Kontroversi Al-Zaytun, Negara Tersandera Toleransi ala Moderasi

Kontroversi Al-Zaytun, Negara Tersandera Toleransi ala Moderasi

Penulis: Arini Retnaningsih

Muslimah News, FOKUS — Ponpes Al-Zaytun di Indramayu terus menuai kontroversi. Sebelumnya, ramai kasus salat Id di sana yang safnya berjauhan dan ada perempuan di saf terdepan. Kini, pemimpinnya, Panji Gumilang, mengeluarkan pernyataan-pernyataan sesat, seperti bermazhab Soekarno, bolehnya berzina asal ditebus, menyebut Indonesia Tanah Suci sama seperti tanah Haram Makkah, hingga mengakui dirinya komunis. Ia juga menggemakan salam Israel dan mendukung pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Panji Gumilang bahkan meragukan Al-Qur’an sebagai kalam Allah Taala. Ia menyebut jika kitab suci umat Islam ini merupakan kalam Nabi Muhammad saw.. 

Kontroversi Al-Zaytun ini jelas membuat sejumlah ormas Islam, seperti Persis, PWNU Jabar, MUI Jabar, juga MUI Pusat, merekomendasikan agar pemerintah segera menindak Al-Zaytun. Forum Ulama Umat Islam (FUUI) juga meminta pemerintah untuk tidak menunggu lama lagi agar menindak Al-Zaytun. (Republika, 19-6-2023).

Selain itu, Ketua FUUI K.H. Athian Ali dan K.H. Miftah Fauzi dari Ponpes Al-Muzanni Tasikmalaya membandingkan sikap pemerintah yang dengan cepat membubarkan H-T1 dan F-P1, tetapi dalam kasus Al-Zaytun malah terlihat bertele-tele. (Republika, 17-6-2023 dan 22-6-2023).

MUI sendiri telah membentuk tim investigasi, tetapi kedatangan tim mereka untuk melakukan klarifikasi malah ditolak pihak Al-Zaytun. Demikian pula Pemda Jabar, telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi dan memanggil Panji Gumilang beserta para petinggi Al-Zaytun untuk melakukan klarifikasi. Akan tetapi, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa Pemda tidak berhak membubarkan Al-Zaytun karena wewenang membubarkan ada di tangan Kemenag. (Republika, 22-6-2023).

Berbagai kontroversi kasus Al-Zaytun ini jelas mengundang banyak tanya dari umat. Mengapa pemerintah tidak kunjung mengambil tindakan tegas? Ada apa di balik Al-Zaytun?

Ide Toleransi di Balik Pembiaran Al-Zaytun?

Kasus Al-Zaytun ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Pada 2012, MUI melakukan investigasi dan merekomendasikan pemerintah untuk melakukan penindakan karena Al-Zaytun sudah terindikasi menyimpang. Namun, pemerintah tidak juga melakukan tindakan apa pun, bahkan banyak pejabat negara yang berkunjung ke ponpes terbesar di Asia Tenggara ini.

Hanya saja, saat itu Al-Zaytun memang tidak lagi bersikap provokatif dan mampu menyembunyikan ide menyimpangnya. Merasa sudah kuat dengan 14 juta pengikut yang diklaimnya, sekarang Al-Zaytun mulai terbuka mengekspose diri dan terang-terangan menunjukkan berbagai penyimpangan dari agama Islam.

Sikap pemerintah yang seolah mendiamkan Al-Zaytun sebenarnya bisa dimengerti apabila kita melihat program moderasi beragama yang diadopsinya. Moderasi diukur dalam empat indikator, di antaranya toleransi, antikekerasan, komitmen kebangsaan, serta pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama.

Moderasi beragama, menurut Kepala Seksi Kurikulum dan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Daerah Istimewa Yogayakarta (DIY) Taufik Ahmad Soleh, sejatinya untuk penguatan toleransi aktif karena moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari term “toleransi” atau “toleran”. Kata toleransi bisa diartikan ‘kelapangan dada’, dalam pengertian suka kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, serta tidak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain. (Wartakota, 13-1-2021).

Batasan toleransi dalam moderasi beragama ini—yang membiarkan orang berpendapat lain dan tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain—menunjukkan bahwa arah moderasi dalam hubungan antarumat beragama adalah pluralisme. Dr. Hamid Zarkasyi, salah satu pendiri MIUMI, menyatakan bahwa pluralisme adalah relativisme kebenaran yang mengajarkan bahwa “semua agama adalah sama”, bukan lagi sekadar prinsip toleransi.

Sikap toleransi yang mengarah pada pluralisme inilah yang membuat pemerintah tidak bisa mengambil sikap tegas ketika ada penyimpangan agama. Ini karena penyimpangan dipandang sebagai perbedaan yang harus ditoleransi. Tindakan hanya bisa diambil ketika ada aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Ini tampak dari dukungan Kemenag terhadap kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah. MUI sudah menyatakan secara jelas sesatnya dua kelompok ini, tetapi Kemenag justru menerima kunjungan keduanya dan tidak membubarkannya.

Berbeda dengan Gafatar, aliran sesat yang dibubarkan oleh pemerintah pada 2016. Mereka dibubarkan karena menimbulkan keresahan di masyarakat akibat memerintahkan pengikutnya untuk hijrah sehingga banyak orang dilaporkan hilang oleh keluarga.

Paradigma toleransi seperti ini akhirnya menyulitkan pemerintah untuk membubarkan Al-Zaytun, kecuali Al-Zaytun terbukti melakukan tindak pidana, seperti penodaan agama ataupun pencabulan terhadap santrinya. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa pemerintah telah tersandera ide toleransi yang mereka adopsi dalam program moderasi beragama.

Meluruskan Makna “Toleransi”

Imam Asy-Syaukani dalam Tafsir Fath al-Qadir menyatakan, “Abdu bin Humaid, Ibnu al-Mundzir, dan Ibnu Mardawaih, telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas bahwa orang Quraisy pernah berkata kepada Rasul saw., ‘Andai engkau menerima tuhan-tuhan kami, niscaya kami menyembah Tuhanmu.’ Menjawab itu, Allah Taala menurunkan firman-Nya, yakni QS Al-Kafirun hingga ayat terakhir, ‘Laakum diinukum waliyadiin (untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku.’ (TQS Al-Kafirun [109]: 6).”

Dari nas ini, Islam memerintahkan untuk membiarkan umat lain menganut dan menjalankan ajaran agamanya. Kita tidak boleh melarang dan menghalangi mereka dalam ibadah dan praktik-praktik keagamaan mereka. Ketika orang Nasrani, misalnya, menjalankan ritual mereka, mereka harus dibiarkan tanpa diganggu selama berada dalam lingkungan mereka sendiri tanpa mengajak kaum muslim untuk mengikutinya. Begitu pula umat beragama yang lain. Inilah toleransi yang sebenarnya menurut Islam.

Namun, toleransi tidak diterima pada berbagai upaya untuk merusak Islam ataupun mencampuradukkan Islam dengan paham yang bertentangan. Ketika ada satu kelompok yang mengaku muslim dengan keyakinan yang bertentangan dengan akidah, atau mempraktikkan ibadah yang menyalahi syariat Islam, kelompok ini harus dianggap sebagai aliran sesat dan wajib diluruskan. Bukan malah ditoleransi, dibiarkan, bahkan diberikan dukungan dan jaminan untuk menjalankan kesesatannya sebagaimana kasus Al-Zaytun.

Beberapa waktu lalu, ketika viral kasus penyimpangan Al-Zaytun yang merenggangkan saf salat dan mencampuradukkan saf laki-laki dan perempuan, tim Kemenag Indramayu sempat melakukan klarifikasi. Namun, bukannya meluruskan, mereka justru menyampaikan alasan Al-Zaytun yang menggunakan tafsir QS Al-Mujadilah: 11 secara serampangan, dan ujungnya menghormati alasan tersebut dengan dalih toleransi. (Detik, 28-4-2023).

Sikap ini menggambarkan pandangan kaum moderat atas toleransi bahwa toleransi adalah menerima seluruh perbedaan sebagai kebenaran; juga menjadikan kebenaran bersifat relatif sehingga tidak ada pihak yang boleh mengeklaim kebenaran tersebut.

Penjagaan Agama adalah Tugas Negara

Islam telah menggariskan adanya kebebasan bagi umat beragama lain menjalankan agamanya. Bahkan, Allah menegaskan tidak adanya paksaan dalam agama (lihat QS Al-Baqarah: 256). Oleh sebab itu, Islam membebankan tanggung jawab kepada negara sebagai institusi penerap syariat untuk menjaga kebebasan dan toleransi beragama.

Pada masa Rasulullah saw., kita mendapati adanya Piagam Madinah. Pada masa Umar bin Khaththab, ada Perjanjian Umariyyah yang ditetapkan untuk menjamin kebebasan menjalankan agama bagi kaum muslim, Yahudi, dan Nasrani. Hal ini terus berlanjut sampai khulafa berikutnya. Bahkan, di bawah sistem Islam, Andalusia dikenal sebagai “surga bagi ketiga agama”.

Namun, di sisi lain, Islam mewajibkan negara untuk melindungi akidah umat dari perusakan akidah dan agama. Tersebab itulah, tidak ada toleransi bagi kaum munafik dan perusak agama. Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk membakar Masjid Dhirar yang didirikan kaum munafik untuk meragukan umat dalam agama. Abu Bakar ra. memerangi Musailamah Al-Kadzab si nabi palsu. Ali bin Abu Thalib ra. memerangi kaum khawarij yang menyebarkan bidah di tengah umat. Bahkan, di Indonesia, kita membaca sejarah bahwa Sultan Fatah di Demak memvonis hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar yang mengajarkan wihdatul wujud, yakni menyatunya Allah dalam diri manusia.

Kewajiban negara untuk menjaga akidah dan agama umat, dapat kita pahami dari penyampaian Rasulullah saw., “Sesungguhnya imam itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

Hal ini termasuk berlindung dari perusakan akidah dan agama.

Rasulullah saw. juga bersabda, “Imam adalah pengurus dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

“Pengurus” di sini adalah pelaksana semua urusan rakyat, termasuk penjagaan akidah dan agama mereka.

Demikianlah, betapa besarnya tanggung jawab negara terhadap umat sehingga sudah selayaknya negara tidak abai dan mengambil tindakan tegas terhadap para perusak agama. Namun, bagaimana bisa tanggung jawab terlaksana jika negara tidak mengadopsi hukum Islam, tetapi justru mengadopsi hukum sekuler dan menerapkan toleransi ala moderasi yang intinya adalah pluralisme? [MNews/WAG-Gz]

Share

One thought on “Kontroversi Al-Zaytun, Negara Tersandera Toleransi ala Moderasi”

  1. Baru tau kalo Siti Jenar begitu
    Di tengah masy msh blm tau ttg penyimpangannya, sehingga msh dianggap sosok yg sholih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *