Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq
Muslimah News, OPINI — Kasus korupsi minyak goreng memasuki babak akhir. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dan tiga korporasi besar juga ikut terseret untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Apakah dengan berakhirnya masalah ini dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat mengenai penanganan korupsi?
Mari kita cermati. Pada April 2022, Jaksa Agung RI saat itu mengumumkan empat orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO/minyak sawit mentah) dan turunannya. Dari pengembangan penyidikan, pengadilan memutuskan lima terdakwa terbukti bersalah.
Kejagung RI juga menetapkan tiga perusahaan besar sebagai tersangka kasus yang sama. Pengadilan menilai ketiganya, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group, sebagai perusahaan yang menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh para pemimpinnya. (Tempo, 17-6-2023).
Sudah Lama
Praktik korupsi minyak goreng sesungguhnya bukanlah hal baru. Sebelum ada indikasi mafia minyak goreng setahun lalu, aktivitas kongkalikong antara pejabat terkait dan perusahaan besar memang sudah terjadi. Hanya saja, kasus ini baru terungkap ketika masalah mulai menumpuk dan menyebabkan kelangkaan parah di tengah masyarakat.
Saat terjadi kelangkaan pada 2022, banyak pihak memprediksi ada mafia yang bermain di sini. Setelah pengusutan yang cukup lama, terbukti beberapa perusahaan besar memainkan perannya demi keuntungan pribadi.
Dari kasus ini, kita belajar bahwa korporasi ternyata dapat memengaruhi kebijakan. Mereka adalah para oligarki yang dengan uangnya dapat membeli apa saja. Bagi mereka, semua tidak ada artinya kecuali, keuntungan untuk perusahaan semata.
Kebobrokan Sistem
Berbagai peristiwa ini nyatanya memperlihatkan betapa bobroknya para pejabat yang mendapat amanah. Mereka mudah tergiur dengan iming-iming uang atau fasilitas lainnya, lupa dengan tanggung jawab yang diamanahkan di pundaknya.
Andai yang terlibat hanya satu-dua orang, bisa saja kita menyalahkan individu tersebut dan menyebutnya sebagai “oknum” saja. Mirisnya, peristiwa semacam ini terjadi berkali-kali yang berarti ada masalah lain yang menjadi akarnya.
Suasana korupsi sendiri sepertinya sudah mempengaruhi para pejabat negeri, buktinya banyak sekali para pejabat bermental koruptor. Wajar jika kasus minyak goreng ini disebut “menggoreng kepercayaan masyarakat” terhadap pemimpinnya hingga gosong. Mereka tidak lagi percaya dengan sikap para pejabat yang dianggap omong kosong.
Ulah Kapitalisme
Munculnya kasus korupsi minyak goreng ini merupakan akibat dari penerapan aturan yang bersandar pada kapitalisme. Ide sekularisme menjadi acuan dalam berbagai kebijakan. Sekularisme yang diterapkan dalam sistem ekonomi, sistem pemerintahan, hingga pendidikan, membuat masyarakat terbiasa memandang sesuatu tanpa arahan agama.
Akibatnya, setiap orang yang terpengaruh dengan pemahaman ini menjadi orang yang tidak mau diatur agama. Mereka hanya menempatkan Islam pada ranah ibadah kepada Allah Taala. Semua hal dilakukan sesuai pandangan pribadi saja.
Ditambah lagi dengan ide materialisme yang menjadi acuan kapitalisme dalam mencapai kepuasan. Semua hal dinilai baik manakala menghasilkan materi dan kesenangan. Ide ini masuk ke seluruh kancah kehidupan. Hasilnya, tidak peduli caranya benar atau salah, masyarakat lebih mementingkan keuntungan.
Kapitalisme juga mengagungkan kepemilikan individu. Setiap orang bisa melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan. Boleh saling menjatuhkan, menguasai kekayaan alam secara pribadi, hingga mengatur kebijakan demi laba sendiri. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba, yaitu siapa yang kuat (modalnya besar) ialah yang akan berkuasa dan menindas yang lemah. Inilah realitas saat ini, hingga minyak goreng pun menjadi sasaran empuk para oligarki.
Sistem Islam
Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Agama yang dibawa Nabi Muhammad ini memiliki sistem pengadilan yang sederhana sehingga tidak perlu waktu dan proses yang berbelit-belit dan lama.
Kadi akan menyelesaikan masalah sesuai syariat Islam. Keputusannya mengikat dan harus dijalankan, artinya tidak bisa dibatalkan. Islam juga tidak mengenal ada peradilan banding, PK, dan lainnya.
Selain itu, hukum Islam bersifat sebagai jawabir dan zawajir. Jawabir artinya dapat menjadi penebus dosa sehingga pelaku kejahatan tidak akan dihisab di akhirat. Zawajir artinya berperan mencegah kejahatan yang sama terulang. Dengan begitu, tindak korupsi tidak akan menumpuk dan merugikan rakyat.
Sistem pendidikan Islam yang berlandaskan akidah Islam akan membentuk pribadi yang berkepribadian Islam. Mereka akan memiliki pola pikir dan sikap Islam. Alhasil, apabila mereka mendapat amanah sebagai pejabat, mereka akan berusaha maksimal menjalankannya dan tidak akan mau menerima suap. Mereka paham bahwa Islam melarang praktik tersebut.
Islam juga tegas terkait pengelolaan SDA. Minyak goreng—dalam hal ini berasal dari CPO—termasuk kekayaan alam yang dibutuhkan masyarakat sehingga pengelolaannya tidak boleh diprivatisasi. Negaralah yang berhak mengelola dan memberikan hasilnya kepada rakyat secara sebaik-baiknya.
Dengan demikian, jika negara ingin mengembalikan kepercayaan rakyat dan membersihkan seluruh bidang dari korupsi, hanya sistem Islam jawabannya. [MNews/Gz]
