[Kabar] Infrastruktur Sekolah Banyak Bermasalah, di Mana Tanggung Jawab Negara?

Muslimah News, NASIONAL — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bank Dunia, menemukan 75 persen sekolah di Indonesia berada di wilayah rawan bencana. BNPB dan Bank Dunia menyarankan pemeliharaan gedung sekolah secara rutin sehingga biaya rehabilitasi gedung sekolah akan lebih terjangkau dibandingkan dengan pembiayaan rehabilitasi gedung yang rusak berat.

BPS mencatat pada tahun ajaran 2021/2022 terjadi banyak kerusakan sekolah. Setidaknya ada 60,60 persen ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang. Angka tersebut meningkat 3,47 persen apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada jenjang SMP, sebanyak 53,3 persen ruang kelas mengalami kerusakan. Jumlah ini naik 2,74 persen dari tahun ajaran 2020/2021. Sedangkan di SMA, ada 45,03 persen kelas rusak ringan atau sedang. Prosentase kenaikannya adalah 2,16 persen apabila dibandingkan tahun lalu.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada Rabu (28-6-2023) juga menyampaikan harus ada upaya antisipasi yang tepat untuk masalah ini. Oleh karena itu, katanya, harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan agar sarana dan prasarana publik, termasuk sekolah, benar-benar memiliki kualitas terbaik demi keamanan dan kenyaman generasi penerus bangsa saat menuntut ilmu.

Insfrastruktur Bermasalah

Banyaknya infrastruktur sekolah yang bermasalah ini, membuat pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afefa mempertanyakan tanggung jawab negara. Ia mengungkapkan bahwa belum adanya mekanisme pemeliharaan gedung sekolah yang efektif, menunjukkan minimnya perhatian negara terhadap masa depan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan bagi semua warga masyarakat.

“Apalagi, dalam sistem kapitalisme, negara cenderung bersikap minimalis dalam melakukan ri’ayah (pengaturan) urusan rakyat. Hal ini didukung oleh tata kelola pemerintahan good governance yang meminimalisir peran negara, seraya memaksimalkan peran swasta dan masyarakat,” ungkapnya kepada redaksi MNews pada Jum’at (30-06-2023).

Akibatnya, cetusnya, pemerintah kerap bersikap lambat. “Bahkan, tak jarang mengharap peran swasta dan masyarakat dalam membantu (mengambil alih) berbagai tanggung jawab negara,” lanjutnya.

Cacat MBS

Noor mengoreksi model tata kelola kapitaslitik seperti itu juga terwujud dalam kebijakan pendidikan, melalui pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang cacat. Ia menerangkan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51.

“Disebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah perlu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS, yaitu bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan,” terangnya.

Salah satu kegiatan MBS, tambahnya, adalah manajemen sarana dan prasarana. “Dengan prinsip kemitraan dan partisipatif, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah,” urainya.

Seperti, imbuhnya, melalui partisipasi komite sekolah (orang tua siswa), dimungkinkan sekolah mendapatkan sumbangan tenaga, dana, sarana prasarana, bahkan bantuan teknis apa pun dalam mengembangkan sekolah. “Kebijakan seperti ini jelas akan mengurangi, memperlambat bahkan mereduksi peran negara. Bukan cuma itu, bahkan hal ini bisa membebani orang tua,” kritiknya.

Cacat Otonomi Daerah

Noor menilai, kebijakan desentralisasi dalam pelayanan pendidikan memperlihatkan cacat otonomi daerah. “Di tingkat pemerintahan, kebijakan desentralisasi dalam pelayanan pendidikan juga bisa memperparah keadaan. Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, tanggung jawab utama, wewenang, dan sumber daya untuk penyampaian pendidikan telah dipindahkan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, sementara kekuasaan pengambilan beberapa keputusan diserahkan kepada sekolah itu sendiri,” terangnya.

Pemeliharaan infrastruktur pendidikan, jelasnya, kerap terganjal oleh birokrasi pemerintahan sehingga tidak jarang terjadi saling lempar tanggung jawab.

“Pemeliharaan infrastruktur sekolah yang umumnya diselesaikan dengan anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus menyebabkan permasalahan tak kunjung terselesaikan. Terutama, bila pengajuan anggaran melalui DAK tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, ujarnya, daerah juga memiliki keterbatasan. “Di titik inilah, persoalan itu akhirnya terus terkatung-katung,” tegasnya.

Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa distribusikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih luas di seluruh sektor pendidikan dalam sistem kapitalis saat ini, ternyata tidak mampu meningkatkan efisiensi dari sistem pendidikan itu sendiri. “Bahkan menjadi celah makin abainya pemerintah baik di pusat maupun daerah terhadap tanggung jawabnya,” tukasnya.

Cacat Anggaran

Di sisi lain, Noor menilai pengelolaan anggaran pada bidang pendidikan terjadi cacat anggaran. “Meski pemerintah mengklaim telah menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN, faktanya anggaran tersebut tidak dapat langsung diserap bagi peningkatan infrastruktur pendidikan,” jelasnya.

Bahkan, tambahnya, tidak mencukupi sama sekali. “Sebagian besar dana pendidikan disalurkan bagi peningkatan kualitas SDM pendidikan (guru dan sebagainya). Walhasil, infrastruktur pendidikan tidak sepenuhnya bisa ditingkatkan kualitasnya,” urainya.

Ia menyimpulkan bahwa ini semua kembali pada keterbatasan anggaran akibat kapitalisme yang memiskinkan negara.

Kondisi tersebut, tuturnya, diperparah dengan korupsi gila-gilaan di dunia pendidikan. “Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya kerugian negara sekitar Rp1,6 triliun dari sektor pendidikan. Kerugian itu terhitung dari 240 kasus korupsi pendidikan sejak awal tahun 2016 hingga tahun 2021,” ungkapnya.

Ia menggambarkan jika Peneliti ICW menyampaikan bahwa setelah korupsi dana BOS (yang terbanyak), maka korupsi terbanyak juga terjadi pada korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa non infrastruktur, seperti pengadaan buku, arsip sekolah, meubelair, perangkat TIK untuk e-learning, pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya. “Pengadaan yang dikorupsi ini berasal dari beragam program dan sumber anggaran, sebagiannya diduga bersumber dari DAK. Lagi-lagi, sistem sekuler kapitalisme pula yang menumbuhsuburkan korupsi di dunia pendidikan,” bebernya.

Dengan demikian, menurutnya, persoalan infrastruktur pendidikan ini memang tidak bisa dilepaskan dari sistem kehidupan kapitalistik yang berlaku di negeri ini. “Selayaknya hal ini menyadarkan kita tentang rusaknya tatanan bernegara yang sekuler kapitalistik sebab terbukti menelantarkan pelayanan pendidikan, khususnya penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan,” urainya.

Sebaliknya, imbuhnya, hal ini juga menyadarkan kita tentang pentingnya negara mengelola urusannya dengan syariat Islam dalam bingkai sistem Khilafah. “Dalam Islam, negara benar-benar hadir (bertanggung jawab penuh) melayani seluruh urusan rakyat, termasuk pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” tukasnya. [MNews/Hen]