Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Akhir Juni lalu, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus program magang ke Jepang. Pasalnya, mahasiswa yang menjalani program tersebut malah menjadi buruh tanpa mendapatkan libur ketika sudah di Jepang. Adapun aksi perdagangan orang ini dilakukan oleh salah satu politeknik di Sumatra Barat. (Kompas, 27-6-2023).
Jadi Buruh
Dittipidum Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengungkapkan, kasus ini terbongkar ketika dua korban TPPO berinisial ZA dan FY melapor ke KBRI Tokyo, Jepang. Mereka bersama sembilan mahasiswa lainnya dikirim oleh sebuah politeknik untuk magang di Jepang, tetapi ternyata malah dijadikan buruh.
Sehari-hari, para korban bekerja selama 14 jam dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 10.00 malam. Hal tersebut terus mereka lakukan selama tujuh hari dalam seminggu alias tanpa libur. Istirahat yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya untuk makan, bahkan selama 10—15 menit. Selain itu, korban tidak dibolehkan untuk beribadah. Sebagai kompensasi, korban diberikan upah sebesar 50.000 yen atau Rp5 juta per bulan. Hanya saja, korban diharuskan memberi dana kontribusi ke kampus sebesar 17.500 yen atau Rp2 juta per bulan.
Para korban awalnya tertarik mengenyam pendidikan di politeknik tersebut lantaran seseorang berinisial G yang saat itu menjabat direktur politeknik (2013—2018)—kini telah jadi tersangka—memaparkan keunggulan politeknik karena memiliki program magang ke Jepang. Korban dinyatakan lulus untuk mengikuti program magang ke Jepang selama setahun pada 2019 ketika direkturnya sudah berganti dan dijabat oleh EH. Adapun EH juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus ini.
Modus Lama
Mengutip Kompas (8-7-2023), Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan TPPO dengan modus magang sudah terjadi sejak 15 tahun lalu. Ia menjelaskan, modus ini menyasar anak-anak tingkat SMK dan mahasiswa program magang.
Ia bahkan menyebutkan, untuk tingkat SMK di beberapa negara di Asia Tenggara, terutama Malaysia, sudah banyak kasus yang terjadi. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa yang mengikuti program magang bisa menjadi korban TPPO di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea.
Tersebab modus lama ini, Komnas HAM mendesak agar Kemendikbudristek bisa bertanggung jawab. Hanya saja, sebut Anis, peran tanggung jawab Kemendikbudristek sebagai bagian dari satgas pencegahan TPPO selama ini tidak berjalan.
Meresahkan!
Peristiwa ini jelas meresahkan, di samping tentu saja menampar dunia pendidikan kita, magang jelas berbeda dengan bekerja. Magang seharusnya menjadi jalan pembelajaran secara langsung bagi peserta didik di lapangan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Hal yang sama pun patut kita waspadai untuk program serupa, yakni PKL (praktik kerja lapangan) atau Prakerin (praktik kerja industri) yang tidak lain adalah program wajib siswa SMK agar dapat naik kelas.
Namun, dengan adanya kasus di politeknik tadi, jelas bahwa program magang ternyata bisa disalahgunakan oleh kerakusan oknum. Tidak pelak, saat peserta didik magang, mereka dianggap bisa dipekerjakan tanpa gaji karena dianggap sebatas magang. Sebaliknya, hal ini justru membuktikan adanya peluang eksploitasi terhadap peserta didik demi keuntungan oknum itu sendiri. Di samping itu, kasus ini pun bisa jadi merupakan fenomena gunung es untuk di Indonesia sendiri.
Asal tahu saja, berdasarkan kutipan di laman resmi Kemendikbudristek, program magang atau yang secara resmi disebut Magang Bersertifikat, sejatinya merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Dalam program Magang Bersertifikat, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri/profesi nyata selama 1—2 semester. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra dagang, mahasiswa akan mendapatkan hard skills maupun soft skills yang akan menyiapkan mereka agar nantinya lebih mantap untuk memasuki dunia kerja dan kariernya.
Output Terbaik dari Sistem Terbaik
Selain mencoreng dunia pendidikan secara umum dengan jargon besarnya “kerja” dan “kerja”, bagaimanapun sistem pendidikan sekuler-kapitalis akan selalu berpeluang ditunggangi oleh motif-motif kapitalistik. Andai peserta didik tidak magang pun, saat memasuki dunia kerja di masa selanjutnya mereka juga tidak akan jauh dari status sebagai buruh pintar.
Hal ini berkebalikan dengan sebagian mereka yang lahir dari keluarga kaya atau keturunan pemilik modal yang sering kali menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Bagi mereka, lebih penting untuk pintar mencari uang. Jadi, tetap saja, magang versi kapitalis justru bisa dibajak oleh narasi ekonomi khas kapitalisme itu sendiri, yakni meraih profit sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Akibatnya, spirit sistem pendidikan justru hilang karena motivasi besar untuk menjadi insan terdidik selama mengenyam pendidikan hanyalah demi bisa bekerja mencari uang setelah lulus sekolah/kuliah.
Semua ini tentu sangat berbeda dengan profil peserta didik yang menjadi output sistem pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam, target besarnya adalah mencetak generasi berkepribadian Islam (syahsiah islamiah), bukan menjadi pekerja. Ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam yang diperoleh selama masa pendidikan dijadikan sebagai bekal untuk memberi solusi bagi problematik kehidupan, bukan sekadar meraih gelar. Oleh karena itu, jelas sistem pendidikan Islam sajalah sistem pendidikan terbaik yang dengannya juga mampu menghasilkan output terbaik.
Selain ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam, peserta didik dalam sistem pendidikan Islam juga memperoleh pemahaman mengenai hakikat bekerja menurut Islam yang disertai seluruh keahlian maupun pelatihan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Bekerja adalah salah satu jalan mencari nafkah. Hukum asal bekerja bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi perempuan adalah mubah (boleh). Islam pun mengatur tentang kontrak kerja (ijarah) sehingga majikan dan pekerja terhindar dari akad zalim yang justru bisa mengeksploitasi pekerja.
Di samping itu, Islam telah menggariskan jalur lain perolehan harta selain bekerja, misalnya dengan zakat, kepemilikan harta waris, serta pemberian harta oleh negara. Islam juga menetapkan beragam mekanisme syar’i untuk mengelola harta sehingga kaum muslim tidak terjebak akad batil seperti riba, judi, dan penipuan.
Bagi kaum perempuan, Islam menetapkan bahwa jalur nafkah bagi perempuan lebih dari satu arah sehingga bekerja sebagaimana versi kapitalisme tidak akan menjadi paradigma bagi kaum muslimah.
Khatimah
Demikianlah, sistem Islam akan berjalan yang tentunya hanya bisa dengan naungan Khilafah. Pendidikan adalah bagian dari urusan publik yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab penguasa.
Begitu juga perihal sektor tenaga kerja, sangat memerlukan andil penguasa untuk mengaturnya. Ini semua sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
