demikian, secara teoritis dan praktis, Islam punya seperangkat aturan untuk menjamin kesejahteraan rakyat, bukan sekadar prediksi. Lantas, apa yang membuat kita ragu untuk menerapkannya? Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

4 thoughts on “Tingkat Pengangguran Diprediksi Lebih Baik, Perkiraan yang Perlu Ditelisik”

  1. Fakta dilapangan proyek2 pemberdayaan untuk kebutuhan rakyat saja banyak yang berhenti menyebabkan banyaknya pengangguran hasil dari berhentinya proyek

  2. Tidak.ada keraguan sedikitpun pada Islam..benar Islam adalah solusi….mari.kita perjuangkan agar bs dijadikan sistem

    Lahaula wala quwwata illa billah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *