TKA Disayang, Tenaga Pribumi Dibuang?

TKA Disayang, Tenaga Pribumi Dibuang?

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Ungkapan “tenaga kerja asing disayang, tenaga pribumi dibuang” mungkin ada benarnya. Hal ini mengingat pujian Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang rencana penggunaan TKA sebagai pengawas atau mandor dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, pengerjaan TKA lebih cepat dibandingkan dengan orang Indonesia. Ia mencontohkan hasil kerja TKA yang merampungkan proyek Stasiun Padalarang. Alhasil, megaproyek IKN layaknya bancakan untuk asing, mulai dari investasi, pendanaan, hingga tenaga kerjanya serba asing.

Nasib Tenaga Pribumi

Ekonom Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa proyek pembangunan IKN tidak perlu melibatkan TKA. Ia menilai semuanya bisa dikerjakan oleh SDM yang ada di dalam negeri. Pada masa dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur sudah sangat masif dilakukan. Banyak karya yang diinisiasi dan justru dikerjakan sendiri oleh anak bangsa ataupun menggunakan sumber daya dari dalam negeri.

Menurutnya pula, menggunakan SDM dari dalam negeri bisa memberikan multiplier effect (efek berganda) yang relatif lebih besar terhadap perekonomian. Upah yang mereka terima nantinya akan digunakan atau belanjakan di dalam negeri. (Tirto, 22-6-2023).

Lalu, mengapa pemerintah terkesan lebih “menyayangi” TKA dibandingkan SDM dalam negeri? Setidaknya ada beberapa dugaan.

Pertama, penguasa kapitalis hanya berpikir untung-rugi dalam proyek IKN. Bagi mereka, pengerjaan SDM dalam negeri akan memperlambat kinerja pembangunan yang akan berpengaruh pada lama waktu pembangunan yang sudah kejar tayang.

Kedua, akibat liberalisasi ekonomi, arus TKA kian membludak. Mengutip Data Indonesia (10-3-2023), Kemenaker mencatat jumlah TKA di Indonesia mencapai 111.537 orang pada 2022. Jumlah tersebut melonjak 26,36% dibandingkan pada tahun sebelumnya (88.271 orang). Sebagian besar berasal dari Cina.

Untuk proyek IKN, pemerintah juga memberikan banyak kemudahan untuk TKA yang datang ke Indonesia. Salah satunya ialah memberikan izin tinggal untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, penguasa sekuler kapitalistik kerap menjadikan rakyat sebagai kambing hitam atas kegagalannya membangun SDM berkualitas dan mumpuni. Jika SDM memiliki kekurangan, seperti skill ataupun etos kerja yang rendah, bukankah sudah menjadi kewajiban negara memfasilitasi rakyatnya agar memiliki kemampuan yang setara dengan TKA?

Negara pun semestinya memberikan pelayanan pendidikan yang mampu mencetak SDM yang berdaya guna dan berdaya saing tinggi. Bukan sekadar mencetak SDM bermental buruh/pekerja, melainkan SDM pelopor dan pemimpin sehingga negeri ini tidak akan kekurangan SDM unggul.

Inilah salah satu dampak kapitalisasi sektor pendidikan, tidak semua rakyat bisa menuntut ilmu di perguruan tertinggi sehingga potensi mereka untuk mengembangkan ilmu terhalang biaya pendidikan yang makin tinggi. 

Keempat, investasi yang disertai masuknya TKA makin menunjukkan betapa lemahnya pemerintah dalam berdiplomasi dan bernegosiasi dengan negara investor. Seiring masifnya investasi di IKN, banjir TKA juga makin deras. Seharusnya, negeri ini memiliki daya tawar kuat dalam bernegosisasi dengan negara lain. Jika memang ada investasi, harusnya mensyaratkan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga berdampak positif bagi rakyat.

Pertanyaannya, benarkah Indonesia membutuhkan investasi asing? Mengingat jika kekayaan alam negeri ini dikelola secara mandiri, sebenarnya sudah cukup untuk menghidupi rakyat dan membuka lapangan kerja.

Investasi dan Lapangan Kerja dalam Islam

Islam memiliki sejumlah konsep terkait investasi dan lapangan kerja. Di antaranya sebagai berikut.

Pertama, kegiatan investasi dalam Islam wajib bersandar pada syariat Islam. Investasi dibolehkan pada aspek kepemilikan individu, tetapi tidak pada aspek kepemilikan umum. Ini karena negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan harta yang menjadi milik umum kepada individu maupun swasta/asing. Di sisi lain, investasi asing mengandung bahaya besar, yaitu bisa menjadi alat menjajah ekonomi negara.

Kedua, negara menyediakan dan memfasilitasi sistem pendidikan berbasis akidah Islam untuk seluruh anak negeri. Layanan pendidikan ini diberikan gratis karena pendidikan adalah hak rakyat dan kewajiban negara memenuhinya. Dengan begitu, siapa pun bisa mengembangkan diri dalam pendidikan tanpa harus dibayangi biaya yang dikeluarkan.  

Ketiga, negara akan memprioritaskan proyek pembangunan yang urgen terlebih dulu, seperti pemerataan infrastruktur publik di setiap tempat dan wilayah. Pendanaan proyek infrastruktur publik dibiayai dari baitulmal. Negara tidak akan memaksakan diri mencari  investor asing untuk mendanai proyek tersebut. Jika kas Baitulmal kekurangan, negara akan memungut dharibah/pajak temporer dari orang kaya hingga kekurangan dana tersebut terpenuhi.

Keempat, sebagai pengurus kebutuhan rakyat, negara wajib menyediakan lapangan kerja memadai bagi rakyat sendiri. Dengan sistem pendidikan Islam yang mencetak SDM unggul, negara akan memberdayakan SDM negeri untuk melaksanakan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja yang kondusif bagi warga negara.

Khatimah

Kehadiran negara sangat penting dalam merealisasikan negara yang mandiri dan berdikari. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator bagi kepentingan kapitalis. Sebaliknya, negara hadir secara totalitas memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepentingan rakyat. Semua ini hanya bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam sebagai paradigma dalam mengatur dan mengelola negara, yakni dengan penerapan sistem Islam kafah. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *