Marketplace Guru Jadi Solusi Ketidakmerataan Tenaga Pendidik, Negara ke Mana?

Marketplace Guru Jadi Solusi Ketidakmerataan Tenaga Pendidik, Negara ke Mana?

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menuai kontroversi dengan terobosan barunya. Kali ini, Nadiem mengusulkan program Marketplace Guru sebagai solusi mengatasi kekurangan tenaga pendidik di Indonesia. Nantinya, pihak sekolah dapat melakukan check out kebutuhan guru secara langsung di platform yang disediakan pemerintah ini.

Nadiem mengungkapkan, program tersebut telah didiskusikan selama enam bulan bersama tiga kementerian lain, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Rencananya akan diimplementasikan pada 2024 sebagai solusi permanen dalam mengatasi persoalan rekrutmen guru.

Marketplace Guru adalah ruang bagi sekolah dan guru. Bagi sekolah, platform ini dapat digunakan untuk perekrutan guru sesuai kebutuhan dan kompetensi. Ada dua kategori guru yang disediakan, yaitu guru honorer yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan. Keduanya berhak mengajar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Sedangkan bagi guru, Marketplace Guru dapat dijadikan tempat mendaftar dan memilih lokasi mengajar. Setelah guru terkonfirmasi direkrut oleh sekolah, guru tersebut secara otomatis telah menjadi ASN PPPK. Alhasil, Marketplace Guru dianggap solusi atas persoalan guru honorer yang selama ini timpang dan persebarannya tidak merata.

Pro kontra pun terjadi di tengah masyarakat. Pihak yang pro mengatakan bahwa program ini akan meningkatkan kualitas guru karena para guru akan berlomba-lomba menjadi yang terdepan. Sementara itu, yang kontra mengatakan bahwa penggunaan diksi “marketplace” cenderung merendahkan martabat guru sebagai tenaga pendidik. Profesi guru yang mulia malah ditempatkan bersama dengan barang dagangan, tentu ini bisa menurunkan muruah seorang guru.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, setidaknya ada tiga hal mendasar yang seharusnya kita bahas. Pertama, apakah program tersebut mampu menjawab persoalan mendasar terkait buruknya distribusi guru? Kedua, mengapa pendidikan dijadikan komoditas dan apa dampaknya bagi kualitas generasi? Ketiga, mengapa negara tidak langsung saja mendistribusikan guru ke sekolah-sekolah, alih-alih membuat program ini?

Tidak Menjawab Persoalan Mendasar

Program ini sejatinya tidak akan mampu menjawab persoalan utama mengenai sistem perekrutan guru. Ini karena persoalan mendasarnya adalah ketimpangan nasib guru honorer dan ketidakmerataan penyebaran tenaga pendidik di Indonesia. Platform ini justru bisa jadi makin memperkeruh persoalan. Mengapa?

Pertama, sistem perekrutan ASN yang diserahkan kepada sekolah sangat berpotensi melahirkan nepotisme dan menyuburkan transaksi “sogok-menyogok”. Pihak sekolah bisa dengan leluasa memilih siapa saja yang dikehendaki, baik karena jalur kekerabatan ataupun siapa saja yang mampu membayar lebih.

Kedua, Marketplace Guru juga tidak bisa menjawab persoalan penyebaran tenaga pendidik. Ini karena guru-guru honorer pasti tidak akan mau mendaftar ke sekolah-sekolah di pelosok pedesaan. Selain karena kesejahteraan yang tidak terjamin, juga karena fasilitas sekolah di pelosok jauh berbeda dengan di kota.

Platform ini pun malah akan makin menciptakan kesenjangan antarsekolah. Ini karena hanya sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas terbaiklah yang dapat dengan mudah merekrut guru-guru berkualitas. Sebaliknya, sekolah dengan fasilitas minim dan jauh dari perkotaan, harus siap menerima sisanya.

Ketiga, spesifikasi dan kompetensi guru pada akhirnya bukan berfokus pada kualitas pengajaran, melainkan pada prestasi-prestasi akademik, seperti penelitian dan semacamnya. Semestinya, yang dibutuhkan pelajar adalah guru yang mampu mentransfer ilmunya dengan baik kepada mereka. Bukankah ini pun bisa mengancam kualitas generasi?

Paradigma Kapitalistik

Sebenarnya, bukan hanya istilah Marketplace Guru yang tidak tepat karena menyejajarkan guru dengan barang dagangan. Lebih dari itu, program ini lahir dari paradigma kapitalistik yang menyerahkan sistem pendidikan pada pasar sehingga negara hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus umat.

Jika pendistribusian guru sudah diserahkan kepada pasar, ketimpangan akan makin nyata, padahal hak pendidikan seharusnya bisa diakses oleh seluruh warga, kaya maupun miskin. Pada akhirnya, hanya yang kayalah yang bisa mendapatkan guru berkualitas.

Kompetisi antarsekolah pun menjadikan pihak sekolah berlomba-lomba untuk menjadikan anak didik mereka sekadar berprestasi dalam banyak bidang. Akhirnya, mereka lupa tujuan utamanya, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat.

Begitu pun motivasi individu guru, bukan lagi mengabdikan ilmunya untuk umat, melainkan demi materi. Para guru akan menjadikan profesi guru sebagai layanan jasa dalam perdagangan. Makin berkualitas, bayaran mereka akan makin besar.

Semua inilah yang nantinya akan makin mengukuhkan paham materialistis. Generasi akan memiliki visi hidup yang juga materialistis dan standar kebahagiaannya disandarkan pada perolehan materi semata.

Negara Lemah

Sebenarnya, program ini membuktikan bahwa negara telah gagal dalam mengatur distribusi guru. Semestinya, dengan kemampuannya, pemerintah mampu mendistribusikan guru secara langsung. Jika diatur langsung oleh pemerintah, tentu ketimpangan guru tidak akan terjadi. Pemerintahlah yang memiliki data akurat terkait kebutuhan guru di setiap wilayah sehingga mampu menempatkan guru sesuai spesifikasi dan kompetensinya.

Persoalan guru yang tidak mau ditempatkan di pelosok pun sebenarnya karena kesejahteraan mereka yang tidak terjamin. Andai saja pemerintah menjamin itu semua, persoalan ketimpangan guru pun tidak akan ada. Begitu pun jumlah guru honorer yang menumpuk, mereka akan cepat terdistribusikan.

Namun, hal tersebut mustahil terwujud dalam negara kapitalistik. Kekuatan keuangannya sangat lemah, APBN terus defisit, dan mengandalkan utang dalam seluruh pembiayaannya. Dengan kondisi begini, tentu tidak akan mungkin bisa menyejahterakan para guru dan memberikan fasilitas sekolah yang merata.

Islam Menyejahterakan Guru

Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin negara. Negara memiliki peran sentral dalam pengaturannya dan bersungguh-sungguh berupaya agar seluruh warganya mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan.

Dengan kekuatan baitulmalnya, negara akan mampu menyelesaikan ketimpangan fasilitas sekolah di kota dan desa. Pembangunan infrastruktur akan berfokus pada terwujudnya kemaslahatan umat, bukan pada pemilik modal. Alhasil, pembangunan sekolah dengan fasilitasnya yang terbaik dan terdepan akan masif dilakukan.

Begitu pun kesejahteraan guru, akan sangat diperhatikan. Guru tidak boleh tersibukkan dengan hal lain, kecuali belajar dan mengajar. Dalam Islam, posisi guru begitu mulia. Dari guru yang terbaiklah akan terlahir generasi bersyahsiah Islam dan mampu menjadi uyunul ummah (mutiara umat).

Gaji para guru pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, misal, begitu sejahtera. Imam Suyuthi mengatakan, “Dari bentuk perhatian Sultan (Shalahuddin) terhadap pendidikan pada masa itu, beliau memberikan kepada setiap pengajar gaji sebesar 40 dinar setiap bulannya (sekitar Rp156 juta) dan untuk para pengelola madrasah sekitar 10 dinar (sekitar Rp39 juta). Selain gaji pokok, beliau juga memberikan tunjangan setiap harinya makanan pokok sebesar 60 rithl Mesir (sekitar 10 kg).”

Lalu Khalifah Harun Arrasyid, memberikan imbalan bagi ulama yang menulis buku dengan emas seberat timbangan kitabnya. Selain itu, bukan hanya para gurunya yang sejahtera, sekolahnya pun dibangun dengan fasilitas terbaik dan terdepan pada eranya.

Pada masa Bani Umayyah, berdiri Universitas Cordoba yang menjadi rujukan berbagai negara. Perpustakaannya yang megah hingga mampu menampung 400.000 pengunjung menjadikannya terkenal dan diminati banyak pelajar dari mancanegara.

Pada masa Khalifah Al-Hakam al-Muntasir, sebanyak 27 sekolah didirikan, bahkan gedung perpustakaannya mencapai 70 buah. Semua bisa mengakses sekolah, termasuk anak miskin.

Khatimah

Demikianlah, program Marketplace Guru hanya seperti sedang mengonfirmasi kegagalan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan dan ketidakmerataan guru di desa dan kota. Kegagalan ini merupakan buah dari tata kelola sistem pendidikan yang materialistis. Menyelesaikannya hanya bisa dengan mengubah paradigma tata kelolanya menjadi Islam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *