Muslimah News, EDITORIAL — Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kerawanan Pangan 2023 di Hotel Avenzel, Cibubur, Rabu (21-6-2023), Plt. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan bahwa dari total 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia, 74 di antaranya atau 14,34% masih masuk kategori prioritas 1—3 atau kondisi rentan rawan pangan. Daerah yang termasuk paling rentan alias prioritas 1 ada di Provinsi Papua (68% kabupaten) dan Papua Barat (50% kabupaten). Juga ada di Provinsi Aceh, termasuk Kota Subulussalam.
Data peta kerawanan pangan ini diperoleh dari hasil pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2022. Kategorisasi dilakukan dengan melihat beberapa aspek penilaian, antara lain kemampuan produksi pangan, ketersediaan air bersih, angka prevalensi balita stunting, persentase penduduk miskin, dan lain-lain.
Kok Bisa?
Isu kerawanan pangan memang masih jadi PR besar bagi pemerintah Indonesia, bahkan dunia. Alih-alih diselesaikan, di Indonesia, isu ini cenderung menjadi komoditas politik yang mencuat saat jelang pesta lima tahunan. Nyaris setiap parpol dan capres mengangkat isu ini sebagai jualan politiknya. Janji pengentasan kemiskinan dan membangun ketahanan pangan seakan menjadi menu wajib dalam kampanye untuk memenangkan persaingan.
Dari rezim ke rezim, berbagai ikhtiar memang sudah dilakukan. Misal, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; meningkatkan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan daerah dan penguatan lumbung pangan; meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA); dan lain-lain.
Berbagai program juga turut gencar dilakukan. Antara lain penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), serta pemberian bantuan sosial. Juga pemerataan penyediaan layanan kesehatan (fisik dan nonfisik), sosialisasi dan penyuluhan kesehatan, perbaikan kualitas sanitasi dan akses air bersih, serta pencegahan dan penanganan balita pengidap stunting.
Hanya saja, semua upaya tersebut tampak baru sebatas wacana atau tidak lebih dari proyek mercusuar. Yang sudah berjalan, alih-alih menyolusi persoalan, malah menambah permasalahan, semisal impor yang jorjoran, ataupun program bansos yang sering salah sasaran dan dikorupsi pejabat yang berwenang.
Walhasil, tidak sedikit masyarakat yang belum merasakan kehadiran negara atau penguasa dalam menyelesaikan problem krusial mereka. Tengok saja, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan, air, energi, dan kesehatan secara memadai jika harganya makin tidak terjangkau dan daya beli mereka kian minimal? Bagaimana pula para petani bisa semangat berproduksi jika harga benih, pupuk, transportasi, dan teknologi kian melangit, sedangkan impor pangan dan pengurangan subsidi terus-terusan dilakukan?
Berbagai megaproyek yang dicanangkan pemerintah untuk membangun ketahanan pangan dan menggenjot perekonomian masyarakat pun nyatanya nyaris gagal. Yang justru tampak menonjol adalah wajah kapitalisasi serta liberalisasi sektor strategis, termasuk pangan, energi, kesehatan, dan lainnya.
Berbagai Proyek Strategis Nasional, antara lain pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk food estate yang digadang-gadang bisa menyedot jutaan tenaga kerja dan menggenjot produksi, misalnya, nyatanya hanya menghambur-hamburkan uang negara. Apalagi sebagiannya berakhir mangkrak. Bahkan, terbukti nyata, proyek-proyek tersebut nyatanya hanya menjadi ajang bancakan para kapitalis bermodal besar untuk mengeruk potensi sumber daya alam dan manusia secara legal.
Paradigma Rusak
Isu kerawanan pangan memang merupakan isu yang sangat kompleks. Ini mengingat bukan hanya berbicara soal ketersediaan faktor dan proses di tingkat produksi, tetapi juga berbicara soal rantai pasok alias sistem distribusi, serta pola konsumsi dan daya beli masyarakat. Semua ini tentu menyangkut ketersediaan sumber daya alam dan kesiapan pengelolaan, baik terkait sumber dana, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, teknologi, serta mekanisme atau regulasi yang dijalankan, termasuk kemudahan akses seluruh rakyat terhadap semua faktor ekonomi.
Selama ini, paradigma pengaturan urusan masyarakat termasuk jaminan pemenuhan kebutuhan dasar terkesan seperti hitung dagang. Pemerintah hanya fokus pada capaian angka-angka secara agregat dan rata-rata tanpa melihat apakah masing-masing anggota masyarakat telah mendapatkan haknya dengan sempurna.
Pemerintah merasa cukup bangga jika angka pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan dan gini ratio menurun, prevalensi gizi buruk dan stunting menurun, dan sejenisnya. Nyatanya, angka-angka tersebut—selain tidak menunjukkan fakta sebenarnya—juga menoleransi kelalaian negara dalam mengurus setiap individu rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda, “Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” (HR Muslim).
Kondisi ini memang niscaya karena hari ini kita hidup dalam sistem yang benar-benar memandulkan peran negara dan penguasanya. Sistem sekuler kapitalisme neoliberal yang sedang tegak saat ini menjadikan negara berperan sebagai regulator saja, yakni mengatur agar prinsip kebebasan individu yang menjadi landasannya bisa berjalan sempurna.
Wajar jika penguasa dalam sistem ini rela menjadi “kacung pengusaha” dan melakukan apa pun demi mendapatkan harta, termasuk turut berdagang dengan rakyatnya dan menyerahkan kekayaan milik umat kepada pihak asing maupun swasta. Mereka tidak takut jika kezaliman yang dilakukannya akan menjadi penyesalan besar di kehidupan berikutnya.
Terlebih, penerapan sistem sekuler kapitalisme neoliberal memang sudah menjadi paradigma peradaban global. Negara-negara kapitalis adidaya sudah men-setting sedemikian rupa agar wajah baru penjajahan bisa berjalan secara legal dan dijaga oleh para anteknya di berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk penanaman modal asing (investasi) dan liberalisasi perdagangan internasional.
Walhasil, negara tenggelam dalam utang riba berkepanjangan, sedangkan kekayaan alam yang melimpah ruah dan semestinya cukup untuk menjadi modal menyejahterakan rakyat justru habis dikuasai asing dan segelintir kaum oligarki rakus.
Tidak heran pula jika problem kemiskinan, termasuk kerawanan pangan, seakan sulit dientaskan. Bahkan ironisnya, daerah-daerah yang terkategori rawan pangan, justru dikenal sebagai pemilik kekayaan alam yang melimpah ruah seperti emas dan gas alam.
Dalam konteks pangan, kedaulatan negeri agraris dan maritim Indonesia pun telah lama dihancurkan saat pemerintah masuk dalam jebakan World Trade Organization (WTO), khususnya perjanjian bidang pertanian, Agreement on Agriculture (AoA) 1995. Atas nama menciptakan sistem perdagangan produk pertanian yang adil dan berorientasi pasar, berbagai program AoA yang mengebiri potensi dalam negeri, termasuk petani lokal, terus diarusderaskan hingga sekarang.
Inti kesepakatan AoA ini berisi tiga pilar. Pertama, meningkatkan akses pasar melalui pengurangan hambatan-hambatan perdagangan pertanian berupa penurunan hambatan tarif impor dan tarifikasi hambatan nontarif. Kedua, pengurangan subsidi ekspor. Ketiga, pengurangan bantuan kepada petani dalam negeri. Semua ini jelas akan berpengaruh besar atas kondisi ketahanan pangan negara berkembang. Ini karena selain membuka lebar produk asing (keran impor) di tengah minimnya daya saing produksi pangan lokal, juga meminimalkan pemihakan negara kepada para petani dan pengusaha lokal yang rata-rata bermodal minimal. Oleh karenanya, alih-alih berdaulat dalam sektor pangan, sekadar menjaga ketahanan pun tidak bisa direalisasikan.
Islam Menjamin Daulat Pangan
Kerawanan pangan erat kaitannya dengan kondisi ketahanan pangan suatu negara. Sedangkan ketahanan pangan sejatinya hanya bisa diwujudkan jika negara mampu mewujudkan kedaulatan pangan, yakni kemampuan menjamin ketersediaan, stabilitas, keterjangkauan, dan konsumsi atas produk pangan. Tentu saja semua ini sangat dipengaruhi kondisi politik ekonomi negara dan komitmen pemerintah dalam mengurus rakyatnya.
Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki seperangkat aturan yang menyolusi berbagai bidang kehidupan, termasuk soal pangan. Islam memandang bahwa sektor pangan adalah salah satu kebutuhan asasi setiap individu yang pemenuhannya wajib dijamin oleh negara atau penguasa. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berdimensi dunia, tetapi juga akhirat.
Oleh karenanya, negara atau penguasa dalam Islam akan berusaha sekuat tenaga agar rakyatnya sejahtera, termasuk mampu memenuhi kebutuhan akan pangan. Caranya adalah dengan menerapkan seluruh syariat Islam yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek kehidupan.
Sistem ekonominya mengatur dengan jelas soal kepemilikan harta, pengembangannya, hingga pendistribusiannya. Dalam hal ini, Islam mengatur bahwa sumber daya alam yang melimpah ruah ditetapkan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.
Negara pun wajib memastikan distribusi harta berjalan adil dan merata. Oleh karenanya, semua aspek penghambat, seperti minimnya infrastruktur dan macetnya rantai pasok akibat praktik curang (monopoli, oligopoli, dsb.), akan dicegah dengan pemerataan pembangunan dan penerapan sanksi Islam yang dikenal tegas dan berkeadilan.
Begitu pun terkait jaminan stok pangan, pemerintah akan mendorong aktivitas produksi tetap berjalan optimal dengan dukungan modal dan regulasi yang menguatkan. Program-program intensifikasi dan diversifikasi akan terus dilakukan. Kualitas SDM dan teknologi pun akan terus ditingkatkan sejalan dengan penerapan sistem pendidikan Islam. Begitu pun dukungan atas riset dan pengembangan tekonologi tepat guna, akan optimal dilakukan dengan pembiayaan penuh dari kas negara yang sumbernya sangat banyak dan minus pajak dan utang.
Negara dan penguasa dalam Islam benar-benar menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Mereka tidak akan pernah rela menoleransi adanya satu rakyat pun yang tidak bisa mendapatkan haknya, termasuk jaminan akan pangan. Mereka benar-benar paham bahwa kelalaian dan buruknya pengurusan akan berat mereka pertanggungjawabkan kelak.
Walhasil, ancaman kerawanan dan krisis pangan tidak akan terjadi saat sistem Islam ditegakkan. Kalaupun sejarah pernah mencatat kerawanan pangan pada era Khalifah Umar, kasusnya bukanlah akibat kesalahan sistem pengaturan, melainkan akibat bencana alam yang dampaknya segera bisa diselesaikan dengan mekanisme yang juga datang dari syariat Islam.
Sungguh, syariat Islam datang untuk membangun kehidupan cemerlang. Ia adalah obat yang dibutuhkan umat yang hari ini sakit akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Kerawanan pangan hanyalah satu dari sekian masalah yang lahir dari sistem yang tidak mengenal Tuhan. Sudah saatnya kita mencampakkan sistem tersebut dan kembali ke hadirat sistem Islam. [MNews/SNA]
