Dilema Kriminalitas Anak, Antara Memberi Hukuman dan Menjamin Perlindungan

Dilema Kriminalitas Anak, Antara Memberi Hukuman dan Menjamin Perlindungan

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Polisi menangkap empat anak terkait kasus mayat terikat di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tiga di antara pelaku adalah siswa SMP dan SD. AD dan HB saat ini masih duduk di bangku kelas 6 SD, MA kelas 3 SMP, tetapi putus sekolah, sedangkan MI tidak bersekolah.

Ada pula kasus penemuan mayat dalam karung di bawah jembatan rel kereta api, Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (13-6-2023) dini hari. Mayat tersebut adalah siswi SMPN 1 Kemlagi berinisial AE (13) yang dilaporkan hilang sejak 15-5-2023. Hasil penelusuran pihak berwajib menemukan bahwa pelakunya adalah teman sekelas korban.

Dilema Hukum Positif

Harus diakui bahwa dari hari ke hari, kasus anak berhadapan dengan hukum terus meningkat. Ini yang membuat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berinisiatif untuk melakukan pembinaan hukum ke sekolah-sekolah dengan menggandeng ribuan advokat dan ribuan paralegal. BPHN juga beranggapan bahwa salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah pola asuh orang tua.

Hanya saja, dari sejumlah tindak kriminalitas anak yang terjadi, tampaknya masyarakat mulai gerah. UU Perlindungan Anak seakan menjadi tameng bagi pelaku. Dengan dalih “masih di bawah umur”, pelaku kriminalitas menjadi tidak tersentuh hukum.

Tentu hal ini dilematik. Proses yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada pelaku, di sisi lain meniadakan hukuman yang justru mencederai keadilan bagi korban.

Perbincangan inilah yang berkembang di masyarakat. Batasan hukum dan batasan usia di tengah arus kriminalitas anak yang terus meningkat membuka ruang diskursus tersendiri.

Melakukan pembinaan hukum tentu merupakan langkah yang baik. Hanya saja, upaya untuk meredam bahkan meniadakan tindak kriminalitas anak tidak cukup dengan mengoreksi pola asuh orang tua atau mengembalikan pada institusi pendidikan.

Mengapa? Ini karena perilaku anak terbentuk dari interaksi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kajian sistematis dalam rangka mengkaji dan merumuskan upaya yang tepat untuk menekan kriminalitas anak

Bentukan Sistem

Melindungi anak sesungguhnya membutuhkan kerangka sistemis dalam penjabarannya. Jika merujuk pada institusi terkecil (keluarga), anak memang tanggung jawab orang tua. Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak, memperhatikan tumbuh kembangnya, menjamin segala kebutuhan, dan memberikan edukasi.

Hanya saja, sebagai manusia yang terus mengalami perkembangan, anak akan berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat. Di sinilah tumbuh kembang anak berproses. Lingkungan sosial dan masyarakat turut berperan dalam membentuk kepribadian anak. Secara komprehensif, pembentukan kepribadian anak merupakan proses yang kompleks. Proses utama dalam hal ini setidaknya melibatkan aspek individu anak sendiri, peran masyarakat yang terikat oleh pemikiran, perasaan dan aturan yang sama, serta hadirnya negara yang berperan sebagai pelindung dan pengurus.

Jadi, masalah anak tidak cukup dalam konteks keluarga dan pendidikan saja. Selain memahami pola asuh yang tepat, masyarakat dan negara berperan besar dalam membentuk kepribadian anak. Masyarakat berfungsi sebagai pengontrol, sedangkan negara berperan dalam memberikan perlindungan dan pengurusan pada anak.

Membentuk Kepribadian Anak menurut Perspektif Islam

Dalam Islam, menjaga tumbuh kembang anak untuk menjadi individu yang bertakwa adalah perkara penting. Dalam proses pola asuh, orang tua bertanggung jawab dalam memahat pola berpikir dan bersikap anak.

Sebelum memasuki usia mumayiz, orang tua bertanggung jawab dalam mengenalkan akidah dan membentuk pemahaman mengenai Sang Pencipta pada anak. Ini bertujuan agar anak memahami keberadaan Sang Pencipta sekaligus memiliki kesadaran hubungannya dengan Allah.

Saat memasuki usia mumayiz, anak sudah memahami dan membedakan konsep baik dan buruk. “Mumayiz” berasal dari kata “mayyaza” yang berarti membedakan sesuatu dari yang lain. Adapun pengertian mumayiz dijelaskan oleh Prof. Dr. Rawwas Qal’ahji dalam bukunya, Mu’jam Lughah lil Fuqaha, sebagai anak yang belum balig yang bisa membedakan antara bahaya dan manfaat.

Mengenai masuk usia mumayiz memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam An-Nawawi berpendapat, “Anak yang mumayiz adalah yang telah memahami khitab (seruan hukum Islam) dan menjawab, tidak ditentukan dengan usia melainkan dengan perbedaan pemahaman.” (lihat An-Nawawi, Tahrir Alfadz at-Tanbih, hlm. 116, bab “Haji”).

Proses mumayiz ini akan membantu persiapan anak memasuki masa pubertas/akil balig. Fase akil balig merupakan fase kritis. Anak yang memasuki usia remaja berada di fase yang membutuhkan perhatian semua pihak, yakni individu/keluarga, masyarakat, dan negara.

Proses pendidikan anak pada masa pramumayiz dan mumayiz sangat menentukan kematangan kepribadian anak saat usia balig. Usia balig ini adalah masa si anak telah menjadi mukalaf (telah terbebani hukum).

Rasulullah saw. bersabda, “Diangkat pena dari tiga golongan, yakni dari orang gila hingga ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balig.” (Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir 3514, Sunan at-Tirmidzi (II/102/693)).

Pada fase balig, anak sudah seharusnya menyadari masalah hukum perbuatan. Untuk segala perbuatan yang melanggar hukum syarak, si anak tidak bisa berdalih mengenai batasan usia—sebagaimana terjadi hari ini. Dengan sendirinya, anak berproses menjadi individu yang bertakwa dan memilah perbuatan baik dan buruk sesuai standar syariat.

Dari sini terlihat betapa Islam begitu jelas dan tegas menguraikan batasan “anak di bawah umur” yang dalam sistem sekuler hari ini justru bersifat biner alias abu-abu.

Memang, bisa jadi proses masing-masing anak berbeda-beda. Hanya saja, melihat fenomena sosial masyarakat saat ini, fase balig-mukalaf anak cenderung menjadi lebih cepat. Akal mereka dipaksa cepat dan mencerna berbagai informasi. Dengan sistem sosial hari ini yang berkiblat pada hukum sekuler, fase tumbuh kembang anak ini pun menjadi kian kompleks dengan berbagai masalah.

Peran Masyarakat dan Negara

Masyarakat yang terikat pada pemikiran, perasaan, dan aturan yang sama akan menjadi pengontrol sosial pada setiap individu mukalaf. Aktivitas amar makruf nahi mungkar akan menghiasi kehidupan sosial masyarakat.

Anak-anak akan tumbuh dalam sistem yang mendukung terbentuknya ketakwaan. Sementara itu, negara berperan dalam menjamin kebutuhan anak. Negara harus menciptakan mekanisme yang mendukung terpenuhinya kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pergaulan, termasuk sistem hukum bagi anak. Inilah wujud peran negara sebagai pengurus rakyat, khususnya anak.

Di sisi lain, negara berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak dengan membentengi anak dari paparan pemikiran negatif. Negara akan memastikan anak hanya mengonsumsi informasi bersih dan sehat dalam tumbuh kembang mereka, serta mengaruskan edukasi yang mendukung fase perkembangan melalui media yang mendukung pola asuh orang tua.

Negara juga berperan menjalankan sistem hukum sesuai syariat. Di sini, negara berperan dalam melakukan edukasi syariat yang berkaitan dengan hukum perbuatan seorang hamba. Walhasil, anak akan tumbuh menjadi individu bertakwa dengan dukungan masyarakat dan negara. Inilah proses kompleks dan sistemis dalam Islam.

Jika hari ini masyarakat bingung dengan sistem hukum positif, khususnya mengenai kriminalitas anak, Islam berbeda. Islam tidak mencukupkan pada pembahasan pola asuh atau sekadar tips-tips parenting untuk membentengi anak. Lebih dari itu, Islam menganjurkan adanya pengawasan dan perlindungan hukum bagi anak secara sistemis dan komprehensif. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *