Muslimah News, NASIONAL — PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan BBM jenis baru yang bernama Bioetanol pada bulan ini. Produk BBM anyar tersebut berbahan Pertamax dicampur dengan etanol yang berasal dari produk samping tebu.
Guna mendorong percepatan pemenuhan bioethanol berbasis tebu, Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan program bioetanol tebu untuk ketahanan energi pada November 2022 lalu, saat kunjungan kerja di pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero), Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengharapkan program bioetanol agar terus diakselerasi, mulai dari bioetanol 5% (E5) pada BBM kemudian meningkat E10, E20 dan seterusnya.
Program Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi diproyeksikan dapat menjadi solusi peningkatan jumlah produksi bioetanol nasional dari 40 ribu kiloliter di tahun 2022 menjadi 1,2 juta kiloliter di tahun 2030 dan menjadi potensi campuran BBM jenis minyak bensin. Hal ini didasarkan pada studi yang dilakukan di Brazil, energi yang dihasilkan dari satu ton tebu setara dengan 1,2 barel crude oil. “Kalau tebu ini berhasil, kemudian B30 sawit itu bisa ditingkatkan lagi, ini akan memperkuat ketahanan energi negara kita, Indonesia,” ucap Jokowi.
Tidak Layak
Mencermati hal ini, pengamat kebijakan publik Emilda Tanjung, M.Si. menyatakan, kebijakan tersebut tidak layak karena menimbulkan problem besar.
“Jika kita cermati, kebijakan bioenergi, termasuk bioetanol, tidak layak untuk dijadikan sumber energi utama atau pendukung energi utama di negeri kita ini dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Sebabnya, banyak paradoks dan kompleksitas persoalan, selain dijalankan dengan konsep kapitalisme neoliberal,” ulasnya dalam sebuah podcast bertema “Program Bioetanol untuk Ketahanan Energi, Apakah Kebutuhan yang Ideal untuk Rakyat?”, Sabtu (10-6-2023).
Ia menuturkan, memang di tengah program transisi energi menuju energi bersih, pemerintah Indonesia sedang mengerahkan berbagai langkah untuk mengembangkan energi baru terbarukan, termasuk bioetanol, bahkan menjadi bagian roadmap energi nasional.
“Namun, di sisi lain, begitu banyak persoalan di tengah pelaksanaannya, bahkan latar belakang atau konsep yang melandasi pengelolaan energi ini pun memiliki persoalan. Begitu pula dengan kebijakan bioetanol, seperti persoalan bahan baku. Jika kita mencermati, pemerintah menggunakan produk samping tebu sebagai sumber bioetanol saat ini, justru ini sangat ironis karena hingga hari ini Indonesia masih menjadi negara importir gula terbesar di dunia untuk konsumsi dalam negeri dan kebutuhan industri,” bebernya.
Impor
Importasi ini, lanjutnya, karena produksi tebu di dalam negeri masih sangat rendah sehingga akhirnya lebih dari 90% kebutuhan gula didapatkan dari impor.
“Bisa kita bayangkan, ketika program bioetanol digencarkan oleh pemerintah, di sisi lain pemenuhan pangan, khususnya gula masih kurang, maka dari mana akan didapatkan pemenuhan untuk bioetanol? Tentu ini akan menjadi problem besar,” tukasnya seraya mengutip pernyataan Direktur Bioenergi Kementerian ESDM sendiri bahwa hingga awal 2023 Indonesia baru bisa memproduksi bioetanol 40 ribu kiloliter dengan angka yang diestimasikan 696 ribu.
Kemudian, ulasnya, dari sisi teknologi yang dibutuhkan, tentu berdampak pada anggaran berjumlah besar yang harus disediakan, mulai dari produksinya hingga stasiun pendistribusian bioetanol, dan kebutuhan dana lainnya.
“Di samping itu semua, kebijakan ini pun perlu dipertanyakan. Apakah memang penyediaan energi dengan bahan bioetanol ini menjadi jaminan bagi pemenuhan energi masyarakat secara murah ataupun mudah dijangkau? Terlebih harga jual bioetanol ini masih sangat tinggi sebagaimana energi baru terbarukan lainnya,” kritiknya.
Kapitalisme Neoliberal
Lebih lagi, ucapnya, pengelolaan dan pengadaan energi ini masih menggunakan prinsip kapitalisme neoliberal, yaitu oleh swasta, juga korporasi plat merah atau BUMN.
“Pengelolaan dalam konsep korporatisasi ini hanya berorientasi kepada mencari keuntungan, sedangkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan energi menjadi persoalan yang tidak diperhatikan oleh korporasi tersebut,” cetusnya.
Ia mengungkakan, agenda transisi energi ini sendiri tidak terlepas dari hegemoni kapitalisme sebab jika diperhatikan, solusi energi bersih melalui program energi baru terbarukan bagi Indonesia sebenarnya jauh panggang dari api.
“Sebenarnya penyebab peningkatan jumlah produksi gas rumah kaca atau CO2 di negeri kita ini bukan berasal dari penggunaan energi fosil, melainkan dari perubahan tata guna lahan, yaitu dengan terjadinya deforestasi yang sangat besar karena didorong oleh pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit ataupun tanaman perkebunan lainnya. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, mereka melakukan pembakaran hutan atau membuka kawasan kehutanan sekitar 60% dari hutan bakau dan 40% dari lahan gambut,” paparnya.
Kembali kepada Cara Islam
Semestinya, ia menekankan, untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, pemerintah tidak bergantung kepada konsep-konsep yang dilancarkan para kapitalis global.
“Seharusnya kembali kepada cara Islam untuk mengatasi persoalan energi dalam negeri. Mulai dari memanfaatkan sepenuhnya sumber daya energi yang telah diciptakan Allah, termasuk migas. Ketika migas dinilai menimbulkan emisi CO2 yang tinggi, maka negara berkewajiban menggunakan teknologi yang paling baik sehingga kemudian tidak dihasilkan emisi CO2 yang tinggi,” jelasnya.
Ia menuturkan, sekalipun Islam juga membolehkan pengembangan energi alternatif, seperti bioenergi, tetapi tentu tidak boleh menimbulkan dharar (mudarat-red.) yang lebih besar bagi rakyat, seperti kesulitan pangan yang menyebabkan importasi atau bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Selanjutnya, sumber daya energi tadi dikelola dengan sistem ekonomi Islam. Islam memandang energi adalah harta milik umum sehingga pengelolaannya harus dilakukan oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat,” ujarnya.
Jadi, ia menegaskan, prinsip yang digunakan dalam pengelolaan energi ini adalah semata-mata bentuk pelayanan kepada rakyat, bukan dalam rangka berbisnis.
“Untuk bisa menyelenggarakan itu semua, tentu harus diawali dengan berjalannya peran politik negara yang sahih sesuai dengan pandangan Islam, yaitu negara sepenuhnya berperan sebagai pelayan, pengurus, juga pelindung bagi rakyat. Negara sama sekali tidak boleh hanya menjadi regulator ataupun berbisnis kepada rakyatnya. Negara juga harus memiliki kemandirian sikap dan tidak boleh “membebek” kepada agenda-agenda global kapitalisme,” pungkasnya. [MNews/Ruh]
