Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — “Setiap rupiah uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan untuk membiayai proses pelaksanaan program maupun birokrasi,” demikianlah disampaikan Jokowi pada kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 oleh BPK di Istana Negara. Ia juga mengingatkan jajarannya agar anggaran kementerian dan lembaga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Ia meminta kehati-hatian dalam mengelola uang rakyat ini karena ada banyak temuan anggaran yang habis untuk pembiayaan birokrasi. Misal, program penyuluhan pertanian di daerah dengan total anggaran Rp1,5 miliar, sebanyak Rp1 miliar di antaranya habis untuk perjalanan dinas. Program pengembangan UMKM di daerah dengan total anggaran Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Kemudian, program pengembangan Balai Penyuluh Pertanian di kabupaten, anggarannya bernilai Rp1 miliar, tetapi Rp734 juta di antaranya digunakan untuk honor perjalanan dinas dan berbagai rapat.
Uang rakyat banyak dibelanjakan hanya untuk membiayai birokrasi. Sementara itu, rakyat hanya bisa gigit jari merasakan kekurangan atas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak adakah tindakan tegas dengan memberikan sanksi pada jajaran birokrasi yang “nakal” ini? Mengapa sekadar meminta untuk berhati-hati? Apakah ini hanya basa-basi?
Birokrasi Amburadul
Menko Polhukam Mahfud MD menilai belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi disebabkan beberapa faktor, yakni pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan. Pola pikir birokrat masih menempatkan diri sebagai penguasa, bukan pelayan publik. Ini terlihat dari pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit, dan budaya afiliasi sehingga mendorong praktik KKN.
Kemudian, belum ada perubahan yang diawali oleh komitmen pimpinan sehingga pemerintah pusat maupun daerah harus memperbaiki birokrasi. Misal, menerapkan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Namun, sayang seribu sayang, dalam sistem saat ini, sungguh mustahil mengubah pola pikir birokrat agar menyadari bahwa mereka adalah pelayan publik dan memiliki jiwa pemimpin yang berkomitmen. Ini karena akar masalah amburadulnya birokrasi justru bersumber dari penerapan sistem yang salah itu sendiri, yakni demokrasi.
Ketua HMI MPO Affandi Ismail menyatakan bahwa merajalelanya korupsi di Indonesia tidak lepas dari sistem politik dan birokrasi yang amburadul. Bujet politik yang sangat mahal dan tidak terkendali—dalam konteks demokrasi elektoral—memberikan celah bagi pejabat publik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan korupsi. Inilah fakta demokrasi, uang rakyat banyak habis membiayai birokrasi tanpa ada sanksi, akhirnya praktik korupsi terus terjadi.
Mengkhianati Amanah
Diakui atau tidak, dalam demokrasi, kita acapkali menjumpai hipokrisi. Misalnya, saat terpilih sebagai penguasa atau pejabat, banyak di antara mereka terbukti ingkar janji. Saat dilantik, mereka bersumpah dengan Kitabullah. Namun, saat sudah naik, mereka malah berani mengutak-atik uang rakyat dengan alasan demi kepentingan orang banyak. Mereka mengambil hak rakyat dengan sengaja, padahal sudah berjanji akan menyejahterakan mereka. Bukankah ini mengkhianati amanah?
Pengkhianatan ini pun jelas-jelas terjadi di depan mata penguasa, tetapi mengapa begitu sulit untuk mengakhirinya? Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 menunjukkan responden menilai 51% DPR sebagai lembaga terkorup, disusul pemerintah daerah 48%, dan pemerintah pusat 45%. Bukankah mengambil uang rakyat untuk membiayai birokrasi merupakan tindakan menipu rakyat dan menyalahgunakan amanah?
Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang diminta mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyat, Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (HR Abu Dawud).
Kepemilikan dan Distribusi Harta dalam Khilafah
Islam menetapkan kepemilikan dalam sistem Islam (Khilafah) ada tiga jenis, yakni individu, umum, dan negara. Kepemilikan umum mencakup sebagai berikut.
Pertama, harta yang dari sisi pembentukannya tidak mungkin dimiliki secara individu, seperti sungai, danau, laut, dsb.
Kedua, apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti jalan, masjid, dsb.. Termasuk pula dalam pengertian “api” ialah seluruh jenis energi yang digunakan sebagai bahan bakar industri, yaitu mesin dan transportasi; lalu industri gas yang digunakan sebagai bahan bakar dari industri batu bara.
Ketiga, barang tambang yang depositnya banyak dan tidak terputus, baik yang berbentuk padat, cair, maupun gas, baik tambang di permukaan maupun di dalam perut bumi.
Khilafah adalah pihak yang mengelola berbagai kekayaan dalam hal eksplorasi, penjualan, maupun pendistribusiannya. Khilafah menjamin setiap rakyat dapat menikmati haknya dalam kepemilikan umum tersebut. Khilafah juga yang mendistribusikan hasil bersihnya (setelah dikurangi biaya-biaya) dalam bentuk zatnya dan/atau bentuk pelayanan kepada semua warga negara. Khilafah akan menciptakan keseimbangan finansial di tengah masyarakat sehingga harta tidak beredar di tangan orang-orang kaya saja.
Baitulmal dan Pejabat yang Amanah
Pembiayaan pelayanan rakyat diambil dari kas baitulmal yang sumber pendapatannya berasal dari harta milik negara, baik fai, ganimah, jizyah, ‘usyur, kharaj, khumus rikaz, serta harta ghulul pejabat dan aparat. Baitulmal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan Khalifah menjadi pihak yang berkuasa penuh terhadap harta baitulmal.
Untuk urusan pendistribusian, khalifah mendirikan beberapa departemen di baitulmal, misalnya Departemen Pelayanan Militer (mendistribusikan dana bantuan pada yang terlibat perang), Departemen Kehakiman dan Eksekutif (membayarkan gaji dan pejabat eksekutif), Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam (memberikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam), dan Departemen Jaminan Sosial (memberi dana bantuan pada fakir miskin).
Di samping itu, khalifah akan sangat berhati-hati dalam persoalan harta umat, seperti halnya Abu Bakar ra. yang dikenal sebagai khalifah yang sangat warak dalam masalah harta. Menjelang ajalnya tiba, tersebab khawatir terhadap santunan yang ia terima dari baitulmal, Abu Bakar berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan santunan yang pernah diterimanya sejumlah 800 dirham.
Para pegawai negara dalam Khilafah pun amanah. Akidah dan ketakwaan kepada Allah akan membentuk self control yang menjadikan para pejabat tidak bisa disuap. Jika mereka mendapatkan apa yang bukan menjadi hak mereka, mereka akan segera menyerahkan kepada negara meski tidak seorang pun mengawasi mereka. Ini karena mereka paham ada Allah yang Maha Melihat tingkah laku mereka.
Khatimah
Mengambil uang rakyat untuk membiayai birokrasi, hingga mengganggu pemenuhan kehidupan masyarakat, merupakan dosa besar. Penguasaan negara terhadap harta milik umum dan tidak mengembalikan hasilnya untuk rakyat, merupakan bentuk perampasan terhadap rakyat.
Sudah saatnya umat sadar dan bangkit untuk menghentikan segala kemunafikan penguasa dan para pejabat yang tidak amanah. Persoalan ini hanya bisa diatasi dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam sistem Khilafah.
Hendaknya pula para penguasa dan jajarannya merenungi firman Allah Taala, “Kabarkanlah kepada kaum munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) mereka yang menjadikan kaum kafir sebagai teman-teman penolong dengan meninggalkan kaum mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan pada kaum kafir itu? Sungguh kemuliaan itu semuanya hanya milik Allah.” (QS An-Nisa’: 138—139). [MNews/Gz]
