Polemik Tuntutan Pengakuan Atas Agama Minoritas, Kapan Tuntas?

Polemik Tuntutan Pengakuan Atas Agama Minoritas, Kapan Tuntas?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Kolom agama di KTP masih menjadi perdebatan hangat. Penganut agama minoritas masih ingin diakui dan dapat menuliskan agamanya di kolom KTP. Selama ini, mereka takut mencantumkan identitas agama sebab takut mengalami diskriminasi. Apa yang sebenarnya terjadi?

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagi masyarakat yang menganut agama selain itu, mereka dapat menulis “penghayat kepercayaan” di e-KTP dan KK. Hanya saja, perasaan takut didiskriminasi tetap ada sehingga mereka menuliskan agama yang diakui meski itu bertentangan dengan kepercayaannya. Sebagaimana cerita penganut Sikh yang mengisi kolom agama dengan Hindu, ataupun Yahudi yang mengisi kolom agama dengan Islam. (BBC, 5-7-2023).

Keberagaman

Keanekaragaman masyarakat di suatu wilayah atau negara memang tidak dapat dielakkan. Secara fitrah, manusia dilahirkan memiliki naluri beragama dan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Setelah ketemu, mereka meyakini dan menganutnya. Hanya saja, perjalanan mencari Tuhan itu menyebabkan mereka memiliki bermacam keyakinan.

Namun, kaum mayoritas dianggap berkuasa atas minoritas. Hingga akhirnya muncul rasa tidak nyaman dan perlakuan diskriminasi. Sebenarnya ini juga terjadi pada kaum muslim di belahan bumi lainnya, sebagaimana muslim di Xinjiang, Uighur, Moro, dan sebagainya.

Pada kasus ini, di Indonesia sendiri memang tidak terlihat aturan yang memunculkan diskriminasi. Namun, bagi kaum minoritas, perasaan takut terpinggirkan masih terus membayangi. Kondisi ini sebetulnya menandakan bahwa negara telah gagal mewujudkan rasa percaya dan ketenangan dalam masyarakat yang memiliki banyak kepercayaan. Terlebih lagi, mereka merasa terpisah ketika negara hanya mengakui enam agama saja.

Sekularisme dan Liberalisme

Kalau kita dalami, munculnya kondisi tersebut tidak lepas dari pengaruh sekularisme dan liberalisme. Dalam sejarahnya, prinsip kebebasan beragama muncul dari rasa trauma yang mereka lewati pada masa silam. Bangsa Eropa mendapat perlakuan buruk dari para raja yang mengatasnamakan agama (gereja). Mereka juga dipaksa mengikuti aturan atas nama agama. Rasa trauma itulah yang akhirnya melahirkan sekularisme, yaitu konsep memisahkan agama dari kehidupan, bahkan negara. Dari sekularisme itu, lahirlah liberalisme yang di dalamnya terdapat ajaran bebas memilih agama.

Kini, Barat berupaya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan. Namun, pada praktiknya, mereka justru memberlakukan diskriminasi pada kaum minoritas muslim. Ini menjadi bukti nyata bahwa sekularisme dan liberalisme ternyata tidak bisa memberikan kedamaian di mana pun ia berada. Sekularisme dan liberalisme malah terus menimbulkan perselisihan dan persengketaan.

Membahayakan Akidah

Kebebasan beragama ini juga membahayakan akidah umat Islam. Negara memberi kebebasan setiap warga memeluk agamanya, tetapi kemudian kebebasan itu menjadi kebablasan. Dalam penerapannya, negara tidak membatasi seseorang untuk berpindah agama yang mengakibatkan seseorang mudah sekali keluar masuk agama. Ketika mereka merasa tidak cocok dengan agama tertentu atau merasa berat dengan aturan agama yang dianut, mereka bisa memilih untuk pindah agama. Jadinya, beragama terkesan karena kepentingan atau perasaan saja.

Islam melarang aktivitas semacam ini. Bagi muslim, haram hukumnya keluar dari Islam (murtad). Dengan demikian, aturan kebebasan beragama ala sekularisme dan liberalisme seperti ini tidak pas untuk kaum muslim. Tersebab negara tidak melindungi akidah rakyatnya, pun demikian, tidak memberikan sanksi kepada seorang muslim yang murtad. Padahal, Islam jelas-jelas mengharamkan.

Lebih parah lagi tatkala pemimpin negara yang menerapkan aturan ini adalah seorang muslim. Mereka mengambil sekularisme dan liberalisme dalam menerapkan aturan, terutama masalah akidah. Mereka tidak menerapkan Islam, padahal mereka muslim. Sikap seperti ini tentu sangat berbahaya bagi rakyat dan bagi dirinya.

Bagi masyarakat umum, berbahaya karena tidak ada penjagaan akidah. Islam dianggap sama saja dengan agama lain. Akhirnya muncul anggapan pluralisme, yaitu menganggap semua agama benar. Praktik mengucapkan selamat hari raya agama lain, memakai salam agama lain, hingga menikah beda agama, menjadi biasa.

Sedangkan masalah yang muncul bagi diri sendiri merupakan pertanggungjawabannya kepada Allah Taala. Ia harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya kelak di akhirat. Pemimpin muslim pun akan ditanya mengenai penerapan aturan saat ia menjabat, sesuai aturan Islam ataukah tidak.

Penjagaan Akidah Islam

Sejarah Islam mencatat, selama penerapan syariat Islam pada masa kekhalifahan, tidak ada sama sekali pemaksaan untuk masuk Islam. Khalifah pada saat itu memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk beribadah menurut keyakinannya. Nonmuslim itu menjadi kafir zimi, maksudnya dalam beribadah sesuai keyakinan agamanya, tetapi ketika bermuamalah, mereka mengikuti aturan Islam.

Negara (juga menjamin keamanan dan pelayanan terhadap nonmuslim. Jadi, tidak ada diskriminasi ketika syariat Islam diterapkan karena negara menjalankan hak dan kewajiban terhadap semua warganya.

Pada masa Umar, beliau memberikan bantuan pada wanita fakir miskin yang ternyata nonmuslim. Saat itu beliau bertanya kepadanya mengenai agamanya, padahal Islam telah memberikan kebaikan. Setelah mendengar jawaban wanita nonmuslim tadi, Umar seketika beristigfar karena beliau ingat dalam Islam tidak ada pemaksaan memeluk agama lain.

Apabila ada kaum muslim yang sengaja murtad, negara memiliki mekanisme penyelesaian. Pertama akan menasihatinya dan memberinya waktu tiga hari untuk berpikir. Setelah itu, jika ia tetap murtad, ia dihukum mati. Sebaliknya, jika ia kembali, ia akan diampuni. Aturan ini akan melindungi umat dari kerusakan akidah yang lebih besar, seperti bencana murtad secara besar-besaran.

Negara juga akan menerapkan aturan lainnya, seperti haramnya kaum muslim menikah dengan orang nonmuslim. Dengan demikian, penjagaan akidah akan berjalan sempurna.

Penerapan Islam dalam segala bidang dan memenuhi hak kafir zimi ini merupakan salah satu sarana dakwah negara kepada mereka. Sebagaimana contoh keadilan Islam dalam memenangkan orang Yahudi yang mencuri baju besi Ali karena tidak adanya saksi. Kejadian itu malah membuat si pencuri masuk Islam.

Dari sini, kita dapat mengambil benang merah, sebaik apa pun sekularisme mengagungkan kebebasan beragama, dalam praktiknya selalu melahirkan rasa tidak nyaman, tidak tenang, permusuhan, pertikaian, dan perselisihan yang pada akhirnya membawa pada diskriminasi minoritas.

Jauh berbeda dengan sistem Islam, Islam justru akan menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil. Masalah tuntutan kaum minoritas seperti ini akan tuntas ketika negara mengambil Islam secara totalitas. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *