IKN Ditawarkan ke Luar, Bagaimana Nasib Rakyat?

IKN Ditawarkan ke Luar, Bagaimana Nasib Rakyat?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — IKN masih menjadi perbincangan hangat. Proyek besar ini selalu menuai pro dan kontra. Setelah pemerintah memutuskan pendanaan dari APBN dan investasi negara luar (asing), kini secara terbuka menawarkan IKN pada Singapura.

Pada acara Ecosperity Week, Rabu (7-6-2023), Presiden Jokowi menawarkan IKN sebagai hunian alternatif bagi pengusaha Singapura. Dalam pertemuan itu, ia tampak meyakinkan Singapura kalau IKN cocok menjadi tempat tinggal dan bisnis.

Pada waktu yang berbeda, Analisis Komunikasi Politik Hendri SatrioSatrio menilai bahwa pidato tersebut tidak tepat. Pasalnya, kondisi rakyat Indonesia sendiri sedang prihatin. Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR yang disampaikan Menteri BUMN April lalu, masih ada 81 juta generasi milenial yang belum punya rumah.

Demi Ekonomi

Dengan adanya penawaran itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hal terpenting bagi negara saat ini adalah uang (ekonomi). Sebagaimana kita ketahui, ambisi pindah ibu kota bukanlah pilihan tepat untuk sekarang. Masyarakat baru saja mulai bangkit setelah berjibaku dengan pandemi. Masalah kemiskinan, kelaparan, tengkes, pengangguran, dsb., masih senantiasa menghantui. Namun, meski negara butuh dana besar untuk menanggulangi semua persoalan tersebut, pilihan pindah ibu kota tetap saja dilanjutkan walaupun harus mengeruk dana dari mana-mana.

Di samping itu, penawaran hunian kepada Singapura ini hanyalah salah satu cara untuk membantu pembangunan IKN. Jika pengusaha Singapura tertarik berinvestasi di sana, modal akan bertambah. Dengan begitu, IKN akan cepat jadi dan langsung menjadi kota metropolitan. Kentara sekali bahwa IKN tidak dibangun untuk rakyat, melainkan demi para konglomerat.

Dapat kita bayangkan pula kondisi IKN jika dihuni para pengusaha. Orang-orang yang ada di sekeliling pemerintahan adalah para oligarki yang bisa saja mengontrol segala kebijakannya. Ketika ibu kota masih di Jakarta saja, sudah ada banyak “aturan pesanan”, apalagi jika sudah pindah, bukankah malah akan makin membahayakan?

Diakui atau tidak, saat ini, asing berkuasa bukan hanya atas tambang, tetapi juga atas tanah dan lahan. Kalau ini benar-benar terjadi, rakyat Indonesia bisa saja “ngontrak di negeri sendiri”.

Hilangnya Peran Negara

Negara semestinya berandil besar terhadap rakyatnya karena bertanggung jawab mengurusi mereka, termasuk memastikan semuanya memiliki hunian layak. Nah, saat ini, tugas utama itu tidak berjalan dan justru negara seakan berlepas tangan.

Negara lebih banyak bersikap sebagai regulator, membuat regulasi yang menjamin terpenuhinya kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalaupun ada perhatian untuk rakyat, hanya sebatas solusi parsial yang tidak menyelesaikan kesulitan utama masyarakat.

Ketika rakyat tidak memiliki hunian, seharusnya negara yang menyediakan, setidaknya dengan harga yang terjangkau. Dalam sistem kapitalisme saat ini, meski ada rumah murah dan dijual secara kredit, sudahlah akad ribawi, harganya pun tetap melangit. Alhasil, masyarakat banyak yang memilih mengontrak daripada punya rumah sendiri.

Masalah lain yang akan timbul dari masuknya negara luar (asing) ke IKN adalah hilangnya kedaulatan negara. Pemerintah jadi tidak independen karena harus melayani para oligarki yang telah membantu membangun ibu kota. Kalau hal ini terjadi, penjajahan neoliberalisme akan berada pada puncaknya.

Islam Melindungi Rakyat

Sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam (Khilafah). Islam memandang negara adalah pelayan rakyat. Pemimpinnya wajib memenuhi kebutuhan rakyat, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Apabila rakyat kesulitan mencari tempat tinggal, misalnya, menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Bukan hanya menyediakan, negara bahkan harus menyediakan hunian yang memadai dan layak huni. Apabila mereka termasuk fakir miskin dan tidak mampu membeli hunian, negaralah yang akan menyediakan hunian sementara sampai mereka mampu memiliki rumah sendiri.

Terkait keberadaan WNA, negara membolehkan mereka tinggal di dalam negeri, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Negara tidak akan membiarkan mereka ikut campur dalam urusan rumah tangga negara. Jika mereka terindikasi memusuhi Islam atau berasal dari negara yang memusuhi Islam, mereka tidak boleh tinggal.

Begitu pula kerja sama antarnegara, negara hanya akan bekerja sama dengan negara asing yang tidak memusuhi Islam dan yang terikat perjanjian. Negara tidak akan melakukan kerja sama dengan negara yang memusuhi Islam.

Negara juga tidak akan mencari pendanaan untuk pembangunan negerinya melalui bantuan asing. Ini karena hal itu dapat menjadi celah bagi asing untuk menyetir negara. Pembiayaan pembangunan murni dilakukan oleh negara dengan mengandalkan pendapatan pengelolaan SDA, jizyah, fai, kharaj, ganimah, dan lainnya.

Khatimah

Sungguh, tidak layak bagi kita berharap pada kapitalisme yang hanya mementingkan oligarki. Sudah selayaknya kita hanya berharap pada Islam. Agar hunian bagi masyarakat terealisasi, butuh institusi negara yang dapat menerapkan aturan Islam, yaitu Khilafah. Sejarah sudah membuktikan Khilafah mampu melindungi dan melayani rakyat selama 13 abad. Jadi, masihkah kita mau berharap dengan kapitalisme? [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *