Muslimah News, NASIONAL — Presiden Jokowi mengecek progres pembangunan smelter tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. Jokowi berharap dua smelter ini rampung pada Mei 2024. Menurutnya, jika dua smelter ini rampung, maka Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah.
“Kalau dua perusahaan ini selesai smelternya, artinya kita tidak ekspor lagi bahan mentah tembaga,” ujarnya di acara groundbreaking pabrik foil tembaga di Gresik, Jawa Timur seperti disiarkan di kanal Sekretariat Presiden, Selasa (20-6-2023).
Kamuflase
Pakar ekonomi Dr. Arim Nasim menilai, pembangunan smelter hanyalah kamuflase agar tambang terus dikelola asing.
“Sebenarnya ini bentuk kamuflase agar tambang itu terus dikelola oleh swasta asing, agar tidak terlalu kentara seolah-olah kalau tanpa smelter yang menikmati itu langsung asing. Bahan mentah langsung diekspor, sementara setelah ada smelter bisa diolah dulu di dalam negeri kemudian baru hasilnya di ekspor,” tuturnya di Kabar Petang: “Blak-Blakan Bahaya di Balik Proyek Smelter” melalui kanal Khilafah News, Ahad (25-6-2023).
Menurutnya, akar masalah utama pengelolaan sumber daya alam itu bukan pada bahan baku ini diekspor langsung atau diolah dulu di dalam negeri. “Akar masalah utamanya adalah siapa yang memiliki, menguasai, dan menikmati sumber daya alam itu,” jelasnya.
Ia tidak menampik adanya sedikit keuntungan dengan dibangunnya smelter ini, tetapi kalau berbicara manfaat dan siapa yang menikmati, tidak ada perubahan signifikan.
“Selama barang tambang, baik nikel, emas, maupun batu bara itu dikuasai oleh swasta, baik lokal maupun asing maka yang akan banyak menikmati hasilnya itu bukan rakyat, bukan negara, tapi para kapitalis. Itu masalahnya!” bebernya.
Arim juga menilai, hilirisasi yang antara lain melalui pembangunan smelter justru berdampak buruk terhadap penerimaan negara karena negara memberikan royalti 0% kepada perusahaan yang membangun smelter, serta diberikan izin perpanjangan kontrak.
Dimanfaatkan
Arim mengatakan, selama sumber daya alam ini masih dikuasai swasta, baik lokal maupun asing, maka yang paling besar menikmati kekayaan itu para pemilik modal. Indonesia, menurutnya, hanya dimanfaatkan buruhnya, dieksploitasi sumber daya alamnya.
“Para pemilik modal akan lebih leluasa dengan dibangunnya smelter, mengoptimalisasi keuntungan mereka, meningkatkan pendapatan mereka. Sementara yang akan masuk ke negara, yang akan dirasakan oleh rakyat tidak signifikan,” kritiknya.
Negara, lanjutnya, hanya akan memperoleh pajak dan royalti yang tidak akan lebih besar dibanding kalau tambang itu dikelola oleh negara kemudian mengembalikan hasil tambang itu untuk kemakmuran rakyat.
“Selama yang terjadi adalah liberalisasi pengelolaan sumber daya alam, di mana penguasaan terhadap tambang batubara, nikel, emas, perak, juga lainnya dikelola oleh swasta, maka sebenarnya yang menikmati itu mereka para kapitalis, baik lokal maupun asing. Sementara yang akan didapatkan oleh rakyat hanya kerusakan lingkungan,” ungkapnya sedih.
Diubah
Arim menuturkan, agar kekayaan tambang yang melimpah itu memberikan dampak signifikan bagi APBN dan kesejahteraan rakyat, maka paradigma pengelolaan tambang harus diubah.
“Barang tambang yang merupakan milik rakyat harus dikelola oleh negara sebagai wakil rakyat. Ini sebagaimana pesan syariat Islam melalui sabda Rasulullah saw. bahwa manusia berserikat dalam air, hutan, energi, atau barang tambang,” bebernya.
Berdasarkan sabda Rasulullah diatas, ucapnya, dalam sistem ekonomi Islam barang tambang yang jumlahnya melimpah wajib dikelola oleh negara karena masuk kategori kepemilikan umum, serta haram pengelolaannya diserahkan kepada swasta.
“Negara yang akan mengelola sehingga sumber daya alam tadi akan masuk ke negara dan akan kembali kepada rakyat karena tugas negara melayani dan mengurus rakyat. Ini yang harus menjadi fokus kita, jangan terjebak dalam masalah smelter yang hanya kamuflase,” harapnya.
Pengelolaan barang tambang oleh negara ini, sambungnya, akan menjadi sumber utama pendapatan APBN yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai bentuk pelayanan. “Bisa disalurkan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya sehingga rakyat mendapatkan jaminan kesejahteraan,” ungkapnya.
Dengan pengelolaan sumber daya alam seperti inilah, kata Arim, yang akan memberikan keuntungan kepada rakyat, yaitu dengan mekanisme sistem ekonomi Islam.
“Jadi bagaimana sumber daya alam itu bisa dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat hanya bisa dilakukan kalau paradigma yang digunakan adalah paradigma sistem ekonomi Islam,” pungkasnya. [MNews/IA]
