Kebakaran Hutan Berulang, Nyawa Manusia Dipertaruhkan

Kebakaran Hutan Berulang, Nyawa Manusia Dipertaruhkan

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Kebakaran hutan kembali terjadi di Kalimantan. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kalimantan Selatan (Kalsel) melaporkan bahwa hingga Sabtu (24-6-2023), luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalsel mencapai 163,15 hektare.

Karhutla di Kalsel telah melanda Kota Banjarbaru, serta enam kabupaten lainnya, yaitu Tanah Laut, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Total ada 2.168 titik api. (Kumparan, 25-6-2023). Sementara itu, di Kalimantan Timur, terdeteksi 20 titik panas.(Republika, 23-6-2023).

Selain di Kalimantan, karhutla juga terjadi di Riau. Kebakaran lahan terjadi di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Sejak pertengahan Juni lalu, habitat gajah Sumatra yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektare. 

Kepala Balai Besar Konservasi SDA Riau Genman Hasibuan menyatakan, kebakaran dipicu aksi pembukaan lahan dengan cara membakar untuk perkebunan kelapa sawit. Tim penyidik BBKSDA Riau dan polisi setempat sudah memeriksa kelompok warga yang diduga membakar habitat gajah Sumatra. (Medcom, 25-6-2023).

Karhutla masih menjadi masalah pelik di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada sebanyak 28.019 hektare hutan dan lahan yang terbakar pada periode Januari—Juni 2023. Karhutla tersebut tercatat melepaskan 2,84 juta emisi karbon dioksida yang bisa mengakibatkan efek rumah kaca yang berdampak pada terjadinya pemanasan global.

Karhutla juga membahayakan nyawa manusia. Warga di sekitar hutan bisa mengalami infeksi saluran pernapasan atas yang di antara gejalanya adalah batuk dan sesak napas. Kabut asap akibat karhutla juga bisa mengganggu penerbangan karena jarak pandang yang terbatas. Tidak hanya manusia, karhutla bisa merusak habitat hewan-hewan dan menyebabkannya mati.

Akibat Ulah Tangan Manusia

Banyak warga yang melakukan pembakaran hutan dan lahan demi membuka lahan untuk kemudian dijadikan perkebunan, utamanya perkebunan sawit. Ini menunjukkan rendahnya kesadaran warga dalam menjaga kelestarian hutan sehingga butuh edukasi, terutama dari pemerintah.

Tindakan warga membakar hutan dan lahan untuk dijadikan perkebunan disebabkan dorongan ekonomi. Saat ini perekonomian sulit, mencari kerja susah, dan PHK di mana-mana, sedangkan pemerintah tidak menjamin kesejahteraan warganya. Kondisi ini bisa mendorong orang untuk berbuat apa saja, asal bisa bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga meski mengorbankan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, pemerintah justru memberi konsesi hutan kepada pengusaha untuk dijadikan perkebunan sawit. Penanaman sawit digenjot untuk keperluan ekspor dan sebagai bahan baku biofuel, utamanya biodiesel. Akibatnya, terjadi alih fungsi hutan yang sangat masif untuk dijadikan lahan perkebunan sawit.

Pada era Presiden SBY, terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 2.312.603 hektare. Sedangkan pada era Presiden Jokowi, terjadi pelepasan kawasan hutan sebanyak 619.357 hektare (Indonesia Daily, 1-2-2021). Alhasil, karhutla terjadi bukan semata ulah individu yang membakar hutan, tetapi lebih karena kebijakan negara yang melegitimasinya.

Kebijakan pemerintah yang mudah memberikan konsesi hutan untuk kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit merupakan kebijakan yang merusak lingkungan. Akibat kebijakan ini, bencana alam marak terjadi, berupa karhutla, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Korbannya adalah seluruh rakyat di wilayah tersebut.

Kebijakan kapitalistik negara ini tidak lepas dari sistem ekonomi kapitalisme yang Indonesia terapkan. Sistem ini menghalalkan segala cara, meski mengakibatkan kerusakan bumi, demi tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Perintah Allah untuk Menjaga Kelestarian Alam

Allah Swt. telah mengingatkan manusia tentang bencana yang terjadi ketika manusia merusak bumi. Firman-Nya,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41).

Islam melarang umatnya berbuat kerusakan di muka bumi. Firman Allah Taala,

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS Al-A’raf: 56).

Menjaga kelestarian alam merupakan tugas semua pihak, baik individu rakyat, perusahaan, maupun negara. Namun, menjadi tugas negara untuk mengedukasi rakyatnya, baik individu maupun perusahaan, agar menjaga alam dengan baik. Proses edukasi ini dilakukan oleh negara Khilafah melalui jalur pendidikan.

Proses edukasi dilakukan bukan semata dengan memberikan informasi tentang pelestarian lingkungan, tetapi menyatu dengan kurikulum Khilafah yang berbasis akidah Islam. Artinya, kesadaran yang dibentuk pada warga negara merupakan kesadaran yang berbasis keimanan. Dengan demikian ada dorongan ruhiah bagi setiap individu untuk menjaga kelestarian alam, yaitu sebagai wujud ketaatan pada Allah Taala. Motivasi ruhiah ini akan lebih efektif daripada motivasi lainnya.

Khilafah sang Penjaga Bumi

Sistem khilafah akan melaksanakan amanat Allah Taala agar manusia menjaga kelestarian alam. Caranya dengan melakukan langkah antisipatif melalui pemberian edukasi dalam kurikulum pendidikan. Langkah antisipatif lainnya adalah Khilafah akan memberi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) pada setiap individu rakyat. Dengan demikian, rakyat di sekitar hutan tidak ada dorongan ekonomi untuk merusak hutan.

Selain itu, Khilafah menerapkan ekonomi Islam sehingga pembangunan ekonomi tidak berjalan secara kapitalistik sehingga merusak alam. Pembangunan ekonomi dalam khilafah akan memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga tidak merusak alam.

Khilafah memosisikan hutan sebagai kepemilikan umum sehingga negara tidak akan menyerahkan pengelolaan hutan kepada swasta. Negaralah yang akan mengelolanya. Negara akan memilih sumber energi yang ramah lingkungan, baik dari sisi emisi yang dihasilkan maupun potensi kerusakan pada produksinya.

Negara akan menjaga luas hutan pada level yang tetap menjaga kelestariannya. Pada hutan tertentu seperti suaka margasatwa dan hutan lindung, negara akan memproteksinya sehingga terkategori kepemilikan negara dan tidak boleh ada pengambilan hasil hutan sama sekali. Hal ini demi menjaga kelestarian ekosistem yang ada di dalamnya.

Khilafah juga akan menindak tegas individu maupun perusahaan yang melakukan perusakan hutan. Khilafah akan memberi sanksi tegas pada oknum-oknum aparat yang terbukti memberi akses pada perusakan hutan.

Demikianlah langkah Khilafah menyelesaikan karhutla dan menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, Khilafah merupakan sang penjaga bumi, sebagaimana yang Allah titahkan pada manusia. Salam lestari! Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *