[Kabar] TKA untuk Pengawas IKN Agar Hasilnya Tidak seperti SD Inpres, Peneliti PAKTA: Kontroversial!

[Kabar] TKA untuk Pengawas IKN Agar Hasilnya Tidak seperti SD Inpres, Peneliti PAKTA: Kontroversial!

Muslimah News, NASIONAL — Dalam keterangan persnya saat mengunjungi Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15-6-2023), Presiden Jokowi menyatakan, penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas adalah demi menjamin kualitas hasil pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, hal itu memang sudah diusulkan dalam sejumlah rapat dengan catatan hanya menggunakan pengawas tenaga asing dalam jumlah terbatas.

“Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1—2 yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak?” ujar Jokowi kepada awak media.

Presiden juga menampik anggapan bahwa penggunaan tenaga asing sebagai pengawas menjadi cara untuk menggaet masuknya investasi asing dalam proyek IKN Nusantara.

“Ndak, ndak, ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasilnya kayak SD Inpres, mau?” katanya.

Kontroversial

Peneliti Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta, S.E., M.Si. menilai, pernyataan Jokowi ini kontroversial.

“Lagi-lagi Pak Jokowi membuat pernyataan yang kontroversial karena tidak menginginkan pembangunan IKN itu sama dengan SD Inpres karena menggunakan tenaga kerja lokal ,” ungkapnya pada acara bertema “Jokowi: IKN Menggunakan Mandor Asing karena Lebih Baik dari SD Inpres, Serius?” di PAKTA Channel, Kamis (22-6-2023).

Ia menjelaskan, SD Inpres itu sendiri sesuai dengan namanya diambil dari nama Inpres atau Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973. “Nah, sekolah ini dibangun atas instruksi presiden dan secara historis mendapat apresiasi sejumlah pihak, seperti dari UNESCO pada 1993 berupa Piagam Avicenna. Ini sebuah penghargaan untuk mempercepat ketinggalan pendidikan ketika itu. Kemudian, tentu saja, sedikit banyak dari pembangunan sekolah tersebut lahirlah sumber daya manusia yang ikut membangun seperti sekarang,” ungkapnya.

Oleh karenanya, ia memandang, tidak pada tempatnya membandingkan IKN dan SD Inpres. “Tidak pada tempatnya membandingkan pembangunan sekolah dan pembangunan istana. Apalagi, sekolah itu dibangun sekitar tahun 1966. Sudah berapa puluh tahun dan sekarang tentu sudah ada banyak tenaga ahli pakar dari Indonesia yang lahir,” tukasnya.

Ia mencontohkan, Jakarta International Stadium itu dibangun oleh tenaga kerja Indonesia semua, tidak ada tenaga kerja asing. “Hasilnya, mendapat apresiasi karena tidak kalah rumit dalam membangunnya. Selain itu, misalnya, banyak tenaga ahli di Indonesia yang mendapat beasiswa disekolahkan di luar negeri, kemudian “dipakai” oleh perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri. Jadi, tidak pada tempatnya menganggap remeh tenaga ahli dari Indonesia” ucapnya.

Keberadaan TKA

Belum lagi, ulasnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan keberadaan tenaga kerja yang ada di pembangunan IKN ini bisa memicu persoalan sosial atau penyakit sosial.

“Mereka tidak pulang ke rumah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka ini bisa memicu adanya warung-warung malam atau prostitusi. Kemudian, ada proteksi sejumlah pihak agar TKA dapat membeli tanah dengan harga yang sangat murah. Berbeda jauh dengan harga tanah pada umumnya yang berkaitan dengan IKN. Itu persoalan jangka pendek,” bebernya.

Ia juga mengutarakan, yang menjadi masalah lainnya adalah target IKN untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. “Bukankah pembangunan IKN itu ditargetkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia? Kenapa kemudian giliran membangun, diserahkan kepada pihak asing? Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya,” katanya.

Privatisasi

Hanya saja, ia mengatakan, kalau kita melihat ke belakang tentang penggunaan tenaga kerja asing, memang seringkali dijadikan alasan untuk membenarkan proyek-proyek pemerintah dalam praktik privatisasi.

“Proyek-proyek yang hendak dibangun itu kemudian meminimalkan peran pemerintah. Dikatakan ‘Indonesia belum punya teknologinya, Indonesia belum punya sumber daya ahlinya, bahkan Indonesia belum punya dananya.’ Alasan-alasan inilah yang sering muncul dalam persoalan praktik privatisasi,” cetusnya.

Ia menyatakan, kenapa itu diserahkan kepada pihak swasta? “Itulah sejumlah mitos yang sampai detik ini dijadikan alasan oleh pemerintah untuk membenarkan keberadaan pihak asing, baik itu tenaga kerja ahlinya, tenaga kerja manusianya, investasi sumber dananya, dan seterusnya. Sementara itu, rakyat Indonesia kebagian cuci piring saja, sedangkan yang berpesta adalah mereka,” bebernya.

Kemudian, ungkapnya, jika dirunut, argumen privatisasi itu sebenarnya wujud dari tata kelola ekonomi kita yang kapitalistik yang memang menghendaki peran pemerintah yang seminimal mungkin, sebaliknya sebanyak mungkin bagi pihak swasta.

“Ini adalah ciri khas ekonomi yang kapitalistik. Tata kelola perekonomian yang menyerahkan kepada pihak swasta. Adapun pemerintah enggak usah banyak-banyak mengatur perekonomian. Seperti itulah teorinya Adam Smith, Bapak Ekonomi Kapitalisme, yang mengajarkan tentang liberal, bebas. Tidak ada campur tangan dari pemerintah, padahal ada mazhab lain yang mengajarkan pemerintah harus intervensi terhadap perekonomian, meskipun dengan intervensi terbatas,” paparnya.

Syariat

Untuk itu, ia menegaskan, dengan intervensi terbatas ini tidak sekukuh, sebagaimana misalnya, kalau kita bandingkan dengan konsep ekonomi syariah dalam mengatur sumber daya alam.

“Bagi muslim, Allah menciptakan bumi dan alam semesta ini bukan tanpa aturan. Allah melengkapi dengan aturan agar kehidupan manusia itu berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, termasuk adanya konsep tata kelola fiskal, moneter, dan kepemilikan yang menjadi bagian tata kelola ekonomi. Juga pengaturan dalam hal politik, dan lainnya yang akan memberikan keadilan bagi masyarakat,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *