Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Rentetan bencana tengah menyelimuti negeri ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, per 9 Juni 2023, telah terjadi 1.726 bencana alam. Banjir sebagai jenis bencana yang paling tinggi disusul dengan cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan sebagainya.
Sepekan terakhir ini (3—9 Juli 2023), telah terjadi 37 bencana di wilayah Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Sebanyak enam orang tercacat meninggal dunia. (tribratanews[dot]polri[dot]go[dot]id, 11-7-2023).
Misalnya, bencana banjir akibat luapan aliran sungai di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, NTB. Ribuan rumah terendam banjir sejak kamis (6-7-2023). Bahkan, di Desa Emang Lestari, terdapat 1.370 rumah warga terendam air dengan ketinggian 50 cm. Banjir pun merendam 28 ton pupuk urea milik warga, stok sembako, bangunan sekolah, dan lainnya. (CNN Indonesia, 8-7-2023).
Esoknya, Jumat (7-7-2023), giliran Kabupaten Lumajang Jawa Timur yang kembali tertimpa bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru. Cuaca ekstrem dengan intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari ini pun mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Dampak dari bencana tersebut, tiga orang meninggal akibat tertimpa longsor, ribuan warga terpaksa harus mengungsi, lima jembatan yang menghubungkan antardesa ambruk, dan lainnya.
Rawan Bencana
Menurut laporan World Risk Report 2022, Indonesia merupakan negara paling rawan bencana ketiga di dunia. Frekuensi bencana alam di Indonesia naik 81% selama 12 tahun. Pada 2010, terjadi 1.945 bencana alam dan pada 2022 terjadi 3.544 bencana alam. (CNBC Indonesia, 2-3-2023).
Dikatakan rawan bencana alam karena Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng. Adanya pergerakan lempeng ini membuat Indonesia sangat rentan terkena bencana alam, khususnya di bidang ekologi, seperti gempa bumi tektonik, tsunami, hingga erupsi gunung berapi.
Namun demikian, realitas negeri yang rawan gempa ini tidak disertai dengan mitigasi bencana yang baik. Buktinya, bencana alam selalu saja menelan banyak korban manusia maupun benda. Menurut BNPB, per 9 Juni 2023, bencana alam menimbulkan korban meninggal dunia 154 jiwa, hilang 8 jiwa, 5.490 luka-luka dan terdampak, serta 2.858.121 jiwa terpaksa mengungsi. (Sindo News, 10-6-2023).
Buruknya Mitigasi Bencana
Mitigasi bencana adalah langkah yang dilakukan guna mengurangi atau memperkecil dampak bencana, baik sebelum, saat terjadi, dan setelah bencana. Banyak pengamat mengatakan bahwa mitigasi di negeri ini buruk. Apa indikasinya?
Pertama, langkah yang dilakukan sebelum bencana, seperti pembuatan peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta penyuluhan terhadap warga sekitar. Semua ini dianggap kurang optimal.
Pembuatan peta wilayah rawan bencana mungkin sudah dilakukan, hanya saja edukasi terhadap warga sekitarnya dianggap masih belum optimal. Masih saja ada warga yang tinggal di titik rawan bencana. Alasan mereka enggan meninggalkan tempat tersebut bukan hanya karena ketidaktahuan, melainkan lebih kepada faktor karena ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan. Andai saja pekerjaan dan tempat tinggal dijamin negara, mungkin mereka akan dengan senang hati berpindah.
Begitu pun dengan pembangunan bangunan tahan gempa, warga bukannya tidak mau membangun rumah tahan gempa, hanya saja bahan materiel yang begitu mahal tentu tidak terjangkau. Andai saja negara memfasilitasinya, tentu banyak warga yang akan selamat.
Penanaman pohon bakau dan penghijauan hutan pun kurang optimal. Selain karena sangat minim sekali, juga kegiatan penggundulan hutan secara legal untuk penambangan, misalnya, malah makin marak. Inilah yang menyebabkan daerah resapan hilang dan pada akhirnya menyebabkan banjir. Andai saja negara melarang swasta untuk menambang di daerah resapan, potensi banjir bisa mengecil.
Kedua, saat terjadi bencana, penanggulangan bencana seharusnya dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Hanya saja, lagi-lagi evakuasi korban sering kali dianggap kurang tanggap. Terbukti dengan masih banyaknya korban yang tidak ditemukan atau terlambat diselamatkan akibat persoalan teknis, seperti akses komunikasi dan akses jalan yang buruk.
Ketiga, pemulihan atau pascabencana. Langkah ini pun dianggap kurang optimal. Bukan hal rahasia lagi jika kebutuhan utama, seperti makanan, air bersih, pakaian, obat-obatan, tidak maksimal tersedia di tempat pengungsian. Pemerintah kerap mengandalkan swasta ataupun sumbangan warga untuk memenuhinya sehingga terlambat sampai ke pengungsi, bahkan dengan kondisi yang kurang berkualitas.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang rusak dan rumah warga yang rusak, kurang teperhatikan dan lambat terselesaikan. Alhasil, kehidupan mereka pascabencana lama untuk pulih kembali. Andai saja negara cepat membangun kembali infrastruktur yang rusak, lalu memberi stimulus untuk perputaran perekonomian mereka, maka kehidupan warga akan cepat pulih.
Abainya Negara dan Defisitnya Kas Negara
Buruknya mitigasi bencana sebenarnya lahir dari abainya negara terhadap urusan umat. Alokasi dana untuk mitigasi minim, tetapi pada saat yang sama, gelontoran dana untuk pembangunan infrastruktur penunjang investasi justru masif dilakukan. Sedangkan mitigasi bencana berbicara penyelamatan jiwa manusia seharusnya diutamakan.
Selain itu, buruknya mitigasi bencana lahir dari minimnya keuangan negara. Misalnya, saat pemerintah diberi masukan untuk membangun bangunan yang tahan gempa di daerah rawan gempa, tentu implementasinya akan sulit tersebab hal demikian membutuhkan dana besar.
Begitu pun evakuasi yang dianggap lambat terhadap korban bencana, lagi-lagi persoalannya adalah dana sehingga transportasi mahal seperti helikopter yang mampu membuka akses jalan, minim tersedia. Juga pemulihan, pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan rumah-rumah warga, lagi-lagi semua butuh dana.
Sungguh negara demokrasi kapitalistik tidak akan sanggup memenuhi hal demikian sebab kas negaranya defisit. Sumber pemasukan kas negara yang bertumpu pada utang dan pajak sama sekali tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk optimalisasi mitigasi bencana. Mengharapkan mitigasi bencana akan baik di sistem ini bagai pungguk merindukan bulan.
Negara demokrasi kapitalistik juga tidak menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam setiap permasalahan, termasuk mitigasi bencana. Alhasil, pelibatan swasta begitu besar terhadap penyelesaian ini, misalnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Jika sudah melibatkan swasta, pembangunan infrastruktur akan mengikuti kepentingan swasta, bukan rakyat. Jika sudah mengikuti swasta, persoalan rakyat tidak akan tuntas dengan optimal dan merata.
Mitigasi Bencana dalam Islam
Mitigasi bencana dalam Islam akan optimal karena dua faktor. Pertama, negara sebagai pihak sentral dalam seluruh urusan umat. Penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. atas apa yang menimpa rakyatnya. Mitigasi akan benar-benar diupayakan dengan maksimal oleh penguasa semata untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengurus dan pelindung umat.
Kedua, kekuatan kas negara. Sumber keuangan baitulmal akan melimpah sehingga mampu membiayai mitigasi bencana. Misalnya, saat para peneliti menyarankan pemerintah untuk membangun rumah-rumah tahan gempa bagi warga di wilayah rawan gempa, negara akan bertanggung jawab untuk pembangunannya tersebut. Jika warga tidak sanggup membangun karena mahal, negaralah yang berkewajiban untuk membantu mereka sebab hal demikian menyangkut jiwa manusia.
Begitu pula evakuasi korban, akan diupayakan seoptimal mungkin dengan alat transportasi tercanggih. Evakuasi berkaitan erat dengan waktu, makin cepat ditemukan, akan makin besar potensi terselamatkannya korban. Pembangunan infrastruktur yang rusak pun akan cepat dilakukan pascabencana agar kehidupan rakyatnya kembali pulih.
Khatimah
Kondisi yang demikian tidak akan pernah bisa kita dapati dalam sistem demokrasi kapitalistik yang abai terhadap keselamatan warga dan kas negaranya defisit akibat privatisasi SDA. Mitigasi bencana akan optimal jika Islam diterapkan dalam sebuah institusi sebab sistem Islam akan menghadirkan penguasa yang amanah mengurusi umat dan menciptakan kas negara yang kuat. [MNews/Gz]
