Muslimah News, NASIONAL — Pengajian yang membahas Khilafah di Dusun Beji Geneng, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur, dibubarkan warga. Warga menyebut pengajian tersebut tidak memiliki izin.
“Kegiatan tersebut ditolak warga karena tidak ada izin atau pemberitahuan kepada aparat desa maupun kepolisian,” kata salah satu warga, Rabu (21-6-2023).
Tidak Masalah
Guru besar hukum pidana Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. menegaskan bahwa mengkaji Khilafah tidak menjadi masalah karena Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam.
“Khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Orang mengkaji ajaran Islam tidak menjadi masalah,” ungkapnya dalam rubrik Kabar Petang: “Ternyata Pembubaran di Pasuruan Bukanlah Pengajian, Ini Kata Kapolres Pasuruan” di kanal tvOneNews, Rabu (21-6-2023).
Ia menegaskan bahwa pengajian atau pengkajian sah-sah saja karena termasuk pengkajian hukum agama. “Itu bagian dari negara Pancasila,” tandasnya.
Guru Besar dari Universitas Islam Indonesia ini juga menjelaskan bahwa pengajian itu tidak harus izin. “Kalau pengajian harus ada izin, seolah-olah semua pengajian atau pengkajian dilarang di Indonesia, kecuali yang mendapatkan izin. Ini pemahaman yang salah,” tandasnya.
Menurutnya, mengaji itu boleh, tetapi kalau mengundang banyak orang sebaiknya memberitahu kepada bagian kepolisian, bagian keamanan agar proses pengajian itu tertib dijaga oleh keamanan dan tidak diganggu oleh pihak lain. “Itu hak konstitusional rakyat Indonesia atau warga negara,” imbuhnya.
Ajaran Islam
Merujuk dari berbagai sumber, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. juga menegaskan, Khilafah bagian dari ajaran Islam.
“Bahwa merujuk ijtima MUI yang menyatakan Khilafah dan jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Pembahasan Khilafah juga terdapat dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab matan dan syarh hadis, kitab tarikh. Bahkan, seorang ulama Nusantara yang salah satu karyanya pernah menjadi pegangan wajib perguruan menengah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia, yakni H. Soelaiman Rasjid bin Lasa, juga berbicara tentang Khilafah di bukunya Al-Fiqh al-Islami,” bebernya.
Chandra juga mengatakan bahwa Khilafah bukan ideologi dan paham, melainkan sistem pemerintahan Islam. Ia merujuk pendapat H. Soelaiman Rasjid bin Lasa di bukunya Al-Fiqh al-Islami yang menyatakan, “Al-Khilafah adalah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. semasa hidup beliau, dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab. Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Talib). Kepala negaranya dinamakan khalifah kaum muslim (ijmak yang muktabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan Khilafah adalah fardu kifayah atas semua kaum muslim.”
Tidak Dipersoalkan
Menurut Chandra, karena Khilafah bagian ajaran Islam, maka mengkaji Khilafah seharusnya tidak dipersoalkan. “Jika dipersoalkan, sepatutnya harus adil, yaitu mempelajari sistem pemerintahan lain semisal dari kapitalisme, demokrasi, parlementer, presidensial juga turut dipersoalkan,” sindirnya.
Ia juga mengatakan bahwa kegiatan keagamaan tidak wajib izin dan tidak wajib pemberitahuan. “Perlu diketahui, tidak semua kegiatan harus ada izin dan pemberitahuan. Ada tiga pembagian yaitu; pertama, wajib izin seperti kegiatan keramaian, misalnya pesta kembang api, konser dan lain-lain. Ini berdasarkan pasal 510 KUHP,” terangnya.
Kedua, sebutnya, wajib pemberitahuan dan tidak wajib izin, yaitu kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum seperti unjuk rasa, demonstrasi, pawai. Ini berdasar Pasal 10 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Ketiga, tidak wajib pemberitahuan dan tidak wajib izin, yaitu kegiatan keagaaman dan akademik kampus. Ini berdasar pasal 10 ayat 4 UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” jelasnya.
Hak Asasi
Chandra mengatakan, menjalankan agama, atau beribadah, atau menyakini ajaran agama adalah hak asasi. Hak asasi itu artinya hak yang telah ada sejak manusia lahir, atau hak yang telah ada meskipun tidak ada negara.
“Sehingga membicarakan hak tidak diperlukan izin. Sebuah konsep hukum yang tidak tepat apabila hak disandingkan dengan kata izin. Dengan merujuk kepada prinsip yang berbeda antara izin dan hak, maka mempunyai konsekuensi hukum. Izin memerlukan persetujuan dari pejabat yang berwenang, sedangkan hak tidak diperlukan persetujuan dari mana pun,” pungkasnya [MNews/IA]

Khilafah adalah ajaran Islam. Menolak Khilafah sama dengan menolak syariah Allah SWT. Maka ingatlah akan firma Allah SWT. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَاب