[Kabar] Serangan Siber Tidak Jelas Kapan Berakhir, Begini Penjelasan Dosen IT

[Kabar] Serangan Siber Tidak Jelas Kapan Berakhir, Begini Penjelasan Dosen IT

Muslimah News, NASIONAL — Dalam akun Twitternya, Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat (AS) pernah memberikan peringatan terkait bahaya melakukan pengisian baterai handphone di tempat umum, khususnya di pelabuhan dan bandara. Istilahnya adalah juice jacking.

Bahkan, FBI pernah mengeluarkan pernyataan secara resmi melalui akun media sosialnya, “Hindari menggunakan stasiun pengisian gratis di bandara, hotel, atau pusat perbelanjaan. Aktor jahat telah menemukan cara untuk menggunakan port USB publik untuk memasukkan malware dan perangkat lunak pemantauan ke perangkat. Bawa pengisi daya dan kabel USB Anda sendiri dan gunakan stopkontak listrik sebagai gantinya,” cuit FBI.

AS notabene memiliki indeks literasi digital yang begitu tinggi, tetapi FBI sudah turut mengimbau untuk mewaspadai cyber crime dan kebocoran data.

Senada dengan itu, beberapa waktu lalu, anggota DPR Komisi XI Putri Komaruddin memperingatkan bahaya yang sama. Dugaannya, jika mengisi baterai dengan menghubungkan perangkat ke USB yang sudah tersedia sedari awal, maka data-data yang ada di dalam telepon genggam kita akan tercuri, termasuk juga data-data perbankan yang sangat rahasia.

Sering Terjadi

Dosen bidang Information Technology (IT) Umi Sa’adah, S.Kom, M.Kom. mengungkapkan, saat ini serangan siber dan kebocoran data sering kali terjadi tanpa jelas kapan akan berakhir. “Ini tidak mengherankan,” ujarnya kepada MNews, Selasa (6-6-2023).

Ia menerangkan, digitalisasi memang telah merambah berbagai aspek kehidupan di Indonesia. “Sayangnya, kondisi ini belum dibarengi dengan upaya sepadan untuk menghadapi tantangannya,” ucapnya.

Ia menunjukkan, indeks literasi digital nasional, termasuk di dalamnya kemananan digital, nilainya 3,12. “Angka yang masih sangat rendah. Ditambah infrastruktur keamanan data juga lemah,” ujarnya mengutip laporan Indeks Keamanan Siber Nasional (National Cyber Security Index/NCSI) pada 2022 yang memperlihatkan skor keamanan data Indonesia adalah 38,96 dari skor maksimum 100. “Skor ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G-20,” lanjutnya.

Belum lagi, urainya. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, pada 2021 saja terjadi setidaknya 1,6 miliar serangan siber di Indonesia.

“Pada tahun sebelumnya, 50% dari laporan serangan siber merupakan ransomware dan kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp14,2 triliun. Menurut laporan perusahaan keamanan siber Surfshark, Indonesia menempati peringkat ke-3 negara dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia hingga kuartal III-2022,” bebernya.

Ia mengulas, kebocoran data akan memicu peningkatan kejahatan siber. “Data ini berharga bagi pengelolanya untuk memperoleh keuntungan. Selain keuntungan finansial yang diperoleh oleh pengusaha yang membeli data pengguna, kebocoran data juga meningkatkan risiko terjadinya tindak kejahatan,” ungkapnya.  

Meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terasa, ia menyatakan, data yang bocor dapat digunakan untuk melakukan pinjaman online yang tidak sah, pembobolan rekening bank dan dompet digital, pemerasan online, bahkan untuk tujuan politik.

“Ancaman-ancaman ini mengintai masyarakat jika data pribadi mereka jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Masalah

Pada faktanya, ia mengemukakan, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah ada dan dijanjikan akan memberlakukan sanksi yang tegas untuk mencegah kebocoran data, tetapi implementasinya masih menghadapi beberapa masalah.

“Masalah-masalah ini meliputi cara menjaga data, siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga data, serta konteks tahun politik yang akan datang pada 2024. Selain itu, masyarakat juga meragukan efektivitas UU tersebut,” tukasnya.

Terlebih, ia menengarai, terdapat banyak kebocoran data yang berasal dari lembaga pemerintah. “Laporan DarkTracer pada kuartal pertama tahun 2022 mengungkapkan bahwa kebocoran data yang signifikan justru terjadi pada akun layanan pemerintah. Publik juga meragukan kemampuan pemerintah untuk memberlakukan tindakan tegas terhadap sektor swasta yang membocorkan data,” paparnya.

Ia menyatakan, ini disebabkan oleh terus terjadinya kebocoran data di internal pemerintah tanpa tindakan yang memadai.

“Dengan kata lain, belum ada kepastian bagi masyarakat dan mereka akan tetap menghadapi risiko jika data pribadi mereka bocor ke pihak lain karena kelemahan pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan data,” urainya.

Sistem Islam

Kemudian, ia menggambarkan solusi untuk menghindari semua kekacauan ini, yakni dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah.

“Kebijakan Khilafah didasarkan pada kemandirian, kepemimpinan yang bersih, dan visi melindungi umat dari berbagai ancaman, termasuk kebocoran data. Khilafah akan berkomitmen untuk menjaga data pribadi warga negara dengan menggunakan sistem teknologi informasi terbaik. Dana yang besar akan dialokasikan untuk penelitian dalam bidang teknologi informasi sehingga perlindungan data akan menjadi canggih dan maksimal,” ungkapnya.

Selain itu, imbuhnya, individu-individunya juga jujur, bertanggung jawab, dan amanah atas pengelolaan data. “Mereka tidak akan mengorbankan warga negara demi keuntungan semata. Jika terjadi kebocoran data, pemerintah Khilafah akan memberlakukan sanksi yang tegas kepada siapa pun yang terlibat. Sanksi yang diberlakukan akan memberikan efek jera terhdapa pelaku kecurangan, penipuan, peretasan, dan kejahatan siber lainnya,” ujarnya.

Ia menerangkan, karakteristik pengusaha dan penguasa yang amanah dan jujur, sistem sanksi yang keras, serta berbagai kebijakan lainnya untuk melindungi data warga negara pun terwujud. “Namun, ini hanya terjadi dalam sistem kehidupan yang berdasarkan ajaran Islam yang kafah dan diterapkan dalam Khilafah,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Share

One thought on “[Kabar] Serangan Siber Tidak Jelas Kapan Berakhir, Begini Penjelasan Dosen IT”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *