Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income). Bank Dunia mengategorikan demikian karena pendapatan nasional per kapita Indonesia mencapai US$4.580 (setara Rp68 juta) pada 2022 dan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%. Perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa pendapatan nasional per kapita Indonesia pada 2022 naik 9,8% atau US$4.140 secara yoy (year-on-year) dibandingkan 2021. (Katadata, 4-7-2023).
Pada 2019, Indonesia sempat dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah atas, tetapi kembali turun menjadi negara berpendapatan menengah bawah ketika pandemi. Meski masuk kategori menengah atas, level pendapatan Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara berpendapatan menengah atas lainnya, seperti Cina yang pendapatan per kapitanya mencapai US$10 ribu sehingga mendekati negara berpendapatan tinggi. Adapun dampak penetapan ini adalah berkurangnya limit pinjaman yang diberikan pada Indonesia dan perubahan tingkat bunga pinjaman.
Prestasi?
Pemerintah memandang pengategorian ini sebagai prestasi Indonesia. Presiden Jokowi “memamerkan” capaian ini dalam Sidang Kabinet, Senin (3-7-2023). Benarkah pengategorian ini merupakan sebuah prestasi yang layak rakyat banggakan?
Jika kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya ada hal miris di baliknya. Pertama, meski naik kelas dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi menengah atas, pendapatan nasional per kapita Indonesia pada 2022 justru turun menjadi peringkat ke-5 di Asia Tenggara. Sebelumnya, pendapatan per kapita Indonesia menempati peringkat ke-4 di ASEAN. (Katadata, 4-7-2023).
Lebih miris lagi, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara dan memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tetapi ternyata pendapatannya malah kalah jauh jika dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya yang wilayahnya lebih kecil dengan kekayaan alam yang tidak sebanyak Indonesia.
Singapura, negara kota yang sangat kecil dan tidak memiliki banyak kekayaan alam, ternyata menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN sekaligus menempati posisi ke-12 di dunia. Rata-rata pendapatan penduduknya mencapai US$67.200 (setara Rp999 juta).
Lima negara ASEAN dengan pendapatan nasional per kapita tertinggi adalah Singapura (US$67.200), Brunei Darussalam (US$31.410), Malaysia (US$11.780), Thailand (US$7.230), dan Indonesia (US$4.580). Dari daftar ini, tampak bahwa pendapatan nasional per kapita Indonesia jauh sekali di bawah keempat lainnya.
Dengan demikian, alih-alih membanggakan diri, seharusnya pemerintah mengevaluasi diri, mengapa pendapatan nasional per kapita Indonesia demikian rendah? Ke mana larinya berbagai kekayaan alam Indonesia sehingga tidak mampu menyejahterakan rakyatnya?
Bukan Jaminan Sejahtera
Pendapatan nasional bruto (PNB) adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. PNB juga didefinisikan sebagai jumlah total uang yang diperoleh oleh orang-orang dan bisnis suatu negara. PNB merupakan alat di dalam sistem kapitalisme untuk mengukur dan melacak kekayaan suatu negara dari tahun ke tahun.
Adapun pendapatan nasional per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Dengan demikian, pendapatan para crazy rich akan digabung dengan pendapatan kalangan menengah, rakyat miskin, dan miskin ekstrem. Jumlah totalnya lantas dibagi jumlah penduduk Indonesia sehingga ditemukanlah jumlah pendapatan nasional per kapita Indonesia.
Menilik konsep penghitungan pendapatan per kapita tersebut, tampak bahwa metode ini hanya menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk, bukan pendapatan riil tiap-tiap orang. Kenyataannya, pendapatan yang super besar diperoleh oleh segelintir crazy rich, yaitu para kapitalis, sedangkan mayoritas rakyat tenggelam dalam lumpur kemiskinan. Realitas yang ada di masyarakat adalah ketimpangan pendapatan yang sangat jomplang antara si kaya dan si miskin.
Walhasil, pendapatan nasional per kapita bukanlah alat ukur yang akurat untuk menilai kesejahteraan rakyat. Namun, mengapa alat ukur ini masih digunakan secara luas di dunia? Ini akibat sistem ekonomi kapitalisme yang mendominasi dunia saat ini sehingga pandangan terhadap kesejahteraan rakyat juga ala kapitalisme.
Sistem ekonomi kapitalisme memandang masyarakat sebagai kumpulan individu sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat cukup dengan menjumlahkan pendapatan semua individu di masyarakat. Lantas, jumlah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk.
Cara ini terkesan simpel, tetapi berbahaya karena tidak akurat dalam memastikan kesejahteraan tiap orang. Sedangkan kebutuhan itu sifatnya tiap orang, tidak bisa ditotal. Si A yang kelaparan, tidak bisa diselesaikan dengan si B makan dengan porsi dua kali lebih banyak, melainkan si A yang harus makan dan si B juga makan. Realitasnya hari ini, si miskin tidak bisa makan, si kaya buang-buang makanan atau makan dengan harga fantastis. Ekonomi menjadi timpang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Kesejahteraan Hakiki
Lantas, bagaimana mengukur kesejahteraan rakyat secara riil? Kesejahteraan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Itulah sebabnya pemenuhan kebutuhan tersebut dipastikan terwujud pada tiap orang. Caranya adalah dengan pengindraan langsung akan terpenuhinya kebutuhan setiap orang, individu per individu. Artinya, harus ada inspeksi atau patroli dari rumah ke rumah untuk memastikannya. Siapa yang melakukannya? Penguasa!
Rasulullah saw. sebagai pemimpin umat Islam memerintahkan untuk menyejahterakan orang miskin. Rasulullah saw. bersabda, “Orang-orang miskin itu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walau dengan sebelah kurma. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka karena Allah akan dekat dengan-Mu pada hari kiamat.” (HR Tirmidzi).
Dengan demikian, sungguh tepat langkah para khalifah yang melakukan inspeksi ke tiap-tiap rumah, setiap hari, hingga siang malam untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Kisah Umar bin Khaththab yang tengah melakukan patroli ke penjuru negeri dan bertemu dengan janda dan anaknya yang menangis kelaparan, lantas Umar ra. memberi sekarung gandum untuk mereka, merupakan bukti bahwa pemimpin dalam sistem Khilafah memastikan kesejahteraan rakyatnya orang per orang.
Para khalifah tidak hanya memastikan rakyatnya sejahtera, tetapi lebih dari itu, mereka mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada dirinya. Pada suatu saat, Umar ra. menerima hadiah makanan lezat dari Gubernur Azerbeijan, yakni Utbah bin Farqad. Akan tetapi, begitu mengetahui makanan itu biasanya disajikan untuk kalangan elite, Umar segera mengembalikannya kepada utusan yang mengantarkannya. Umar ra. berpesan, “Kenyangkanlah lebih dahulu rakyat dengan makanan yang biasa Anda makan.” Masyaallah! Adakah pemimpin seperti ini sekarang?
Sungguh, kesejahteraan hanya akan terwujud dalam Khilafah karena sistem ini memastikan kesejahteraan orang per orang, bukan secara total lalu dirata-rata. Pemimpin dalam Khilafah juga orang-orang yang berposisi sebagai ara’in, yaitu pengurus dan penanggung jawab rakyatnya, bukan pemimpin yang abai menyejahterakan rakyatnya yang malah merasa bangga karenanya! Wallahualam. [MNews/Gz]
